Sampit (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rimbun mempertanyakan keseriusan pemerintah kabupaten menertibkan truk yang masuk melintasi jalan-jalan dalam kota Sampit karena faktanya hal itu masih kerap terjadi.
"Dulu ada tim yang menjaga di bundaran, sekarang tidak ada lagi. Nanti ada lagi, tapi kemudian tidak ada lagi. Jaga saja. Jangan takut. Jangan peduli kalau ada yang menakuti," kata Rimbun di Sampit, Kamis.
Hilir mudik truk bak terbuka maupun bermuatan CPO atau minyak kelapa sawit melintasi jalan dalam kota, terus dikeluhkan masyarakat. Selain rawan memicu kecelakaan karena padatnya arus lalu lintas, aktivitas kendaraan-kendaraan besar itu dinilai memicu cepatnya kerusakan jalan dalam kota.
Pemerintah kabupaten sudah menegaskan melarang truk dan kendaraan berat lainnya melintasi jalan dalam kota. Angkutan berat diarahkan ke jalan yang sudah dikhususkan untuk angkutan berat yaitu Jalan Soekarno atau lingkar utara dan Jalan Mohammad Hatta atau lingkar selatan sehingga tidak perlu melintasi jalan dalam kota.
Penjagaan pun dilakukan Dinas Perhubungan untuk memastikan tidak ada sopir truk yang ngotot membawa kendaraannya masuk ke dalam kota. Namun penjagaan itu dinilai tidak konsisten karena sering hanya dilakukan ketika masalah ini kembali menjadi sorotan masyarakat.
Baca juga: Legislator Kotim berharap pendataan pemilih di pelosok lebih teliti
Rimbun mengaku menyayangkan kondisi ini karena dampak negatifnya dirasakan masyarakat. Risiko kecelakaan dan jalan kota menjadi rusak, tentu akan sangat mengganggu masyarakat.
Dia menegaskan, jalan di kabupaten ini hanya kategori kelas III yang kapasitasnya hanya mampu menahan beban delapan ton muatan sumbu terberat, sementara bobot truk-truk besar tersebut bahkan ada yang di atas 20 ton.
Menurutnya, selama pemerintah daerah tidak tegas maka masalah ini akan terus terjadi. Selama itu pula anggaran daerah akan terbuang untuk memperbaiki jalan dalam kota yang kemudian akan kembali rusak dilintasi kendaraan-kendaraan berat tersebut.
"Harus ada ketegasan supaya angkutan melebihi kapasitas jalan itu tidak ada lagi yang masuk ke kota. Jangan hanya dijaga hanya satu minggu atau satu bulan, kemudian tidak dijaga enam bulan. Kalau seperti itu, jalan dalam kota akan tetap kembali rusak," ujar Rimbun.
Terkait kerusakan jalan Mohammad Hatta atau lingkar selatan, menurut Rimbun ruas jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalteng. Dia berharap kerusakan jalan tersebut segera diperbaiki sehingga angkutan berat semakin lancar melintasi ruas jalan tersebut.
Baca juga: Kotim perlu regulasi pencegahan pencemaran air limbah domestik
Baca juga: DPRD Kotim dukung PLN perluas jangkauan kelistrikan di pelosok
Baca juga: DPRD dukung PWI Kotim jalankan fungsi kontrol sosial
"Dulu ada tim yang menjaga di bundaran, sekarang tidak ada lagi. Nanti ada lagi, tapi kemudian tidak ada lagi. Jaga saja. Jangan takut. Jangan peduli kalau ada yang menakuti," kata Rimbun di Sampit, Kamis.
Hilir mudik truk bak terbuka maupun bermuatan CPO atau minyak kelapa sawit melintasi jalan dalam kota, terus dikeluhkan masyarakat. Selain rawan memicu kecelakaan karena padatnya arus lalu lintas, aktivitas kendaraan-kendaraan besar itu dinilai memicu cepatnya kerusakan jalan dalam kota.
Pemerintah kabupaten sudah menegaskan melarang truk dan kendaraan berat lainnya melintasi jalan dalam kota. Angkutan berat diarahkan ke jalan yang sudah dikhususkan untuk angkutan berat yaitu Jalan Soekarno atau lingkar utara dan Jalan Mohammad Hatta atau lingkar selatan sehingga tidak perlu melintasi jalan dalam kota.
Penjagaan pun dilakukan Dinas Perhubungan untuk memastikan tidak ada sopir truk yang ngotot membawa kendaraannya masuk ke dalam kota. Namun penjagaan itu dinilai tidak konsisten karena sering hanya dilakukan ketika masalah ini kembali menjadi sorotan masyarakat.
Baca juga: Legislator Kotim berharap pendataan pemilih di pelosok lebih teliti
Rimbun mengaku menyayangkan kondisi ini karena dampak negatifnya dirasakan masyarakat. Risiko kecelakaan dan jalan kota menjadi rusak, tentu akan sangat mengganggu masyarakat.
Dia menegaskan, jalan di kabupaten ini hanya kategori kelas III yang kapasitasnya hanya mampu menahan beban delapan ton muatan sumbu terberat, sementara bobot truk-truk besar tersebut bahkan ada yang di atas 20 ton.
Menurutnya, selama pemerintah daerah tidak tegas maka masalah ini akan terus terjadi. Selama itu pula anggaran daerah akan terbuang untuk memperbaiki jalan dalam kota yang kemudian akan kembali rusak dilintasi kendaraan-kendaraan berat tersebut.
"Harus ada ketegasan supaya angkutan melebihi kapasitas jalan itu tidak ada lagi yang masuk ke kota. Jangan hanya dijaga hanya satu minggu atau satu bulan, kemudian tidak dijaga enam bulan. Kalau seperti itu, jalan dalam kota akan tetap kembali rusak," ujar Rimbun.
Terkait kerusakan jalan Mohammad Hatta atau lingkar selatan, menurut Rimbun ruas jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalteng. Dia berharap kerusakan jalan tersebut segera diperbaiki sehingga angkutan berat semakin lancar melintasi ruas jalan tersebut.
Baca juga: Kotim perlu regulasi pencegahan pencemaran air limbah domestik
Baca juga: DPRD Kotim dukung PLN perluas jangkauan kelistrikan di pelosok
Baca juga: DPRD dukung PWI Kotim jalankan fungsi kontrol sosial