Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mempertajam penyelenggaraan program dan kegiatan yang anggarannya berasal dari dana alokasi khusus (DAK) fisik pada 2023 melalui penajaman tematik agar benar-benar efektif.
"Selain itu, juga memastikan lokus prioritas maupun efektivitas programnya," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kalteng Kaspinor di Palangka Raya, Minggu.
Kaspinor menyebutkan DAK ini di antaranya akan mendukung beberapa kebijakan yang sudah ada, seperti percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan dan pendidikan.
Di samping itu, kata dia, juga mendorong pemulihan dunia usaha serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar, seperti air bersih dan sanitasi.
Baca juga: Kalteng bangun kesadaran masyarakat percepat pemulihan ekosistem pesisir
Ia menjelaskan bahwa Kalteng merupakan salah satu provinsi yang saat ini memiliki tugas untuk ikut menyukseskan beberapa program pembangunan nasional. Oleh karena itu, seluruh daerah di Kalteng harus punya langkah dan peran strategis yang akan disinergikan bersama.
Menindaklanjuti Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 06836/PP.04.02/D.2/B/6/2022 tentang Penyampaian Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023, pihaknya juga telah menyelenggarakan sosialisasi DAK Fisik 2023.
Kaspinor mengatakan bahwa pihaknya juga sudah memberikan sejumlah catatan kepada masing-masing daerah agar dalam pelaksanaannya nanti tidak ada masalah, di antaranya pembangunan fisik yang sudah berjalan agar benar-benar tuntas.
Lini masa atau timeline dari perencanaan dan penganggaran DAK Fisik 2023, yakni sosialisasi pada tanggal 6 Juni oleh pemerintah pusat, pemasukan usulan 6 Juni sampai dengan 6 Juli, verifikasi usulan DAK fisik pada tanggal 7 s.d. 14 Juli, penilaian awal mulai 7 hingga 21 Juli, sinkronisasi, dan harmonisasi pada tanggal 1—26 Agustus, serta penilaian akhir pada tanggal 29 Agustus—1 September.
"Semoga dalam perencanaan dan penganggaran tersebut sudah sesuai dengan harapan. Wajib kami ingat agar dalam pelaporannya harus tertib dan rapi," katanya yang pernah menjabat sebagai Kepala Bapenda Kalteng tersebut.
Baca juga: DTPHP persiapkan sapi kurban presiden untuk Idul Adha di Kalteng
Baca juga: Upayakan embarkasi penuh, Pemprov Kalteng dorong landasan Bandara Tjilik Riwut diperpanjang
Baca juga: KI tingkatkan kinerja layanan informasi PPID di Kalteng