Palangka Raya (ANTARA) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kalteng menargetkan satu kursi di DPR RI dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. 

Ketua DPW PAN Kalteng Achmad Diran di Palangka Raya, Senin, mengatakan, dirinya bersama pengurus lainnya akan berusaha kembali merebut satu kursi DPR RI dari kader PAN Kalteng.

"Pada kepengurusan dulu PAN Kalteng pernah mendapatkan satu kursi di DPR RI, namun kami tidak menyalahkan kepengurusan sebelum saya, melainkan kami akan kembali mencoba mendapatkan merebut satu kursi di DPR RI," tegasnya. 

Mantan Wakil Gubernur Kalteng dua periode 2005-2010 dan 2010-2015 itu menuturkan, sedangkan untuk target DPRD Provinsi Kalteng tentunya setiap daerah pemilihan (dapil) yang ada di provinsi setempat diisi satu kursi oleh kader PAN.

Sehingga jatah unsur pimpinan minimal jatah kuota Wakil Ketua DPRD Kalteng menjadi milik PAN. Pada beberapa tahun lalu PAN juga pernah menjadi wakil ketua di DPRD setempat. 

"Selanjutnya untuk DPRD kabupaten/kota maksimal PAN bisa menguasai kuota ketua dan wakil ketua di DPRD, sehingga PAN akan kuat ketika memperjuangkan hak-hak masyarakat," katanya. 

Diran juga menambahkan, antusiasme masyarakat yang bergabung untuk menjadi calon legislatif di setiap kabupaten/kota dan provinsi, juga cukup tinggi. 

Maka dari itu, DPW PAN Kalteng beserta DPD setiap daerah akan terus berkoordinasi sehingga target di pemilu 2024 mendatang bisa diraih secara maksimal. 

"Rencananya kami akan menempatkan seluruh saksi-saksi dari PAN di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), dengan adanya saksi maka suara yang akan didapatkan para kader PAN bisa didata dengan baik," beber Diran. 

Diran yang juga menjabat sebagai Bupati Barito Selatan periode 1995-2001 itu menambahkan, Badan Pemenangan Pemilu PAN Kalteng dalam Pileg 2024 tentunya juga akan bekerja keras membantu para kadernya berjuang.

"Ketua Bappilu PAN Kalteng tentunya juga akan bergerak dan terus menyusun strategi agar kader PAN di Kalteng ada yang duduk menjadi anggota DPRD kabupaten/kota, provinsi dan RI atau pusat," demikian Diran.