Palangka Raya (ANTARA) - Dinas Perikanan Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya memaksimalkan peran Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) perikanan guna memaksimalkan antisipasi penangkapan ikan secara tidak sah atau "illegal fishing".
"Penguatan peran antisipasi ini kita awali dengan pelaksanaan sosialisasi pengawasan dengan sasaran Pokmaswas dan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)," kata Kepala Dinas Perikanan Kota Palangka Raya Indriarti Ritadewi di Palangka Raya, Rabu.
Sosialisasi itu dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan memberikan pengarahan serta gambaran tugas pengawas perikanan. Selain itu juga memberikan gambaran batasan dan aturan dalam pengawasan dan budidaya perikanan.
Sosialisasi ini diharapkan masyarakat dan Pokmaswas di wilayah Kecamatan Bukit Batu dapat meningkatkan dan menjaga menjaga ekosistem sungai dan danau. Kondisi itu menjaga demi keberlangsungan populasi ikan di sungai, danau dan rawa yang ada.
"Maka untuk mencegah hal tersebut dibentuklah para relawan pengawas yang tugasnya adalah 3M, yaitu melihat, memantau, dan melaporkan para oknum pelaku 'illegal fishing' untuk ditindaklanjuti aparat sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.
Baca juga: PLN UIW Kalselteng siapkan 37 posko siaga Idul Adha 2022
Dia mengungkapkan potensi daerah perikanan di wilayah itu, terdiri atas dua sungai besar dan 118 danau serta sejumlah kawasan rawa.
Sehingga, Pokmaswas diperlukan untuk menjaga ekosistem perairan dari praktik penangkapan ikan secara ilegal atau penangkapan ikan dengan cara yang tak ramah lingkungan.
Apalagi, lanjut Indriarti, sampai saat ini masih ditemukan praktik penangkapan ikan dengan cara yang tidak sah sehingga berpengaruh terhadap populasi ikan di perairan "Kota Cantik".
Menurut Indriarti, jika pengawasan dan upaya antisipasi penangkapan ikan secara ilegal hanya mengandalkan pemerintah, hal itu tidak akan optimal hasilnya. Terlebih, lanjut dia, pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.
"Untuk itu, peran Pokmaswas sebagai garda terdepan pengawasan ini sangat penting apalagi mereka juga yang paling merasakan akibat jika jumlah ikan berkurang," katanya.
Baca juga: Pemprov Kalteng usul penambahan frekuensi penerbangan di Bandara Tjilik Riwut
Baca juga: Gubernur Kalteng sebut dua minggu ke depan arena kejuaraan dunia sepeda siap digunakan
Baca juga: HUT Bhayangkara 76 momentum Polri berbenah diri dalam melayani masyarakat
"Penguatan peran antisipasi ini kita awali dengan pelaksanaan sosialisasi pengawasan dengan sasaran Pokmaswas dan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)," kata Kepala Dinas Perikanan Kota Palangka Raya Indriarti Ritadewi di Palangka Raya, Rabu.
Sosialisasi itu dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan memberikan pengarahan serta gambaran tugas pengawas perikanan. Selain itu juga memberikan gambaran batasan dan aturan dalam pengawasan dan budidaya perikanan.
Sosialisasi ini diharapkan masyarakat dan Pokmaswas di wilayah Kecamatan Bukit Batu dapat meningkatkan dan menjaga menjaga ekosistem sungai dan danau. Kondisi itu menjaga demi keberlangsungan populasi ikan di sungai, danau dan rawa yang ada.
"Maka untuk mencegah hal tersebut dibentuklah para relawan pengawas yang tugasnya adalah 3M, yaitu melihat, memantau, dan melaporkan para oknum pelaku 'illegal fishing' untuk ditindaklanjuti aparat sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.
Baca juga: PLN UIW Kalselteng siapkan 37 posko siaga Idul Adha 2022
Dia mengungkapkan potensi daerah perikanan di wilayah itu, terdiri atas dua sungai besar dan 118 danau serta sejumlah kawasan rawa.
Sehingga, Pokmaswas diperlukan untuk menjaga ekosistem perairan dari praktik penangkapan ikan secara ilegal atau penangkapan ikan dengan cara yang tak ramah lingkungan.
Apalagi, lanjut Indriarti, sampai saat ini masih ditemukan praktik penangkapan ikan dengan cara yang tidak sah sehingga berpengaruh terhadap populasi ikan di perairan "Kota Cantik".
Menurut Indriarti, jika pengawasan dan upaya antisipasi penangkapan ikan secara ilegal hanya mengandalkan pemerintah, hal itu tidak akan optimal hasilnya. Terlebih, lanjut dia, pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.
"Untuk itu, peran Pokmaswas sebagai garda terdepan pengawasan ini sangat penting apalagi mereka juga yang paling merasakan akibat jika jumlah ikan berkurang," katanya.
Baca juga: Pemprov Kalteng usul penambahan frekuensi penerbangan di Bandara Tjilik Riwut
Baca juga: Gubernur Kalteng sebut dua minggu ke depan arena kejuaraan dunia sepeda siap digunakan
Baca juga: HUT Bhayangkara 76 momentum Polri berbenah diri dalam melayani masyarakat