Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, melalui Dinas Pertanian setempat menggelar kegiatan pertemuan teknis penyuluh pertanian guna menyamakan persepsi tentang program dan kegiatan pembangunan pertanian di daerah setempat.

"Sesuai dengan konteks pertemuan kita hari ini, saya mengingatkan kembali pada kita semua, bahwa negara kita adalah negara agraris, sehingga secara nasional maupun regional dan dalam program pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara pada khususnya, bahwa pembangunan pertanian masih menempati skala prioritas yang mesti kita perjuangkan bersama keberhasilannya," kata Asisten Administrasi Umum Setda Barito Utara Inriaty Karawaheni saat membuka kegiatan tersebut di Muara Teweh,Kamis.

Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Barito Utara Fakhri Fauzi dan Kepala Dinas Pertanian Syahmiludin A Surapati serta petugas teknis pertanian, tenaga harian lepas-tenaga bantu penyuluh pertanian (THL-TBPP), pengendali organisme penganggu tumbuhan (POPT) dan mantri tani kabupaten setempat.

Menurut dia, perlu disadari bersama bahwa bahan pangan sebagai produk akhir dari pembangunan pertanian, pada dasarnya merupakan kebutuhan dasar manusia pada umumnya. Dalam hal ini begitu vitalnya peranan ketersediaan dan lancarnya distribusi beberapa komoditi strategis seperti beras, jagung kedele dan daging.

"Maka komoditi lain yang menempati posisi penting adalah cabai dan bawang merah, di mana ketersediaan di pasaran juga dapat mempengaruhi inflasi serta menjadi isu politik," kata dia.

Disamping itu, jelas dia, kuatnya pengaruh komoditi pertanian tersebut, secara ekonomi sesuai kajian dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalteng, komoditi cabai dan bawang merah sangat menguntungkan bila dikembangkan, karena itu pemerintah daerah mendorong petani  untuk melakukan uji coba atau kaji terap.

Lebih lanjut, dikatakan, dari pertemuan teknis penyuluh pertanian ini, dirinya minta nantinya akan menghasilkan sebuah output yang berhasil guna dalam pembangunan dan menjadi sarana komitmen seluruh penyuluh dalam meningkatkan kinerja.

"Dalam hal ini perlu saya ingatkan, bahwa rangka membangun pemerintah yang baik (good government) mari kita optimalkan peran ASN pada umumnya meningkatkan kinerja serta kejujuran dalam bekerja, jikalau ada yang tidak sesuai dalam bekerja sehingga terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan kerugian daerah bahkan negara, maka akan kita terapkan sanksi-sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku," tegas Inriaty.