Kuala Pembuang (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Harry Darmawan mendukung penuh langkah dan upaya dari Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI), dalam memperjuangkan serta menuntut kewajiban perusahaan besar swasta (PBS) merealisasikan plasma kepada masyarakat sekitar..

"Saya rasa upaya ini sangat diperlukan masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa masih banyak masyarakat yang belum merasakan program tersebut," kata Harry di Kuala Pembuang, Jumat.

Dia mengatakan pembangunan perkebunan plasma tersebut memang merupakan kewajiban perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 26 tahun 2007, dimana setiap perusahaan perkebunan harus menyiapkan 20 persen dari luasan perkebunannya untuk dijadikan kebun plasma.

"Kita harap PBS harus bisa memenuhi kewajiban terlebih bagi masyarakat sekitar perusahaan, karena ini memang harus diwujudkan, sehingga dengan begitu masyarakat juga bisa merasakan mendapatnya," ungkapnya.

Berdasarkan informasi yang didapat pihak AKPSI meminta kepada PBS setelah memperoleh ijin pelepasan kawasan hutan, agar bisa  merealisasikan pembangunan kebun plasma masyarakat di lahan yang telah dilepaskan kawasannya. Hal tersebut merupakan perjuangan yang sangat membantu masyarakat.

"Hal tersebut sangat tepat, sehingga dengan demikian masyarakat yang belum mendapatkan plasma bisa juga merasakannya. Jadi, kita sangat mengapresiasi atas perjuangan Ketua AKPSI sekaligus Bupati Seruyan Yulhaidir karena peduli dengan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Baca juga: Pemkab Seruyan dan PBS sepakati harga TBS kebun masyarakat Rp1.600/kg

Politisi Partai  Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menambahkan semoga perjuangan yang dilakukan Bupati Seruyan bisa berjalan lancar dan yang pastinya memberikan manfaat kepada masyarakat di Bumi Gawi Hantantiring. Perjuangan yang pro rakyat ini harus bersama-sama didukung.

"Kita sangat mendukung sekali karena perjuangan yang dilakukan tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak dan yang pastinya membantu masyarakat dalam menuntut hak-hak mereka agar bisa di realisasikan oleh PBS," demikian Harry.

Baca juga: Bandara Kuala Pembuang perlu pengembangan agar pesawat ATR 72 operasional

Baca juga: Pastikan sesuai SE Menteri Pertanian, Yulhaidir memantau harga TBS di PBS

Baca juga: Ketua DPRD Seruyan imbau masyarakat waspada ikut arisan online

Pewarta : Radianor
Uploader : Admin 3
Copyright © ANTARA 2024