Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah meminta pemerintah kabupaten menindaklanjuti semua hasil reses yang telah disampaikan lembaga legislatif tersebut. 

"Kami tentu berharap hasil reses yang disampaikan ini bisa segera ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai harapan masyarakat. Kami meminta ini menjadi perhatian serius," kata Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rinie di Sampit, Senin. 

Rinie memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil reses DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. Pihak eksekutif hadir diwakili Wakil Bupati Irawati. 

Sebelumnya 40 anggota DPRD melaksanakan reses ke daerah pemilihan masing-masing mulai 11 hingga 16 Juli 2022. Mereka turun ke 17 kecamatan yang dikelompokkan dalam lima daerah pemilihan. 

Daerah pemilihan 1 meliputi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, daerah pemilihan 2 meliputi Kecamatan Baamang dan Seranau, daerah pemilihan 3 meliputi Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit dan Pulau Hanaut. 

Daerah pemilihan 4 meliputi Kecamatan Kota Besi, Cempaga, Cempaga Hulu dan Telawang. Daerah pemilihan 5 meliputi Kecamatan Parenggean, Mentaya Hulu, Antang Kalang, Telah Antang, Tualan Hulu dan Bukit Santuai. 

Baca juga: Bupati Halikinnor dipercaya jabat Ketua PDIP Kotim

Selama reses, para legislator bertemu pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa sera masyarakat untuk menyerap aspirasi. Selain itu, mereka juga meninjau dan mengawasi realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di lapangan sebagai bentuk pengawasan lapangan. 

Hasil reses daerah pemilihan 1 disampaikan Ardiansyah, daerah pemilihan 2 disampaikan Rambat, daerah pemilihan 3 disampaikan Linda, daerah pemilihan 4 disampaikan Mariani dan daerah pemilihan 5 disampaikan Muhammad Abadi. 

Hasil reses tersebut yang disampaikan kepada eksekutif dalam rapat paripurna ini. Apa yang disampaikan tim reses merupakan aspirasi murni dari masyarakat serta hasil temuan di lapangan. 

Selain masalah infrastruktur, banyak hal yang disampaikan masyarakat, termasuk masalah pelayanan kesehatan, pendidikan serta masalah evaluasi tenaga kontrak yang berdampak terhadap pelayanan publik 

"Masyarakat sangat berharap aspirasi mereka dipenuhi pemerintah. Kami juga melalui lembaga legislatif ini akan memperjuangkan aspirasi-aspirasi tersebut agar bisa dipenuhi," demikian Rinie. 

Baca juga: Pemkab Kotim alokasikan Rp1 miliar bantu mahasiswa

Baca juga: Legislator ingatkan Pemkab Kotim jangan menunda-nunda pembangunan

Baca juga: Ketua DPRD Kotim apresiasi Polres bantu pendidikan usia dini

Pewarta : Norjani
Editor : Muhammad Arif Hidayat
Copyright © ANTARA 2024