Kuala Pembuang (ANTARA) -
Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah Zuli Eko Prasetyo mendukung upaya yang dilakukan Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dalam rangka memperjuangkan hal-hal yang menjadi hak masyarakat.
“Untuk merealisasikan hak-hak masyarakat khususnya di bidang perkebunan kelapa sawit, baik itu plasma, tanggung jawab sosial perusahaan dan lainnya, memang harus kita dukung, apalagi ini untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Zuli Eko di Kuala Pembuang, Rabu.
Dia menjelaskan, permasalahan mengenai perkebunan kelapa sawit yang ada di Seruyan saat ini, khususnya berkaitan dengan kewajiban yang memang harus dipenuhi Perusahaan Besar Swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit.
Salah satunya adalah masalah lahan plasma. Sesuai regulasi, perusahaan sejatinya wajib merealisasikan 20 persen lahan plasma dari total luasan lahan, tetapi kenyataannya, hal tersebut belum sepenuhnya terealisasi.
“Ini yang menjadi 'pekerjaan rumah' bagi kita. Makanya kita berharap dengan hadirnya AKPSI ini permasalahan-permasalahan seperti lahan plasma ini bisa tuntas dan masyarakat mendapat apa yang memang menjadi hak mereka,” jelasnya.
Baca juga: Yulhaidir perjuangkan harga TBS milik rakyat dan kewenangan pungut Rp25 per kg
Baca juga: Yulhaidir perjuangkan harga TBS milik rakyat dan kewenangan pungut Rp25 per kg
Terlebih Ketua AKPSI periode 2022-2027 sudah resmi dilantik yang merupakan Bupati Seruyan Yulhaidir yang sudah paham mengenai permasalahan-permasalahan berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit khususnya di Bumi Gawi Hantantiring ini.
“Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Bupati Seruyan karena sudah dikukuhkan dan dilantik sebagai Ketua AKPSI periode 2022-2027. Semoga hadirnya AKPSI ini dapat memberikan dan memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat,” harapnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menambahkan, pihaknya juga mengapresiasi langkah-langkah AKPSI yang sudah berjuang untuk membantu masyarakat, salah satunya seperti turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) beberapa waktu lalu.
“Hal tersebut dikarenakan sebelumnya AKPSI telah menyurati presiden untuk bermohon agar harga TBS kebun masyarakat bisa stabil. Tidak lama dari itu ada Surat Edaran Menteri Pertanian terkait kenaikan TBS menjadi Rp1.600. Mungkin ini salah satu respons dari surat AKPSI tersebut,” ucapnya.
Baca juga: DPRD Seruyan dukung upaya AKPSI perjuangkan plasma kepada masyarakat
Baca juga: Bupati Lamandau perjuangkan petani kelapa sawit di tingkat nasional
Baca juga: AKPSI surati presiden minta perjuangkan harga TBS agar kembali stabil
Baca juga: DPRD Seruyan dukung upaya AKPSI perjuangkan plasma kepada masyarakat
Baca juga: Bupati Lamandau perjuangkan petani kelapa sawit di tingkat nasional
Baca juga: AKPSI surati presiden minta perjuangkan harga TBS agar kembali stabil