Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, berupaya menurunkan angka stunting atau balita gagal tumbuh dengan tepat sasaran melalui kualitas data.
"Data stunting yang akan menjadi rujukan untuk perencanaan monitoring dan evaluasi intervensi stunting, hendaknya dilakukan dengan memperhatikan validitas dan akurasi data," kata Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra pada kegiatan Rembuk Stunting di Muara Teweh, Selasa.
Menurut Wabup, pengumpulan data yang baik dimulai ketika alat ukurnya sesuai standar yang ditetapkan, petugas memiliki kapasitas yang sama dan terlatih, prosedur pendataan dipenuhi, serta cakupan data dapat dikelola dan diukur.
“Untuk itu, saya minta di tingkat desa/kelurahan, bidan desa dan petugas gizi puskesmas bersama-sama dengan kader di masing-masing desa/kelurahan untuk melakukan penelusuran, penemuan bayi dan balita yang berpotensi stunting," katanya.
Dia mengatakan sejalan dengan tema rembuk stunting "Itah Barito Utara,Ela Hindai Stunting" (kita Barito Utara, Jangan lagi ada stunting) terdapat dua komponen penting yang wajib berjalan beriringan, untuk dapat mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Barito Utara.
Pertama, komitmen pentahelix dalam bekerja sama dan bermitra, untuk dapat saling mendukung intervensi penurunan stunting, secara holistik integratif tematik dan spasial serta memiliki keterukuran target yang jelas.
"Kedua, peran keluarga yang sangat penting dalam mencegah stunting pada setiap fase kehidupan, mulai dari janin dalam kandungan, bayi, balita, remaja, menikah, hamil, dan seterusnya," jelas dia.
Wabup Sugianto menjelaskan jika melihat kondisi real di lapangan yang patut menjadi perhatian utama, sebab angka prevalensi kasus stunting di Kabupaten Barito Utara naik 1,73 persen dari tahun 2021. Prevalensi stunting di 2022 mencapai 28,3 persen.
“Nilai ini belum mencapai target angka penurunan stunting yang di tetapkan pemerintah untuk Kabupaten Barito Utara pada 2022, prevalensi stunting di targetkan menjadi 23,57 persen. Dan untuk2024 ditargetkan menjadi 16,21 persen. Perlu ada percepatan langkah-langkah untuk menurunkannya. Hal ini menjadi amanat Perpres No 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting," kata dia.
Baca juga: Masyarakat harapkan Pemkab Barut tangani Jalan Tongka-Batu Raya
Balita dua bulan berturut-turut berat badan tidak naik, menurut Sugianto, balita dengan gizi buruk dan gizi kurang, balita penderita penyakit kronis tbc dan alergi, serta balita dengan gangguan metabolisme.
"Balita yang berpotensi stunting ini yang harus ditangani secara bersama tidak hanya oleh puskesmas tetapi juga rumah sakit dengan melibatkan dokter anak," kata dia.
Dia juga meminta kepada para camat untuk memfasilitasi serta mengkoordinir desa dan kelurahan. Pastikan kegiatan untuk penurunan dan pencegahan stunting di tingkat desa dan kelurahan, teralokasi lewat dana transfer desa dan dana yang dikelola kelurahan, melalui lima paket layanan pokok yaitu layanan kesehatan ibu dan anak (KIA), konseling gizi terpadu, perlindungan sosial, sanitasi dan air bersih serta layanan pendidikan anak usia dini.
Melalui rembuk stunting tersebut Wabup juga berharap masing-masing pemangku kepentingan dapat mengambil perannya, untuk bekerja sama melakukan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Barito Utara.
“Saya juga berharap kolaborasi dalam intervensi dapat berjalan antar sektor, yakni sektor kesehatan dan non kesehatan, karena keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh dukungan kolaborasi antar sektor ini,” jelas dia.
Baca juga: Ketua DPRD Barut terima aspirasi warga Desa Datai Nirui
Baca juga: Warga Desa Datai Nirui Teweh Tengah usulkan perbaikan jalan dan jembatan
Baca juga: Legislator Barut dapat usulan pemindahan kantor kelurahan
"Data stunting yang akan menjadi rujukan untuk perencanaan monitoring dan evaluasi intervensi stunting, hendaknya dilakukan dengan memperhatikan validitas dan akurasi data," kata Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra pada kegiatan Rembuk Stunting di Muara Teweh, Selasa.
Menurut Wabup, pengumpulan data yang baik dimulai ketika alat ukurnya sesuai standar yang ditetapkan, petugas memiliki kapasitas yang sama dan terlatih, prosedur pendataan dipenuhi, serta cakupan data dapat dikelola dan diukur.
“Untuk itu, saya minta di tingkat desa/kelurahan, bidan desa dan petugas gizi puskesmas bersama-sama dengan kader di masing-masing desa/kelurahan untuk melakukan penelusuran, penemuan bayi dan balita yang berpotensi stunting," katanya.
Dia mengatakan sejalan dengan tema rembuk stunting "Itah Barito Utara,Ela Hindai Stunting" (kita Barito Utara, Jangan lagi ada stunting) terdapat dua komponen penting yang wajib berjalan beriringan, untuk dapat mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Barito Utara.
Pertama, komitmen pentahelix dalam bekerja sama dan bermitra, untuk dapat saling mendukung intervensi penurunan stunting, secara holistik integratif tematik dan spasial serta memiliki keterukuran target yang jelas.
"Kedua, peran keluarga yang sangat penting dalam mencegah stunting pada setiap fase kehidupan, mulai dari janin dalam kandungan, bayi, balita, remaja, menikah, hamil, dan seterusnya," jelas dia.
Wabup Sugianto menjelaskan jika melihat kondisi real di lapangan yang patut menjadi perhatian utama, sebab angka prevalensi kasus stunting di Kabupaten Barito Utara naik 1,73 persen dari tahun 2021. Prevalensi stunting di 2022 mencapai 28,3 persen.
“Nilai ini belum mencapai target angka penurunan stunting yang di tetapkan pemerintah untuk Kabupaten Barito Utara pada 2022, prevalensi stunting di targetkan menjadi 23,57 persen. Dan untuk2024 ditargetkan menjadi 16,21 persen. Perlu ada percepatan langkah-langkah untuk menurunkannya. Hal ini menjadi amanat Perpres No 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting," kata dia.
Baca juga: Masyarakat harapkan Pemkab Barut tangani Jalan Tongka-Batu Raya
Balita dua bulan berturut-turut berat badan tidak naik, menurut Sugianto, balita dengan gizi buruk dan gizi kurang, balita penderita penyakit kronis tbc dan alergi, serta balita dengan gangguan metabolisme.
"Balita yang berpotensi stunting ini yang harus ditangani secara bersama tidak hanya oleh puskesmas tetapi juga rumah sakit dengan melibatkan dokter anak," kata dia.
Dia juga meminta kepada para camat untuk memfasilitasi serta mengkoordinir desa dan kelurahan. Pastikan kegiatan untuk penurunan dan pencegahan stunting di tingkat desa dan kelurahan, teralokasi lewat dana transfer desa dan dana yang dikelola kelurahan, melalui lima paket layanan pokok yaitu layanan kesehatan ibu dan anak (KIA), konseling gizi terpadu, perlindungan sosial, sanitasi dan air bersih serta layanan pendidikan anak usia dini.
Melalui rembuk stunting tersebut Wabup juga berharap masing-masing pemangku kepentingan dapat mengambil perannya, untuk bekerja sama melakukan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Barito Utara.
“Saya juga berharap kolaborasi dalam intervensi dapat berjalan antar sektor, yakni sektor kesehatan dan non kesehatan, karena keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh dukungan kolaborasi antar sektor ini,” jelas dia.
Baca juga: Ketua DPRD Barut terima aspirasi warga Desa Datai Nirui
Baca juga: Warga Desa Datai Nirui Teweh Tengah usulkan perbaikan jalan dan jembatan
Baca juga: Legislator Barut dapat usulan pemindahan kantor kelurahan