Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah berupaya mempercepat pemerataan pembangunan pada 2023 nanti dengan menggelontorkan dana Rp200 juta untuk setiap desa yang ada di daerah ini.
"Ini dalam rangka pemerataan karena banyak keluhan kepala desa kepada saya bahwa berulang-ulang melaksanakan Musrenbang tetapi tidak pernah dapat kegiatannya," kata Bupati Halikinnor di Sampit, Jumat.
Janji itu disampaikan Halikinnor saat menghadiri rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan atas perubahan KUA-PPAS tahun 2022 di gedung DPRD setempat.
Untuk merealisasikan janji pada tahun anggaran 2023 itu, Halikinnor mengaku sudah menginstruksikan tim anggaran eksekutif agar mengalokasikan anggaran minimal Rp200 juta untuk setiap desa yang jumlahnya sebanyak 158 desa.
Menurutnya, ini merupakan salah satu cara untuk percepatan pemerataan pembangunan. Dengan menambah guyuran anggaran untuk setiap desa maka diharapkan akan semakin banyak program pembangunan yang bisa dijalankan pemerintah desa, tanpa harus menunggu program dari pemerintah kabupaten atau provinsi turun ke desa.
Baca juga: DPRD Kotim apresiasi bupati percayakan jabatan Kabag Hukum kepada jaksa
Halikinnor berharap ini bisa terwujud. Dia yakin rencana ini mendapat dukungan banyak pihak karena memangkas jalur distribusi anggaran sehingga ada kepastian bagi pemerintah desa menjalankan program pembangunan dengan melihat kebutuhan riil di lapangan.
"Jadi mohon perhatian tim anggaran eksekutif dan legislatif untuk 2023. Selain yang sudah kita programkan selain Dana Desa, minimal ada di situ kegiatan Rp200 juta untuk semua desa. Jadi tidak ada lagi tidak ada pemerataan untuk 2023," ujar Halikinnor.
Lebih jauh Halikinnor mengatakan, kondisi negara Indonesia saat ini sedang kesulitan, bahkan kemungkinan ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal itu dikhawatirkan akan sangat berpengaruh kepada ekonomi secara keseluruhan.
"Mohon perhatian kita bersama dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu ini. Menyikapi situasi ini, tidak ada kata lain, selain kita bersabar dan bersyukur," demikian Halikinnor.
Baca juga: Pembahasan perubahan APBD Kotim pertimbangkan laju inflasi
Baca juga: Perubahan KUA-PPAS 2022 Kotim disepakati
Baca juga: GPPI Kotim tegaskan komitmen bantu perbaikan jalan lingkar selatan Sampit
"Ini dalam rangka pemerataan karena banyak keluhan kepala desa kepada saya bahwa berulang-ulang melaksanakan Musrenbang tetapi tidak pernah dapat kegiatannya," kata Bupati Halikinnor di Sampit, Jumat.
Janji itu disampaikan Halikinnor saat menghadiri rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan atas perubahan KUA-PPAS tahun 2022 di gedung DPRD setempat.
Untuk merealisasikan janji pada tahun anggaran 2023 itu, Halikinnor mengaku sudah menginstruksikan tim anggaran eksekutif agar mengalokasikan anggaran minimal Rp200 juta untuk setiap desa yang jumlahnya sebanyak 158 desa.
Menurutnya, ini merupakan salah satu cara untuk percepatan pemerataan pembangunan. Dengan menambah guyuran anggaran untuk setiap desa maka diharapkan akan semakin banyak program pembangunan yang bisa dijalankan pemerintah desa, tanpa harus menunggu program dari pemerintah kabupaten atau provinsi turun ke desa.
Baca juga: DPRD Kotim apresiasi bupati percayakan jabatan Kabag Hukum kepada jaksa
Halikinnor berharap ini bisa terwujud. Dia yakin rencana ini mendapat dukungan banyak pihak karena memangkas jalur distribusi anggaran sehingga ada kepastian bagi pemerintah desa menjalankan program pembangunan dengan melihat kebutuhan riil di lapangan.
"Jadi mohon perhatian tim anggaran eksekutif dan legislatif untuk 2023. Selain yang sudah kita programkan selain Dana Desa, minimal ada di situ kegiatan Rp200 juta untuk semua desa. Jadi tidak ada lagi tidak ada pemerataan untuk 2023," ujar Halikinnor.
Lebih jauh Halikinnor mengatakan, kondisi negara Indonesia saat ini sedang kesulitan, bahkan kemungkinan ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal itu dikhawatirkan akan sangat berpengaruh kepada ekonomi secara keseluruhan.
"Mohon perhatian kita bersama dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu ini. Menyikapi situasi ini, tidak ada kata lain, selain kita bersabar dan bersyukur," demikian Halikinnor.
Baca juga: Pembahasan perubahan APBD Kotim pertimbangkan laju inflasi
Baca juga: Perubahan KUA-PPAS 2022 Kotim disepakati
Baca juga: GPPI Kotim tegaskan komitmen bantu perbaikan jalan lingkar selatan Sampit