Tamiang Layang (ANTARA) - Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas dan Ketua DPRD Barito Timur Nur Sulistio beserta jajarannya menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat saat menerima kunjungan kerja perorangan anggota DPR RI Komisi VII Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Willy M Yoseph.
“Kita menyampaikan aspirasi berkaitan masalah kelistrikan di Kabupaten Barito Timur,” kata Ampera AY Mebas di Tamiang Layang, Kamis.
Menurutnya, ada empat daerah yang belum dialiri listrik seperti Desa Kalinapu Kecamatan Paju Epat, Desa Muara Awang Kecamatan Dusun Tengah, Dusun Tange Landa Desa Kalamus Kecamatan Paku.
Ditambahkan Ampera, diproyeksikan masyarakat di empat wilayah tersebut akan menikmati aliran listrik dengan batas waktu hingga 2023. Ini karena infrastruktur dan sarana prasarana menjadi faktor pendukung untuk program kelistrikan.
Dijelaskan Ampera, untuk di Dusun Tange Landa kemungkinan besar akan tertunda karena prioritas program kelistrikan secara nasional lebih mengutamakan perkotaan, kecamatan dan pedesaan dan terakhir dusun.
“Jika tidak terakomodasi melalui program pemerintah pusat maka kita akan akomodasi melalui anggaran daerah,” kata Ampera lagi.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP, Willy M Yoseph menampung semua aspirasi yang disampaikan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Barito Timur.
Berkaitan perbatasan wilayah antara Kabupaten Barito Timur, Kalteng dengan Kabupaten Tabalong Kalsel diharapkan bisa menempuh sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
Baca juga: Wabup Bartim turut berbelasungkawa atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang
“Ini bukan berbatasan dengan negara luar. Ini masalah di dalam negeri yang bisa diselesaikan secara mufakat dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan sudut pandang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Willy.
Willy mengharapkan masyarakat di perbatasan bersama-sama menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, aman, damai dan tenteram. Permasalahan perbatasan akan diselesaikan oleh Negara.
“Apa hasil keputusannya maka harus dihormati,” kata Willy lagi.
Terkait permasalahan kelistrikan di Kabupaten Barito Timur, Willy berjanji akan berupaya maksimal agar ada pemasangan Gardu Induk pada tahun anggaran 2022.
“Kita upayakan berkoordinasi dengan PT PLN agar ada pemasangan Gardu Induk dilaksanakan secepatnya dan tidak pada 2023,” kata pria yang pernah menjabat Bupati Murung Raya dua periode itu.
Empat daerah di Barito Timur yang belum dialiri listrik terus diupayakan dan diproyeksikan akan selesai pada 2023 dan 2024.
Pria kelahiran Murung Raya itu juga mengharapkan eksekutif dan legislatif di Kabupaten Barito Timur intens berkomunikasi dan berkoordinasi menyampaikan aspirasi ke Pemerintah Pusat dan DPR RI, agar pembangunan berjalan dengan baik.
“Saya dari Dapil Kalteng berkomitmen akan memperjuangkan aspirasi masyarakat di DPR RI,” demikian Willy M Yoseph.
Baca juga: Laksanakan tujuh proyek, PUPR Perkim Bartim minta pendampingan ke kejaksaan
Baca juga: Wabup ajak semua pihak di Bartim dukung pemutakhiran data pemilih
Baca juga: Pemkab Bartim berharap Pemprov Kalteng akomodasi pembangunan jalan lingkar luar
“Kita menyampaikan aspirasi berkaitan masalah kelistrikan di Kabupaten Barito Timur,” kata Ampera AY Mebas di Tamiang Layang, Kamis.
Menurutnya, ada empat daerah yang belum dialiri listrik seperti Desa Kalinapu Kecamatan Paju Epat, Desa Muara Awang Kecamatan Dusun Tengah, Dusun Tange Landa Desa Kalamus Kecamatan Paku.
Ditambahkan Ampera, diproyeksikan masyarakat di empat wilayah tersebut akan menikmati aliran listrik dengan batas waktu hingga 2023. Ini karena infrastruktur dan sarana prasarana menjadi faktor pendukung untuk program kelistrikan.
Dijelaskan Ampera, untuk di Dusun Tange Landa kemungkinan besar akan tertunda karena prioritas program kelistrikan secara nasional lebih mengutamakan perkotaan, kecamatan dan pedesaan dan terakhir dusun.
“Jika tidak terakomodasi melalui program pemerintah pusat maka kita akan akomodasi melalui anggaran daerah,” kata Ampera lagi.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP, Willy M Yoseph menampung semua aspirasi yang disampaikan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Barito Timur.
Berkaitan perbatasan wilayah antara Kabupaten Barito Timur, Kalteng dengan Kabupaten Tabalong Kalsel diharapkan bisa menempuh sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
Baca juga: Wabup Bartim turut berbelasungkawa atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang
“Ini bukan berbatasan dengan negara luar. Ini masalah di dalam negeri yang bisa diselesaikan secara mufakat dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan sudut pandang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Willy.
Willy mengharapkan masyarakat di perbatasan bersama-sama menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, aman, damai dan tenteram. Permasalahan perbatasan akan diselesaikan oleh Negara.
“Apa hasil keputusannya maka harus dihormati,” kata Willy lagi.
Terkait permasalahan kelistrikan di Kabupaten Barito Timur, Willy berjanji akan berupaya maksimal agar ada pemasangan Gardu Induk pada tahun anggaran 2022.
“Kita upayakan berkoordinasi dengan PT PLN agar ada pemasangan Gardu Induk dilaksanakan secepatnya dan tidak pada 2023,” kata pria yang pernah menjabat Bupati Murung Raya dua periode itu.
Empat daerah di Barito Timur yang belum dialiri listrik terus diupayakan dan diproyeksikan akan selesai pada 2023 dan 2024.
Pria kelahiran Murung Raya itu juga mengharapkan eksekutif dan legislatif di Kabupaten Barito Timur intens berkomunikasi dan berkoordinasi menyampaikan aspirasi ke Pemerintah Pusat dan DPR RI, agar pembangunan berjalan dengan baik.
“Saya dari Dapil Kalteng berkomitmen akan memperjuangkan aspirasi masyarakat di DPR RI,” demikian Willy M Yoseph.
Baca juga: Laksanakan tujuh proyek, PUPR Perkim Bartim minta pendampingan ke kejaksaan
Baca juga: Wabup ajak semua pihak di Bartim dukung pemutakhiran data pemilih
Baca juga: Pemkab Bartim berharap Pemprov Kalteng akomodasi pembangunan jalan lingkar luar