Puruk Cahu, Kalteng (ANTARA) - Sejumlah Camat dan kepala desa di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, mengimbau dan meminta warga untuk tidak masuk ke lokasi produksi PT Indo Muro Kencana (IMK), karena dapat mengganggu aktivitas perusahaan yang telah merekrut 1.000 lebih warga di daerah setempat serta mengeluarkan gaji hingga Rp9 miliar per bulan.
Adapun sejumlah camat dan kades yang mengimbau dan meminta warga tak masuk ke lokasi IMK tersebut yakni, Camat Murung Fitrianul Fahriman, Kepala Desa Puruk Kambang Rudi Hartono, Kepala Desa Olung Muro Didi Apriadi Silvanus, dan lainnya.
Camat Murung Fitrianul Fahriman, meminta kepada semua masyarakat di kecamatan setempat, agar tidak menanggapi informasi bahwa PT IMK memberikan jatah kepada warga masuk kolong tambang aktif karena informasi tersebut sama sekali tidak benar.
"Kami berharap dan memohon agar warga tidak masuk ke area tambang aktif PT IMK karena bukan hanya mengganggu aktivitas operasional perusahaan, juga akan mengganggu keamanan, ketertiban serta serta sektor ekonomi di sekitar perusahaan tersebut," kata Fitrianul, Sabtu.
Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Puruk Kambang Kecamatan Tanah Siang Selatan Rudi Hartono. Dirinya juga menghimbau warganya bisa membantu menciptakan situasi kamtimbas yang kondusif dengan cara tidak ikut masuk ke pit tambang PT IMK yang saat ini aktif produksi.
"Kelancaran produksi mereka (PT IMK) itu menciptakan peningkatan perekomonian masyarakat, khususnya untuk warga Desa Puruk Kambang yang merupakan desa binaan PT IMK," ujar Rudi.
Menurut Rudi juga saat ini banyak warganya yang bekerja serta menafkahi keluarga atau rumah tangganya mereka berkat bekerja di PT IMK, sehingga bisa dikatakan keberadaan perusahaan tersebut bisa menjaga dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Puruk Kambang.
Kepala Desa Olung Muro Kecamatan Tanah Siang Selatan, Didi Apriadi Silvanus yang menyebut sangat mendukung upaya semua pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap isu yang saat ini sedang berkembang di wilayahnya.
"Saya mendukung upaya dari Polri, TNI, Pemerintah Kabupaten Murung Raya serta Pemerintah Kecamatan Tanah Siang Selatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus menghimbau kepada seluruh warga Desa Olung Muro agar jangan memasuki area tambang aktif PT IMK," jelas Didi.
Ditemui secara terpisah, Humas PT IMK, Eko Subagyo menjelaskan sejak berkembangnya informasi hoaks perihal diberikannya jatah masuk kolong tambang menyebabkan setiap malam ratusan hingga ribuan warga memaksa masuk ke area tambang aktif PT IMK, sehingga membuat perusahaan pertambangan emas tersebut terpaksa meminta bantuan pihak keamanan, baik itu TNI dan Polri untuk berjaga.
Baca juga: Warga dilarang masuk ke lokasi tambang aktif PT IMK
Dikatakannya juga, selama beredarnya info hoaks tersebut banyak warga yang mendirikan pondok di pinggir lokasi tambang aktif yang jumlah lebih dari 30 pondok sehingga hal tersebut membahayakan nyawa mereka.
"Sudah dilakukan penertiban secara humanis juga dan pondok-pondok warga sudah dibongkar," kata Eko ketika ditemui di Puruk Cahu, Sabtu (5/11).
Tidak bisa dipungkiri juga, menurut Eko keberadaan PT IMK menjadi bagian dari penggerak ekonomi daerah yang mana sampai akhir Oktober 2022 PT IMK telah menyerap 1.000 orang lebih tenaga kerja dari masyarakat Murung Raya dan mengeluarkan gaji kurang lebih Rp9 miliar/bulan untuk warga kabupaten tersebut.
Selain itu, kata Eko keberadaan PT IMK sudah memberikan kontribusi bagi percepatan ekonomi riil masyarakat di sekitar wilayah operasional secara langsung maupun tidak langsung.
Baca juga: Anggota DPR RI ajak masyarakat jaga kamtibmas di Kalteng
Adapun sejumlah camat dan kades yang mengimbau dan meminta warga tak masuk ke lokasi IMK tersebut yakni, Camat Murung Fitrianul Fahriman, Kepala Desa Puruk Kambang Rudi Hartono, Kepala Desa Olung Muro Didi Apriadi Silvanus, dan lainnya.
Camat Murung Fitrianul Fahriman, meminta kepada semua masyarakat di kecamatan setempat, agar tidak menanggapi informasi bahwa PT IMK memberikan jatah kepada warga masuk kolong tambang aktif karena informasi tersebut sama sekali tidak benar.
"Kami berharap dan memohon agar warga tidak masuk ke area tambang aktif PT IMK karena bukan hanya mengganggu aktivitas operasional perusahaan, juga akan mengganggu keamanan, ketertiban serta serta sektor ekonomi di sekitar perusahaan tersebut," kata Fitrianul, Sabtu.
Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Puruk Kambang Kecamatan Tanah Siang Selatan Rudi Hartono. Dirinya juga menghimbau warganya bisa membantu menciptakan situasi kamtimbas yang kondusif dengan cara tidak ikut masuk ke pit tambang PT IMK yang saat ini aktif produksi.
"Kelancaran produksi mereka (PT IMK) itu menciptakan peningkatan perekomonian masyarakat, khususnya untuk warga Desa Puruk Kambang yang merupakan desa binaan PT IMK," ujar Rudi.
Menurut Rudi juga saat ini banyak warganya yang bekerja serta menafkahi keluarga atau rumah tangganya mereka berkat bekerja di PT IMK, sehingga bisa dikatakan keberadaan perusahaan tersebut bisa menjaga dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Puruk Kambang.
Kepala Desa Olung Muro Kecamatan Tanah Siang Selatan, Didi Apriadi Silvanus yang menyebut sangat mendukung upaya semua pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap isu yang saat ini sedang berkembang di wilayahnya.
"Saya mendukung upaya dari Polri, TNI, Pemerintah Kabupaten Murung Raya serta Pemerintah Kecamatan Tanah Siang Selatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus menghimbau kepada seluruh warga Desa Olung Muro agar jangan memasuki area tambang aktif PT IMK," jelas Didi.
Ditemui secara terpisah, Humas PT IMK, Eko Subagyo menjelaskan sejak berkembangnya informasi hoaks perihal diberikannya jatah masuk kolong tambang menyebabkan setiap malam ratusan hingga ribuan warga memaksa masuk ke area tambang aktif PT IMK, sehingga membuat perusahaan pertambangan emas tersebut terpaksa meminta bantuan pihak keamanan, baik itu TNI dan Polri untuk berjaga.
Baca juga: Warga dilarang masuk ke lokasi tambang aktif PT IMK
Dikatakannya juga, selama beredarnya info hoaks tersebut banyak warga yang mendirikan pondok di pinggir lokasi tambang aktif yang jumlah lebih dari 30 pondok sehingga hal tersebut membahayakan nyawa mereka.
"Sudah dilakukan penertiban secara humanis juga dan pondok-pondok warga sudah dibongkar," kata Eko ketika ditemui di Puruk Cahu, Sabtu (5/11).
Tidak bisa dipungkiri juga, menurut Eko keberadaan PT IMK menjadi bagian dari penggerak ekonomi daerah yang mana sampai akhir Oktober 2022 PT IMK telah menyerap 1.000 orang lebih tenaga kerja dari masyarakat Murung Raya dan mengeluarkan gaji kurang lebih Rp9 miliar/bulan untuk warga kabupaten tersebut.
Selain itu, kata Eko keberadaan PT IMK sudah memberikan kontribusi bagi percepatan ekonomi riil masyarakat di sekitar wilayah operasional secara langsung maupun tidak langsung.
Baca juga: Anggota DPR RI ajak masyarakat jaga kamtibmas di Kalteng