Palangka Raya (ANTARA) - Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, siap menerapkan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) untuk menjadikan smart city atau kota cerdas ditargetkan sampai 2024 sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin melalui Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan Kota setempat Jayani, Rabu, mengatakan langkah tersebut tentunya sebagai bentuk strategi Disdik untuk Kota Palangka Raya agar pendidikan terjamin dan terjaga.
"Karena selama pandemi COVID-19 memastikan bahwa dunia pendidikan tidak terhenti, sehingga berbagai terobosan serta cara diberlakukan agar pendidikan terus berjalan, seperti melaksanakan belajar jarak jauh, meskipun ada terkendala dari berbagai hal," katanya.
Dia menuturkan, untuk pembelajaran yang efektif harus tatap muka. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tersebut harus menggunakan perangkat IT dan berbagai aplikasi, penting tersambung dengan jaringan internet.
Maka dari itu melaksanakan implementasi kurikulum merdeka oleh Disdik setempat, guna para peserta didik dapat mengejar ketinggalan sejumlah mata pelajaran yang seharusnya mereka selama pandemi.
"Dalam penerapannya terus dilakukan evaluasi, selain sekolah penggerak saat ini harus mendorong kesiapan sekolah, agar bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka," ucapnya.
Mantan Kepala SMPN-2 Palangka Raya itu menekankan, Disdik setempat juga melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tahapan kebutuhan anak, artinya ketepatan anak menerima pembelajaran sehingga hal itu perlu dipahami para guru, materinya lebih materi penting.
Tujuan pembelajaran tidak lepas di setiap jenjang satuan pendidikan.
"Pada 2024 melaksanakan kurikulum merdeka, kami sudah siapkan tahapan, sekarang di luar sekolah penggerak, sebab sekolah penggerak memang didampingi, stimulus dari pusat dan bos, pendampingan selama tiga tahun, didukung pemerintah daerah. Agar lebih banyak maka kami dorong terus, kepala sekolah harus bisa semangat dan terobosan agar bisa jadi sekolah penggerak," jelasnya.
Dia menambahkan, bagi di luar sekolah penggerak, maka melalui Implementasi kurikulum merdeka, meskipun tidak semua sekolah, sekolah yang belum maka Dinas Pendidikan memandang mereka harus menyiapkan diri dan selalu dilibatkan.
"Contohnya disdik mendorong sekolah-sekolah dengan memanfaatkan konsep belajar mandiri atau IKM, ada wadah atau forum merdeka mengajar. Di forum itu ada informasi atau data yang dibutuhkan guru dalam menerapkan kurikulum merdeka, dari materi tentang kurikulum, contoh mengajar dengan paradigma baru, perangkat pembelajaran,” demikian Jayani.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin melalui Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan Kota setempat Jayani, Rabu, mengatakan langkah tersebut tentunya sebagai bentuk strategi Disdik untuk Kota Palangka Raya agar pendidikan terjamin dan terjaga.
"Karena selama pandemi COVID-19 memastikan bahwa dunia pendidikan tidak terhenti, sehingga berbagai terobosan serta cara diberlakukan agar pendidikan terus berjalan, seperti melaksanakan belajar jarak jauh, meskipun ada terkendala dari berbagai hal," katanya.
Dia menuturkan, untuk pembelajaran yang efektif harus tatap muka. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tersebut harus menggunakan perangkat IT dan berbagai aplikasi, penting tersambung dengan jaringan internet.
Maka dari itu melaksanakan implementasi kurikulum merdeka oleh Disdik setempat, guna para peserta didik dapat mengejar ketinggalan sejumlah mata pelajaran yang seharusnya mereka selama pandemi.
"Dalam penerapannya terus dilakukan evaluasi, selain sekolah penggerak saat ini harus mendorong kesiapan sekolah, agar bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka," ucapnya.
Mantan Kepala SMPN-2 Palangka Raya itu menekankan, Disdik setempat juga melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tahapan kebutuhan anak, artinya ketepatan anak menerima pembelajaran sehingga hal itu perlu dipahami para guru, materinya lebih materi penting.
Tujuan pembelajaran tidak lepas di setiap jenjang satuan pendidikan.
"Pada 2024 melaksanakan kurikulum merdeka, kami sudah siapkan tahapan, sekarang di luar sekolah penggerak, sebab sekolah penggerak memang didampingi, stimulus dari pusat dan bos, pendampingan selama tiga tahun, didukung pemerintah daerah. Agar lebih banyak maka kami dorong terus, kepala sekolah harus bisa semangat dan terobosan agar bisa jadi sekolah penggerak," jelasnya.
Dia menambahkan, bagi di luar sekolah penggerak, maka melalui Implementasi kurikulum merdeka, meskipun tidak semua sekolah, sekolah yang belum maka Dinas Pendidikan memandang mereka harus menyiapkan diri dan selalu dilibatkan.
"Contohnya disdik mendorong sekolah-sekolah dengan memanfaatkan konsep belajar mandiri atau IKM, ada wadah atau forum merdeka mengajar. Di forum itu ada informasi atau data yang dibutuhkan guru dalam menerapkan kurikulum merdeka, dari materi tentang kurikulum, contoh mengajar dengan paradigma baru, perangkat pembelajaran,” demikian Jayani.