Palangka Raya (ANTARA) - Badan Pangan Nasional atau Bapanas menyatakan, penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu upaya pemerintah dalam pengendalian harga di pasaran maupun inflasi.
Analis Ketahanan Pangan Bapanas, Lalang Ken Handita di Palangka Raya, Sabtu, mengatakan, beras SPHP ini dijual dengan harga terjangkau bagi masyarakat yakni sekitar Rp9.500 per kilogram dengan kategori medium.
"Harga beras lokal di sini cukup tinggi, ada yang harga Rp16.000 bahkan Rp22.000 per kilogram. Dengan adanya beras SPHP ini, sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menstabilkan harga," terangnya.
Hal itu disampaikan Lalang di sela peninjauan beras di sejumlah lokasi pada Pasar Besar Kota Palangka Raya. Kegiatan tersebut Bapanas lakukan bersama dengan Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah. Adapun tingkat inflasi Kalteng pada Desember 2022 adalah 6,32 persen (year on year).
Penyaluran beras SPHP di Kalimantan Tengah dilakukan oleh Bulog yang disebar ke berbagai titik strategis pada berbagai daerah. Di antaranya pada sejumlah agen atau pedagang di Pasar Besar Palangka Raya.
Asisten Manajer Perencanaan dan Data Pangan Perum Bulog Kanwil Kalteng Rubiansyah menjelaskan, secara umum kuota beras SPHP untuk provinsi setempat tidak ada pembatasan. Selama ada permintaan, maka pihaknya akan penuhi.
"Rata-rata untuk satu agen atau pedagang yang menjual beras SPHP ini kepada masyarakat, mampu menghabiskan berkisar 10 ton dalam seminggu," ujarnya.
Dia mengatakan, melihat perkembangan di lapangan, adanya beras Program SPHP ini turut berperan dalam upaya stabilisasi harga maupun tingkat inflasi daerah.
Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpang) Kalimantan Tengah Riza Rahmadi mengatakan, pihaknya mendukung adanya beras Program SPHP dari pemerintah pusat.
"Ini sebagai bentuk dukungan sekaligus kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, dalam upaya stabilisasi harga beras maupun inflasi di Kalimantan Tengah," ucapnya.
Di sisi lain, menurutnya, pemerintah provinsi juga terus berupaya melalui berbagai program dan kegiatan dalam pengendalian harga tersebut. Salah satunya melalui penyaluran beras bersubsidi baik jenis pera (karau) maupun pulen yang dilakukan sejak akhir 2022 hingga saat ini.
Analis Ketahanan Pangan Bapanas, Lalang Ken Handita di Palangka Raya, Sabtu, mengatakan, beras SPHP ini dijual dengan harga terjangkau bagi masyarakat yakni sekitar Rp9.500 per kilogram dengan kategori medium.
"Harga beras lokal di sini cukup tinggi, ada yang harga Rp16.000 bahkan Rp22.000 per kilogram. Dengan adanya beras SPHP ini, sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menstabilkan harga," terangnya.
Hal itu disampaikan Lalang di sela peninjauan beras di sejumlah lokasi pada Pasar Besar Kota Palangka Raya. Kegiatan tersebut Bapanas lakukan bersama dengan Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah. Adapun tingkat inflasi Kalteng pada Desember 2022 adalah 6,32 persen (year on year).
Penyaluran beras SPHP di Kalimantan Tengah dilakukan oleh Bulog yang disebar ke berbagai titik strategis pada berbagai daerah. Di antaranya pada sejumlah agen atau pedagang di Pasar Besar Palangka Raya.
Asisten Manajer Perencanaan dan Data Pangan Perum Bulog Kanwil Kalteng Rubiansyah menjelaskan, secara umum kuota beras SPHP untuk provinsi setempat tidak ada pembatasan. Selama ada permintaan, maka pihaknya akan penuhi.
"Rata-rata untuk satu agen atau pedagang yang menjual beras SPHP ini kepada masyarakat, mampu menghabiskan berkisar 10 ton dalam seminggu," ujarnya.
Dia mengatakan, melihat perkembangan di lapangan, adanya beras Program SPHP ini turut berperan dalam upaya stabilisasi harga maupun tingkat inflasi daerah.
Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpang) Kalimantan Tengah Riza Rahmadi mengatakan, pihaknya mendukung adanya beras Program SPHP dari pemerintah pusat.
"Ini sebagai bentuk dukungan sekaligus kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, dalam upaya stabilisasi harga beras maupun inflasi di Kalimantan Tengah," ucapnya.
Di sisi lain, menurutnya, pemerintah provinsi juga terus berupaya melalui berbagai program dan kegiatan dalam pengendalian harga tersebut. Salah satunya melalui penyaluran beras bersubsidi baik jenis pera (karau) maupun pulen yang dilakukan sejak akhir 2022 hingga saat ini.