Kuala Kapuas (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, mendapat kunjungan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Siak, Riau, Fairus.
"Kedatangan ke DPRD Kapuas, dalam rangka study referensi berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Karena APBD Kapuas ini mereka melihat dari neraca pertumbuhan ekonomi adalah baik,” kata anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Ahmad Zahidi usai menerima kunjungan Waket I DPRD Siak didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kapuas Hj Marlina di Kuala Kapuas, Senin.
Menurut legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Kabupaten Kapuas tidak mengalami penurunan di bidang ekonomi, baik itu berkaitan dengan ketenagakerjaan, investasi dan pendapatan asli daerah (PAD).
“Pendapatan bruto kita mereka melihat cukup baik sehingga unsur pimpinan DPRD Siak mencoba datang ke sini (Kapuas) melakukan dialog studi referensi. Jadi, beliau (Fairus) bertanya apa sih kuncinya Kapuas kok bisa baik dan tingkat inflasinya juga bisa ditekan,” katanya.
Wakil rakyat yang terpilih kembali dari daerah pemilihan (dapil) Kapuas I Kecamatan Selat ini pun mengaku telah menjelaskan terkait kondisi Kabupaten Kapuas kepada Wakil Ketua I DPRD Siak, Fairus. Kapuas adalah kabupaten berdekatan dengan Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga distribusi barang menjadi pun cepat.
“Namun demikian kita tidak cepat berpuas diri dengan pendapatan di Kapuas. Kita akan bekerja keras menggali pendapatan lainnya salah satunya pendapatan di bidang sarang burung walet,” terangnya.
Baca juga: Mantan Kepala Diskominfo Kapuas jadi tersangka tindak pidana korupsi
Pendapatan daerah dari sektor bangunan sarang burung walet, lanjutnya, berpotensi di kabupaten setempat.
"Pendapatan daerah seperti di bidang walet, nah ini juga berpotensi dan tentunya pemerintah daerah harus bekerja keras dalam menggali ini," kata Zahidi.
Pihaknya selaku lembaga legislatif juga telah menyiapkan regulasi, karena menurut anggota Komisi III ini, dalam menggali pendapatan daerah harus ada payung hukum.
"Kapuas sudah ada payung hukum, jadi mereka (DPRD Siak) akan melihat Perda tentang walet di Kapuas. Muda-mudahan studi referensi ini bisa menjadi hubungan kerja sama antar DPRD dalam meningkatkan APBD masing-masing," harapnya.
Ditambahkannya, dalam pertemuan tersebut selain membahas pendapatan, juga terkait upaya dalam menyejahterakan masyarakat, terutama tentang bagaimana memenuhi kebutuhan pangan.
Baca juga: Legislator Kapuas minta usulan program prioritas musrenbang direalisasikan
Baca juga: Pemkab Kapuas diminta lakukan kajian penanganan banjir
Baca juga: Pemkab Kapuas bangga PCNU bantu penguatan pembinaan umat
"Kedatangan ke DPRD Kapuas, dalam rangka study referensi berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Karena APBD Kapuas ini mereka melihat dari neraca pertumbuhan ekonomi adalah baik,” kata anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Ahmad Zahidi usai menerima kunjungan Waket I DPRD Siak didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kapuas Hj Marlina di Kuala Kapuas, Senin.
Menurut legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Kabupaten Kapuas tidak mengalami penurunan di bidang ekonomi, baik itu berkaitan dengan ketenagakerjaan, investasi dan pendapatan asli daerah (PAD).
“Pendapatan bruto kita mereka melihat cukup baik sehingga unsur pimpinan DPRD Siak mencoba datang ke sini (Kapuas) melakukan dialog studi referensi. Jadi, beliau (Fairus) bertanya apa sih kuncinya Kapuas kok bisa baik dan tingkat inflasinya juga bisa ditekan,” katanya.
Wakil rakyat yang terpilih kembali dari daerah pemilihan (dapil) Kapuas I Kecamatan Selat ini pun mengaku telah menjelaskan terkait kondisi Kabupaten Kapuas kepada Wakil Ketua I DPRD Siak, Fairus. Kapuas adalah kabupaten berdekatan dengan Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga distribusi barang menjadi pun cepat.
“Namun demikian kita tidak cepat berpuas diri dengan pendapatan di Kapuas. Kita akan bekerja keras menggali pendapatan lainnya salah satunya pendapatan di bidang sarang burung walet,” terangnya.
Baca juga: Mantan Kepala Diskominfo Kapuas jadi tersangka tindak pidana korupsi
Pendapatan daerah dari sektor bangunan sarang burung walet, lanjutnya, berpotensi di kabupaten setempat.
"Pendapatan daerah seperti di bidang walet, nah ini juga berpotensi dan tentunya pemerintah daerah harus bekerja keras dalam menggali ini," kata Zahidi.
Pihaknya selaku lembaga legislatif juga telah menyiapkan regulasi, karena menurut anggota Komisi III ini, dalam menggali pendapatan daerah harus ada payung hukum.
"Kapuas sudah ada payung hukum, jadi mereka (DPRD Siak) akan melihat Perda tentang walet di Kapuas. Muda-mudahan studi referensi ini bisa menjadi hubungan kerja sama antar DPRD dalam meningkatkan APBD masing-masing," harapnya.
Ditambahkannya, dalam pertemuan tersebut selain membahas pendapatan, juga terkait upaya dalam menyejahterakan masyarakat, terutama tentang bagaimana memenuhi kebutuhan pangan.
Baca juga: Legislator Kapuas minta usulan program prioritas musrenbang direalisasikan
Baca juga: Pemkab Kapuas diminta lakukan kajian penanganan banjir
Baca juga: Pemkab Kapuas bangga PCNU bantu penguatan pembinaan umat