Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah membidangi Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat, Achmad Amur mengingatkan sekaligus meminta kepada seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten-kota, agar lebih intens memantau wilayah-wilayah yang dianggar rawan banjir, terkhusus di pinggiran sungai.
Permintaan itu karena beberapa pekan terakhir ini intensitas hujan relatif tinggi yang dapat membuat air sungai meluap dan menggenangi sejumlah pemukiman penduduk, kata Achmad Amur di Palangka Raya, kemarin.
"Sedari sekarang perlu juga dipersiapkan langkah-langkah antisipasi dan penanganan terhadap masyarakat yang kemungkinan pemukimannya mengalami kebanjiran," tambahnya.
Menurut wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ini, sejumlah wilayah di provinsi terluas di Indonesia ini masih banyak yang rawan kebanjiran. Sebab, banyak warga di provinsi ini yang masih tinggal di pinggiran sungai, dan nyaris mengalami kebanjiran akibat tingginya intensitas hujan yang membuat air sungai meluap.
Dia mengatakan bahwa selama ini memang pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota sudah relatif cepat dalam membantu mengevakuasi warga yang rumahnya mengalami kebanjiran. Hanya, pemda perlu tetap diingatkan agar tidak lengah dan tetap melakukan berbagai persiapan dalam melakukan penanganan.
Baca juga: Ketua DPRD Kalteng kunjungi 10 desa di dua kabupaten
"Jangan hanya penanggulangan bencana banjir, tapi juga pohon tumbang, longsor dan lainnya. Akhir-akhir ini kan angin sangat kencang di sejumlah daerah di Kalteng. Itu juga perlu diperhatikan," kata Amur.
Selain itu, Anggota DPRD Kalteng ini juga mengingatkan kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di pinggiran sungai, agar tetap waspada dan mempersiapkan berbagai hal dalam mengantisipasi kemungkinan terburuk. Sebab, bencana alam, terkhusus banjir tidak ada yang dapat mengetahui secara pasti kapan terjadi.
"Hewan ternak yang menjadi peliharaan warga juga perlu diperhatikan, agar tidak menimbulkan kerugian. Setidaknya ada upaya untuk menyelamatkan sebelum terjadi bencana," demikian Achmad Amur.
Baca juga: Legislator Kalteng: PBS di Katingan belum prioritaskan tenaga kerja lokal
Baca juga: Pansus DPRD Kalteng: Holding Zone diusulkan seluas 5,9 juta hektare
Baca juga: Pemda di Kalteng diminta terus perkuat program pertanian dan perikanan
Permintaan itu karena beberapa pekan terakhir ini intensitas hujan relatif tinggi yang dapat membuat air sungai meluap dan menggenangi sejumlah pemukiman penduduk, kata Achmad Amur di Palangka Raya, kemarin.
"Sedari sekarang perlu juga dipersiapkan langkah-langkah antisipasi dan penanganan terhadap masyarakat yang kemungkinan pemukimannya mengalami kebanjiran," tambahnya.
Menurut wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ini, sejumlah wilayah di provinsi terluas di Indonesia ini masih banyak yang rawan kebanjiran. Sebab, banyak warga di provinsi ini yang masih tinggal di pinggiran sungai, dan nyaris mengalami kebanjiran akibat tingginya intensitas hujan yang membuat air sungai meluap.
Dia mengatakan bahwa selama ini memang pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota sudah relatif cepat dalam membantu mengevakuasi warga yang rumahnya mengalami kebanjiran. Hanya, pemda perlu tetap diingatkan agar tidak lengah dan tetap melakukan berbagai persiapan dalam melakukan penanganan.
Baca juga: Ketua DPRD Kalteng kunjungi 10 desa di dua kabupaten
"Jangan hanya penanggulangan bencana banjir, tapi juga pohon tumbang, longsor dan lainnya. Akhir-akhir ini kan angin sangat kencang di sejumlah daerah di Kalteng. Itu juga perlu diperhatikan," kata Amur.
Selain itu, Anggota DPRD Kalteng ini juga mengingatkan kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di pinggiran sungai, agar tetap waspada dan mempersiapkan berbagai hal dalam mengantisipasi kemungkinan terburuk. Sebab, bencana alam, terkhusus banjir tidak ada yang dapat mengetahui secara pasti kapan terjadi.
"Hewan ternak yang menjadi peliharaan warga juga perlu diperhatikan, agar tidak menimbulkan kerugian. Setidaknya ada upaya untuk menyelamatkan sebelum terjadi bencana," demikian Achmad Amur.
Baca juga: Legislator Kalteng: PBS di Katingan belum prioritaskan tenaga kerja lokal
Baca juga: Pansus DPRD Kalteng: Holding Zone diusulkan seluas 5,9 juta hektare
Baca juga: Pemda di Kalteng diminta terus perkuat program pertanian dan perikanan