Tamiang Layang (ANTARA) - Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ampera AY Mebas menyatakan bahwa langkah pihaknya dalam menekan angka stunting di kabupaten setempat mulai memberikan hasil karena ada penurunan sekitar 6,8 persen.
Penurunan itu terlihat dari data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang menunjukkan angka stunting di Bartim pada tahun 2022 sekitar 26,9, persen atau lebih rendah dibandingkan tahun 2021 mencapai 33,7 persen, kata Ampera di Tamiang Layang, Jumat.
"Kami di Pemkab Bartim pada Tahun 2023 ini pun kembali melakukan upaya penurunan stunting secara terintegrasi. Jadi, dukungan OPD dalam upaya percepatan penurunan stunting dapat lebih ditingkatkan lagi," tambahnya.
Dikatakan, Pemerintah telah menetapkan target penurunan prevalensi stunting dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 14 persen di tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Bartim pun perlu kerja keras dari semua pihak, sehingga diperlukan rata-rata penurunan prevalensi stunting 2,7 persen setiap tahunnya.
Ampera mengatakan Pemerintah telah menyusun Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2018-2024 dengan berlandaskan pada lima pilar untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 mendatang.
"Dengan demikian OPD serta stakeholder terkait dapat mensinergikan rencana program dan kegiatan intervensi penurunan stunting di 2023 ini secara terintegrasi," katanya.
Dijelaskan Ampera, permasalahan stunting merupakan prioritas nasional, bahkan Presiden telah menargetkan angka prevalensi turun menjadi 14 persen pada 2024 mendatang. Berdasarkan SSGI 2022, angka stunting di Indonesia mencapai 21,6 persen.
Untuk itu, tambahnya, pencegahan stunting melibatkan berbagai lintas, antara lain penyebab langsung dan tidak langsung yang memerlukan kerja sama dan koordinasi lintas sektor di seluruh tingkatan pemerintah, swasta dan dunia usaha serta keterlibatan masyarakat.
Baca juga: DPRD Barito Timur minta pendirian BUMDes Bersama dikaji ulang
Beberapa intervensi pencegahan kasus baru stunting yang telah dilakukan diantaranya pendampingan keluarga, pembentukan dapur sehat atasi stunting, rembuk stunting tingkat desa, mini loka karya stunting tingkat kecamatan, rapat koordinasi TPPS tingkat kabupaten.
Selain itu, pemberian tablet tambah darah pada remaja dan ibu hamil, pengadaan USG di Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, pengadaan alat antropometri di Puskesmas, dan MoU dengan seluruh KUA se Kabupaten Barito Timur untuk dilakukan pendampingan calon pengantin, pemberian bahan pangan bergizi untuk sasaran keluarga berisiko stunting.
"Yang masih berproses adalah penyusunan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting tingkat Desa serta pembebasan biaya untuk pemeriksaan kesehatan calon pengantin," demikian Ampera.
Baca juga: Cuaca semakin panas, masyarakat Bartim diimbau jaga kondisi tubuh
Baca juga: Pemkab Bartim kembali meraih WTP dari BPK RI
Baca juga: Wabup harapkan Kontingen Bartim raih prestasi pada FBIM 2023
Penurunan itu terlihat dari data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang menunjukkan angka stunting di Bartim pada tahun 2022 sekitar 26,9, persen atau lebih rendah dibandingkan tahun 2021 mencapai 33,7 persen, kata Ampera di Tamiang Layang, Jumat.
"Kami di Pemkab Bartim pada Tahun 2023 ini pun kembali melakukan upaya penurunan stunting secara terintegrasi. Jadi, dukungan OPD dalam upaya percepatan penurunan stunting dapat lebih ditingkatkan lagi," tambahnya.
Dikatakan, Pemerintah telah menetapkan target penurunan prevalensi stunting dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 14 persen di tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Bartim pun perlu kerja keras dari semua pihak, sehingga diperlukan rata-rata penurunan prevalensi stunting 2,7 persen setiap tahunnya.
Ampera mengatakan Pemerintah telah menyusun Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2018-2024 dengan berlandaskan pada lima pilar untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 mendatang.
"Dengan demikian OPD serta stakeholder terkait dapat mensinergikan rencana program dan kegiatan intervensi penurunan stunting di 2023 ini secara terintegrasi," katanya.
Dijelaskan Ampera, permasalahan stunting merupakan prioritas nasional, bahkan Presiden telah menargetkan angka prevalensi turun menjadi 14 persen pada 2024 mendatang. Berdasarkan SSGI 2022, angka stunting di Indonesia mencapai 21,6 persen.
Untuk itu, tambahnya, pencegahan stunting melibatkan berbagai lintas, antara lain penyebab langsung dan tidak langsung yang memerlukan kerja sama dan koordinasi lintas sektor di seluruh tingkatan pemerintah, swasta dan dunia usaha serta keterlibatan masyarakat.
Baca juga: DPRD Barito Timur minta pendirian BUMDes Bersama dikaji ulang
Beberapa intervensi pencegahan kasus baru stunting yang telah dilakukan diantaranya pendampingan keluarga, pembentukan dapur sehat atasi stunting, rembuk stunting tingkat desa, mini loka karya stunting tingkat kecamatan, rapat koordinasi TPPS tingkat kabupaten.
Selain itu, pemberian tablet tambah darah pada remaja dan ibu hamil, pengadaan USG di Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, pengadaan alat antropometri di Puskesmas, dan MoU dengan seluruh KUA se Kabupaten Barito Timur untuk dilakukan pendampingan calon pengantin, pemberian bahan pangan bergizi untuk sasaran keluarga berisiko stunting.
"Yang masih berproses adalah penyusunan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting tingkat Desa serta pembebasan biaya untuk pemeriksaan kesehatan calon pengantin," demikian Ampera.
Baca juga: Cuaca semakin panas, masyarakat Bartim diimbau jaga kondisi tubuh
Baca juga: Pemkab Bartim kembali meraih WTP dari BPK RI
Baca juga: Wabup harapkan Kontingen Bartim raih prestasi pada FBIM 2023