Pangkalan Bun (ANTARA) - Penjabat Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah Budi Santosa mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui pelaksanaan transformasi di bidang kesehatan.
"Daerah ini memiliki tantangan yang cukup besar, untuk meningkatkan mutu fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di wilayah," kata Budi Santosa di Pangkalan Bun, Kamis.
Dia mengatakan, salah satunya untuk menjawab berbagai tantangan adalah dengan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan akreditasi fasilitas kesehatan.
“Penerapan PPK-BLUD pada fasilitas kesehatan diharap memberi layanan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat," ucapnya.
Hal tersebut di sampaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, disesuaikan dengan perkembangan saat ini.
Dia juga menjelaskan, pentingnya upaya lain dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan adalah dengan meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari daya masyarakat itu sendiri.
“Langkah ini diharap dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan," terangnya.
Baca juga: Dispursip Kobar sosialisasikan layanan perpustakaan melalui kelas berbagi
Budi berharap, melalui rapat kerja kesehatan tersebut, dengan menyongsong tema "Transformasi Kesehatan Mewujudkan Eliminasi TB-HIV 2030," dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada.
"Saya berharap melalui kegiatan rapat kerja ini, strategi dan langkah konkret dapat dihasilkan untuk mengatasi tantangan, dalam meningkatkan mutu fasilitas pelayanan kesehatan di Kobar," jelasnya.
Tak hanya itu, Budi juga mengatakan, melalui penyelenggaraan akreditasi puskesmas, diharap mampu meningkatkan mutu fasilitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh melalui proses penilaian akreditasi oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi.
“Status akreditasi juga menjawab pemenuhan persyaratan kerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga perlu mendapat perhatian khusus," demikian Budi Santoso.
Baca juga: Dishub Kobar imbau sopir truk menutup bak saat mengangkut pasir
Baca juga: Pelni Kobar pastikan cuaca tidak mempengaruhi Kapal Roro berlayar
Baca juga: BPBD Kobar bantu proses evakuasi helikopter milik BNPB
"Daerah ini memiliki tantangan yang cukup besar, untuk meningkatkan mutu fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di wilayah," kata Budi Santosa di Pangkalan Bun, Kamis.
Dia mengatakan, salah satunya untuk menjawab berbagai tantangan adalah dengan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan akreditasi fasilitas kesehatan.
“Penerapan PPK-BLUD pada fasilitas kesehatan diharap memberi layanan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat," ucapnya.
Hal tersebut di sampaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, disesuaikan dengan perkembangan saat ini.
Dia juga menjelaskan, pentingnya upaya lain dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan adalah dengan meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari daya masyarakat itu sendiri.
“Langkah ini diharap dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan," terangnya.
Baca juga: Dispursip Kobar sosialisasikan layanan perpustakaan melalui kelas berbagi
Budi berharap, melalui rapat kerja kesehatan tersebut, dengan menyongsong tema "Transformasi Kesehatan Mewujudkan Eliminasi TB-HIV 2030," dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada.
"Saya berharap melalui kegiatan rapat kerja ini, strategi dan langkah konkret dapat dihasilkan untuk mengatasi tantangan, dalam meningkatkan mutu fasilitas pelayanan kesehatan di Kobar," jelasnya.
Tak hanya itu, Budi juga mengatakan, melalui penyelenggaraan akreditasi puskesmas, diharap mampu meningkatkan mutu fasilitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh melalui proses penilaian akreditasi oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi.
“Status akreditasi juga menjawab pemenuhan persyaratan kerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga perlu mendapat perhatian khusus," demikian Budi Santoso.
Baca juga: Dishub Kobar imbau sopir truk menutup bak saat mengangkut pasir
Baca juga: Pelni Kobar pastikan cuaca tidak mempengaruhi Kapal Roro berlayar
Baca juga: BPBD Kobar bantu proses evakuasi helikopter milik BNPB