Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan dana pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) pada 2024 tercatat mencapai Rp46,8 miliar.
“PHLN kalau dalam rupiah ada sekitar Rp46,8 miliar,” kata Suharso saat agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PPN/Bappenas bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.
Suharso menjelaskan sumber anggaran PHLN Kementerian PPN/Bappenas diperlukan untuk melengkapi anggaran rupiah murni. Hal itu bertujuan untuk memperkuat tugas dan fungsi perencanaan, pengendalian, dan enabler Kementerian PPN/Bappenas.
Nilai Rp46,8 miliar terdiri dari anggaran pinjaman sebesar Rp41,60 miliar dan hibah Rp5,2 miliar.
Dana tersebut digunakan untuk sembilan jenis proyek, baik yang telah dikembangkan sejak 2014 maupun yang baru dimulai pada 2024.
Anggaran pinjaman digunakan untuk enam kegiatan proyek, yakni Professional Human Resource Development Project Phase IV yang telah dimulai sejak 2016 dan direncanakan selesai pada 2026 serta Flood Management in Selected River Basin (FMSRB) yang memiliki waktu proyek 2016 hingga 2024. Selain itu, ada proyek Rentang Irrigation Modernization Project (RIMP) untuk durasi 2017 hingga 2026 dan Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) untuk durasi 2023-2024.
Adapun proyek yang baru akan berjalan pada tahun depan adalah National Urban Food Resilience Project dan Flood Management and Coastal Protection in North Java (FMNCP). Kedua proyek tersebut ditargetkan selesai pada 2028.
Sementara anggaran hibah digunakan untuk tiga proyek, yakni Global Environment Facility - Indonesia Sustainable Cities Impact Project yang berlangsung pada 2023 hingga 2027, Problue Grnad and OMC Grant for Oceans for Prosperity Project pada 2023 hingga 2025, serta Towards Sustainable and Conversion Free Aquaculture in Indonesian Seas Large Marine Ecosystem yang akan dimulai tahun depan hingga 2027.
“PHLN kalau dalam rupiah ada sekitar Rp46,8 miliar,” kata Suharso saat agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PPN/Bappenas bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.
Suharso menjelaskan sumber anggaran PHLN Kementerian PPN/Bappenas diperlukan untuk melengkapi anggaran rupiah murni. Hal itu bertujuan untuk memperkuat tugas dan fungsi perencanaan, pengendalian, dan enabler Kementerian PPN/Bappenas.
Nilai Rp46,8 miliar terdiri dari anggaran pinjaman sebesar Rp41,60 miliar dan hibah Rp5,2 miliar.
Dana tersebut digunakan untuk sembilan jenis proyek, baik yang telah dikembangkan sejak 2014 maupun yang baru dimulai pada 2024.
Anggaran pinjaman digunakan untuk enam kegiatan proyek, yakni Professional Human Resource Development Project Phase IV yang telah dimulai sejak 2016 dan direncanakan selesai pada 2026 serta Flood Management in Selected River Basin (FMSRB) yang memiliki waktu proyek 2016 hingga 2024. Selain itu, ada proyek Rentang Irrigation Modernization Project (RIMP) untuk durasi 2017 hingga 2026 dan Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) untuk durasi 2023-2024.
Adapun proyek yang baru akan berjalan pada tahun depan adalah National Urban Food Resilience Project dan Flood Management and Coastal Protection in North Java (FMNCP). Kedua proyek tersebut ditargetkan selesai pada 2028.
Sementara anggaran hibah digunakan untuk tiga proyek, yakni Global Environment Facility - Indonesia Sustainable Cities Impact Project yang berlangsung pada 2023 hingga 2027, Problue Grnad and OMC Grant for Oceans for Prosperity Project pada 2023 hingga 2025, serta Towards Sustainable and Conversion Free Aquaculture in Indonesian Seas Large Marine Ecosystem yang akan dimulai tahun depan hingga 2027.