Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kalimantan Tengah Jainudin Karim menyebut bahwa pemerintah, baik pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota serta aparat penegak hukum, telah maksimal melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan di wilayah ini.
Berbagai elemen masyarakat di provinsi ini pun bahkan turut terlibat dan bahu-membahu bersama pemerintah menangani sekaligus memadamkan lahan ataupun hutan yang terbakar, kata Jainudin di gedung DPRD Kalteng, Rabu.
"Kondisi cuaca dan lokasi lahan ataupun hutan yang terbakar relatif jauh serta kurangnya ketersediaan air membuat upaya pemadaman menjadi relatif sulit. Jadi, bukan karena pemerintah tidak sigap," ucapnya.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng itu juga menilai bahwa anggaran sebesar Rp88 miliar relatif kecil dan belum cukup untuk melakukan penanganan karhutla. Sebab, anggaran itu tidak sebanding dengan luasnya lahan maupun hutan di wilayah ini, bahkan terluas dari seluruh provinsi di Indonesia.
"Kalau melihat besaran anggaran penanganan dengan luas hutan dan lahan di Kalteng, tentu belum ideal. Tetapi, ya kembali lagi memang bagaimana anggaran itu bisa dimanfaatkan secara maksimal menangani karhutla," kata Jainudin.
Mengenai sanksi terhadap para pelaku pembakar lahan, menurut wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan itu, sudah tepat. Langkah aparat penegak hukum dalam menyikapi adanya pembersihan lahan dengan cara dibakar pun sudah relatif baik dan humanis.
Baca juga: DPRD Kalteng cek amdal perusahaan tambang di Kapuas
Dia mengatakan bahwa ada aturan berupa peraturan daerah (Perda) yang memperbolehkan petani ataupun peladang di provinsi ini membersihkan lahan dengan cara dibakar. Hanya memang, ada tata cara dan kapan serta di mana boleh melakukan, yang belum disosialisasikan secara optimal kepada seluruh elemen masyarakat.
"Saat kondisi seperti sekarang ini, tidak perlu saling menyalahkan. Yang harus dilakukan adalah bersama-sama memanjatkan doa minta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi hujan," demikian Jainudin.
Baca juga: Legislator Kalteng minta sejumlah pelabuhan di Kalteng perlu ditingkatkan
Baca juga: DPRD Kalteng apresiasi ada PBS di Kapuas penuhi kewajiban bayar PAP
Baca juga: Jadikan HUT ke-64 sebagai pemantik semakin memajukan pembangunan di Barsel
Berbagai elemen masyarakat di provinsi ini pun bahkan turut terlibat dan bahu-membahu bersama pemerintah menangani sekaligus memadamkan lahan ataupun hutan yang terbakar, kata Jainudin di gedung DPRD Kalteng, Rabu.
"Kondisi cuaca dan lokasi lahan ataupun hutan yang terbakar relatif jauh serta kurangnya ketersediaan air membuat upaya pemadaman menjadi relatif sulit. Jadi, bukan karena pemerintah tidak sigap," ucapnya.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng itu juga menilai bahwa anggaran sebesar Rp88 miliar relatif kecil dan belum cukup untuk melakukan penanganan karhutla. Sebab, anggaran itu tidak sebanding dengan luasnya lahan maupun hutan di wilayah ini, bahkan terluas dari seluruh provinsi di Indonesia.
"Kalau melihat besaran anggaran penanganan dengan luas hutan dan lahan di Kalteng, tentu belum ideal. Tetapi, ya kembali lagi memang bagaimana anggaran itu bisa dimanfaatkan secara maksimal menangani karhutla," kata Jainudin.
Mengenai sanksi terhadap para pelaku pembakar lahan, menurut wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan itu, sudah tepat. Langkah aparat penegak hukum dalam menyikapi adanya pembersihan lahan dengan cara dibakar pun sudah relatif baik dan humanis.
Baca juga: DPRD Kalteng cek amdal perusahaan tambang di Kapuas
Dia mengatakan bahwa ada aturan berupa peraturan daerah (Perda) yang memperbolehkan petani ataupun peladang di provinsi ini membersihkan lahan dengan cara dibakar. Hanya memang, ada tata cara dan kapan serta di mana boleh melakukan, yang belum disosialisasikan secara optimal kepada seluruh elemen masyarakat.
"Saat kondisi seperti sekarang ini, tidak perlu saling menyalahkan. Yang harus dilakukan adalah bersama-sama memanjatkan doa minta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi hujan," demikian Jainudin.
Baca juga: Legislator Kalteng minta sejumlah pelabuhan di Kalteng perlu ditingkatkan
Baca juga: DPRD Kalteng apresiasi ada PBS di Kapuas penuhi kewajiban bayar PAP
Baca juga: Jadikan HUT ke-64 sebagai pemantik semakin memajukan pembangunan di Barsel