Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah yang membidangi Pemerintahan dan Keuangan, Freddy Ering mengapresiasi salah satu perusahaan besar swasta di Kabupaten Kapuas, yakni PT Graha Inti Jaya, yang telah memiliki izin penggunaan air permukaan (PAP) dan taat melakukan pembayaran.
Ketaatan membayar PAP itu diketahui saat Komisi I melaksanakan kunjungan sekaligus pertemuan dengan pihak manajemen PT GIJ dari tanggal 20 sampai 23 September 2023, kata Freddy Ering di Palangka Raya, Selasa.
"Kami memang memberikan perhatian serius terhadap pajak PAP ini. Karena erat kaitannya dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)," ucapnya.
Selain masalah pajak PAP, lanjut legislator Kalteng ini, Komisi I DPRD Kalteng juga melihat sejauh mana pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) di PT GIJ. Dari hasil kunjungan dan pertemuan, ternyata penggunaan BBM PT GIJ sebagian menggunakan penyalur luar Kalteng, dan itu membuat pajak PBBKB tidak sepenuhnya masuk ke provinsi ini.
Freddy Ering mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan masukan kepada manajemen PT GIJ, agar penggunaan BBM sepenuhnya berasal dari penyalur lokal. Sebab, jumlah penyalur lokal dari Kalteng sudah banyak dan mampu memenuhi kebutuhan perusahaan.
"Jika sepenuhnya melalui penyalur lokal, tentunya pajak PBBKB sepenuhnya masuk ke Kalteng. Perusahaan kan beraktivitas di provinsi ini, jadi sudah sewajarnya berkontribusi terhadap peningkatan PAD Kalteng," ucapnya.
Meski begitu, wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ini tetap mengapresiasi upaya sekaligus kontribusi PT GIJ terhadap provinsi terluas di Indonesia ini. Di mana PT GIJ telah taat dan rutin membayar PAP, sebagian BBM berasal dari penyalur lokal, serta konsisten melaksanakan CSR.
Baca juga: Jadikan HUT ke-64 sebagai pemantik semakin memajukan pembangunan di Barsel
Dia mengatakan bahwa PT GIJ secara teratur setiap tahun membuat rencana anggaran biaya (RAB) memperbaiki jalan maupun rumah ibadah kepada desa-desa di sekitar perusahaan. Bahkan, PBS itu ada membuat Program Tanah Kas Desa atau pemberian profit berupa uang hasil plasma untuk desa-desa di Kecamatan Mantangai dan Kapuas Barat.
"Apa yang dilakukan PT GIJ ini memang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. PBS lain yang ada di provinsi ini juga perlu mencontoh dan mengikutinya. Dengan begitu, kehadiran PBS benar-benar dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat di Kalteng," kata Freddy Ering.
Dirinya juga tak lupa mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas sambutan PT GIJ, khususnya manajer Sobekti yang telah menerima secara kekeluargaan kunjungan Komisi I DPRD Kalteng, termasuk menyampaikan berbagai informasi maupun data terkait hal-hal yang ingin diketahui.
Baca juga: Komisi I DPRD Kalteng dan KPU harus segera bahas dana pilkada 2024
Baca juga: Pemkab Kapuas diminta perjelas besaran dana 'sharing' pilkada 2024
Baca juga: DPRD Kalteng sampaikan usulan penambahan kawasan non hutan ke Wamen LHK
Ketaatan membayar PAP itu diketahui saat Komisi I melaksanakan kunjungan sekaligus pertemuan dengan pihak manajemen PT GIJ dari tanggal 20 sampai 23 September 2023, kata Freddy Ering di Palangka Raya, Selasa.
"Kami memang memberikan perhatian serius terhadap pajak PAP ini. Karena erat kaitannya dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)," ucapnya.
Selain masalah pajak PAP, lanjut legislator Kalteng ini, Komisi I DPRD Kalteng juga melihat sejauh mana pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) di PT GIJ. Dari hasil kunjungan dan pertemuan, ternyata penggunaan BBM PT GIJ sebagian menggunakan penyalur luar Kalteng, dan itu membuat pajak PBBKB tidak sepenuhnya masuk ke provinsi ini.
Freddy Ering mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan masukan kepada manajemen PT GIJ, agar penggunaan BBM sepenuhnya berasal dari penyalur lokal. Sebab, jumlah penyalur lokal dari Kalteng sudah banyak dan mampu memenuhi kebutuhan perusahaan.
"Jika sepenuhnya melalui penyalur lokal, tentunya pajak PBBKB sepenuhnya masuk ke Kalteng. Perusahaan kan beraktivitas di provinsi ini, jadi sudah sewajarnya berkontribusi terhadap peningkatan PAD Kalteng," ucapnya.
Meski begitu, wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ini tetap mengapresiasi upaya sekaligus kontribusi PT GIJ terhadap provinsi terluas di Indonesia ini. Di mana PT GIJ telah taat dan rutin membayar PAP, sebagian BBM berasal dari penyalur lokal, serta konsisten melaksanakan CSR.
Baca juga: Jadikan HUT ke-64 sebagai pemantik semakin memajukan pembangunan di Barsel
Dia mengatakan bahwa PT GIJ secara teratur setiap tahun membuat rencana anggaran biaya (RAB) memperbaiki jalan maupun rumah ibadah kepada desa-desa di sekitar perusahaan. Bahkan, PBS itu ada membuat Program Tanah Kas Desa atau pemberian profit berupa uang hasil plasma untuk desa-desa di Kecamatan Mantangai dan Kapuas Barat.
"Apa yang dilakukan PT GIJ ini memang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. PBS lain yang ada di provinsi ini juga perlu mencontoh dan mengikutinya. Dengan begitu, kehadiran PBS benar-benar dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat di Kalteng," kata Freddy Ering.
Dirinya juga tak lupa mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas sambutan PT GIJ, khususnya manajer Sobekti yang telah menerima secara kekeluargaan kunjungan Komisi I DPRD Kalteng, termasuk menyampaikan berbagai informasi maupun data terkait hal-hal yang ingin diketahui.
Baca juga: Komisi I DPRD Kalteng dan KPU harus segera bahas dana pilkada 2024
Baca juga: Pemkab Kapuas diminta perjelas besaran dana 'sharing' pilkada 2024
Baca juga: DPRD Kalteng sampaikan usulan penambahan kawasan non hutan ke Wamen LHK