Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Sigit Widodo meminta posyandu agar dapat memaksimalkan penanganan stunting di daerah ini.
"Karena kita semua tahu bahwa peran posyandu ini sangat penting dalam mendorong pelayanan kesehatan di lingkup masyarakat. Hal ini harus menjadi perhatian para kader," katanya di Palangka Raya, Selasa.
Dia menjelaskan, para kader posyandu harus dapat melakukan pendataan dalam menangani kasus stunting atau gangguan pertumbuhan secara efektif, sehingga data yang disajikan sesuai fakta di lapangan.
Selain itu, dia menilai Pemerintah Kota Palangka Raya telah mengambil langkah pendataan dengan memastikan memiliki posyandu yang layak dan terdaftar, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih efektif dan terorganisir.
“Penanganan stunting yang dilakukan kader posyandu penting dipertajam serta maksimalkan,” ucapnya.
Baca juga: DPRD minta pengelola objek wisata pastikan keamanan fasilitas
Sigit juga mengatakan, DPRD Palangka Raya sangat mendukung upaya pemerintah kota dalam penanganan stunting tersebut. Pihaknya berkomitmen mendukung pemerintah dalam memastikan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga bebas dari masalah stunting.
“Kami sudah memberikan dukungan anggaran kepada dinas terkait untuk disalurkan ke posyandu. Jadi ada kurang lebih 30 posyandu mendapatkan bantuan dalam bentuk barang untuk tahap pertama ini. Itu untuk menunjang fasilitas, sarana prasarana, peralatan dan lain sebagainya di masing-masing posyandu,” ujarnya.
Politisi dari PDI Perjuangan ini juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya ibu hamil agar dapat memastikan kebutuhan gizinya selama mengandung.
Hal ini dilakukan agar anak yang dilahirkan nantinya bisa terbebas dari stunting dan menjadi Generasi Emas yang akan melanjutkan pembangunan di Palangka Raya.
"Tentu kita harapkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Palangka Raya ini memiliki kesehatan yang sangat baik. Karena kita memerlukan generasi penerus untuk melanjutkan pembangunan di daerah ini," demikian Sigit.
Baca juga: Sinergi legislatif dan eksekutif kunci keberhasilan kebijakan publik
Baca juga: Oknum anggota Polresta Palangka Raya dijerat hukuman mati
Baca juga: Tarif PNBP permohonan paspor naik per 17 Desember 2024
