Oknum anggota Polresta Palangka Raya dijerat hukuman mati
Palangka Raya (ANTARA) - Seorang oknum anggota Polresta Palangka Raya, Kalimantan Tengah berinisial Brigadir AKS bersama seorang pria berinisial H, dijerat dengan Pasal 365 ayat 4 atau Pasal 338 Jo Pasal 55 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah, Kombes Nuredy Irwansyah Putra, pada saat menggelar konferensi press, di Mapolda Kalteng, Senin.
"Kasus ini bermula dari penemuan mayat di kebun sawit yang berada di Kabupaten Katingan, pada Jumat (6/12), yang kemudian kami lakukan proses penyelidikan lebih lanjut," katanya.
Dikatakan dalam kasus tersebut pihaknya telah memeriksa sebanyak 13 orang saksi sehingga dari hasil penyelidikan, diduga adanya keterlibatan oknum anggota Polri dalam kasus tersebut. Kemudian, pihak kepolisian meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan terhadap kasus tersebut dan selanjutnya menetapkan oknum Brigadir AKS menjadi tersangka.
"Dalam kasus ini, kami melakukan penyelidikan menggunakan metode scientific crime investigation, sehingga memerlukan ketelitian dalam mengungkap kasus ini," ucapnya.
Di tempat yang sama, Kabid Propam Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Nugroho mengungkapkan, bahwa pihaknya telah melakukan sidang kode etik profesi terhadap oknum Brigadir AKS. Di mana personel telah melakukan audit investigasi selama empat hari sejak Rabu, (11/12), dan mengumpulkan berkas-berkas pendukung untuk melakukan sidang kode etik profesi.
Baca juga: Polda Kalteng ungkap kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi di Palangka Raya
"Dari hasil sidang tersebut, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota Polri," ujarnya.
Meski begitu, saat ditanya terkait kronologi lengkap keterlibatan oknum polisi dalam kasus tersebut, Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji mengungkapkan, bahwa saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyidikan.
"Kami masih mendalami kasus ini. Saat ini proses penyelidikan masih berlanjut," demikian Erlan.
Baca juga: Wakapolda Kalteng: Paslon tak puas hasil pilkada gunakan jalur hukum
Baca juga: TNI-Polri di Kalteng jamin kamtibmas proses rekapitulasi suara
Baca juga: Polda Kalteng amankan residivis narkoba di Palangka Raya
Hal tersebut diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah, Kombes Nuredy Irwansyah Putra, pada saat menggelar konferensi press, di Mapolda Kalteng, Senin.
"Kasus ini bermula dari penemuan mayat di kebun sawit yang berada di Kabupaten Katingan, pada Jumat (6/12), yang kemudian kami lakukan proses penyelidikan lebih lanjut," katanya.
Dikatakan dalam kasus tersebut pihaknya telah memeriksa sebanyak 13 orang saksi sehingga dari hasil penyelidikan, diduga adanya keterlibatan oknum anggota Polri dalam kasus tersebut. Kemudian, pihak kepolisian meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan terhadap kasus tersebut dan selanjutnya menetapkan oknum Brigadir AKS menjadi tersangka.
"Dalam kasus ini, kami melakukan penyelidikan menggunakan metode scientific crime investigation, sehingga memerlukan ketelitian dalam mengungkap kasus ini," ucapnya.
Di tempat yang sama, Kabid Propam Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Nugroho mengungkapkan, bahwa pihaknya telah melakukan sidang kode etik profesi terhadap oknum Brigadir AKS. Di mana personel telah melakukan audit investigasi selama empat hari sejak Rabu, (11/12), dan mengumpulkan berkas-berkas pendukung untuk melakukan sidang kode etik profesi.
Baca juga: Polda Kalteng ungkap kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi di Palangka Raya
"Dari hasil sidang tersebut, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota Polri," ujarnya.
Meski begitu, saat ditanya terkait kronologi lengkap keterlibatan oknum polisi dalam kasus tersebut, Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji mengungkapkan, bahwa saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyidikan.
"Kami masih mendalami kasus ini. Saat ini proses penyelidikan masih berlanjut," demikian Erlan.
Baca juga: Wakapolda Kalteng: Paslon tak puas hasil pilkada gunakan jalur hukum
Baca juga: TNI-Polri di Kalteng jamin kamtibmas proses rekapitulasi suara
Baca juga: Polda Kalteng amankan residivis narkoba di Palangka Raya