Wagub Kalteng sebut kehadiran Wapres berikan dampak positif bagi daerah

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo mengatakan kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin melalui kunjungan kerjanya memberikan dampak positif bagi daerah.

Hal itu disampaikan Edy di lapangan Makorem 102 Panju Panjung Kota Palangka Raya, Senin, di sela apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden ke Kalimantan Tengah.

“Harapannya dengan kehadiran Wakil Presiden di Kalimantan Tengah memberikan nilai kontribusi positif, khususnya melalui kegiatan pengukuhan Komite Ekonomi Syariah Daerah dan lainnya," terangnya.

Kedatangan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam rangka melantik dan mengukuhkan Komite Ekonomi Syariah Daerah (KESD) di provinsi setempat. Selanjutnya melanjutkan kunjungan kerja di Kalimantan Tengah dengan lokasi kegiatan selanjutnya di Kabupaten Kotawaringin Barat.

"Dalam kunjungan kerja tersebut, Bapak Gubernur akan menyampaikan tentang kondisi Kalimantan Tengah dan harapan masyarakat untuk pemerintah pusat yang disampaikan melalui Wakil Presiden dalam rangka untuk pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Baca juga: Kalteng gencarkan Gerakan Pangan Murah jaga stabilisasi harga beras

Sementara itu, Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Iwan Setiawan usai memimpin apel, kegiatan ini digelar untuk memastikan kesiapan personel dan lainnya, termasuk pengamanan VVIP kedatangan Wakil Presiden RI beserta istri yang dijadwalkan datang pada Selasa (24/10).

“Pasukan sudah kita perhitungkan dengan total anggota sekitar 1.975 orang yang sudah kita gelar siapkan inti maupun cadangan semua sudah siap di masing-masing titik," jelasnya.

Kegiatan ini adalah kebanggaan dan kehormatan yang pihaknya harus laksanakan dengan sebaik-baiknya mulai dari penyiapan, kesiapan. Dimulai dari kedatangan sepanjang rute di tempat kegiatan termasuk sampai dengan kembali.

Apel gelar kesiapan dihadiri Kapolda Kalteng, Danrem 102/Panju Panjung, Kajati, Staf Ahli Gubernur, kepala perangkat daerah, kepala instansi vertikal maupun seluruh relawan dan anggota TNI-Polri.