Kuala Kurun (ANTARA) - Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Neni Yuliani menyatakan bahwa daya beli masyarakat di wilayah setempat pada tahun 2023 ini, sangat menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal itu lah yang mendasari perlunya dukungan dari pemerintah daerah dalam penanganan dampak Inflasi serta menjaga daya beli masyarakat, kata Neni Yuliani saat dihubungi dari Kuala Kurun, Kamis.
"Kami menyampaikan harapan kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, mari kita bersinergi dan terus berupaya agar daya beli masyarakat kita tidak semakin menurun," sambungnya.
Selain itu, pemerintah daerah hendaknya membuat terobosan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mengingat angka kelulusan sarjana maupun tamatan SMA sederajat akan bertambah setiap tahunnya.
Dengan adanya berbagai terobosan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, maka diharap angka pengangguran terbuka di Gunung Mas bisa berada di angka 2 persen pada tahun 2024.
Terpisah, Bupati Gunung Mas Jaya S Monong melalui Sekretaris Daerah Richard mengatakan bahwa pemkab sepakat untuk bersinergi dan terus berupaya agar daya beli masyarakat tidak semakin menurun.
Baca juga: Penanganan stunting di Gunung Mas harus lebih maksimal usai peroleh dana insentif
Dia menyebut Pemkab Gunung Mas mengambil sejumlah langkah strategis agar daya beli masyarakat tidak semakin menurut. Langkah strategis yang dimaksud seperti melaksanakan kegiatan operasi pasar murah pada setiap kecamatan yang sudah dilakukan pada tahun 2023.
"Kegiatan operasi pasar murah tersebut akan tetap kami laksanakan pada tahun 2024 melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gunung Mas. Semua itu untuk mengantisipasi dan menghadapi gejolak kenaikan harga," bebernya.
Langkah lainnya adalah menyediakan cadangan pangan dalam menghadapi keadaan darurat dan gejolak harga, yang bekerja sama dengan BULOG. Kemudian melindungi petani atau produsen pangan sesuai dengan potensi Gunung Mas dari gejolak penurunan harga pada waktu panen dan masyarakat pangan, melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.
Baca juga: DPRD Gumas harap pemenang Festival Kerungut bisa ditayangkan di medos
Baca juga: Fraksi PDIP minta perangkat daerah di Gumas optimalkan PAD
Baca juga: Pemkab ajukan rancangan APBD 2024 ke DPRD Gumas, berikut komposisinya
Hal itu lah yang mendasari perlunya dukungan dari pemerintah daerah dalam penanganan dampak Inflasi serta menjaga daya beli masyarakat, kata Neni Yuliani saat dihubungi dari Kuala Kurun, Kamis.
"Kami menyampaikan harapan kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, mari kita bersinergi dan terus berupaya agar daya beli masyarakat kita tidak semakin menurun," sambungnya.
Selain itu, pemerintah daerah hendaknya membuat terobosan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mengingat angka kelulusan sarjana maupun tamatan SMA sederajat akan bertambah setiap tahunnya.
Dengan adanya berbagai terobosan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, maka diharap angka pengangguran terbuka di Gunung Mas bisa berada di angka 2 persen pada tahun 2024.
Terpisah, Bupati Gunung Mas Jaya S Monong melalui Sekretaris Daerah Richard mengatakan bahwa pemkab sepakat untuk bersinergi dan terus berupaya agar daya beli masyarakat tidak semakin menurun.
Baca juga: Penanganan stunting di Gunung Mas harus lebih maksimal usai peroleh dana insentif
Dia menyebut Pemkab Gunung Mas mengambil sejumlah langkah strategis agar daya beli masyarakat tidak semakin menurut. Langkah strategis yang dimaksud seperti melaksanakan kegiatan operasi pasar murah pada setiap kecamatan yang sudah dilakukan pada tahun 2023.
"Kegiatan operasi pasar murah tersebut akan tetap kami laksanakan pada tahun 2024 melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gunung Mas. Semua itu untuk mengantisipasi dan menghadapi gejolak kenaikan harga," bebernya.
Langkah lainnya adalah menyediakan cadangan pangan dalam menghadapi keadaan darurat dan gejolak harga, yang bekerja sama dengan BULOG. Kemudian melindungi petani atau produsen pangan sesuai dengan potensi Gunung Mas dari gejolak penurunan harga pada waktu panen dan masyarakat pangan, melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.
Baca juga: DPRD Gumas harap pemenang Festival Kerungut bisa ditayangkan di medos
Baca juga: Fraksi PDIP minta perangkat daerah di Gumas optimalkan PAD
Baca juga: Pemkab ajukan rancangan APBD 2024 ke DPRD Gumas, berikut komposisinya