Palangka Raya (ANTARA) - Senator asal Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang menyatakan bahwa pihaknya di lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD), telah sepakat dan berkomitmen mengawal pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 berlangsung lancar sesuai prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, serta menghasilkan pendidikan politik dan ekologi yang baik bagi semua pihak.
Pendidikan politik dan ekologi turut dikawal serta menjadi perhatian serius oleh DPD RI karena alat peraga kampanye di pemilu tahun 2024 semakin banyak dipergunakan oleh para peserta calon legislatif maupun presiden, kata Teras Narang di Palangka Raya, Selasa.
"Jika tidak dikelola secara benar dan baik, bisa saja alat peraga kampanye itu berpengaruh pada ekologi atau merusak lingkungan. Jadi, kami di DPD RI berkeinginan alat peraga kampanye itu jangan sampai merusak lingkungan," tambahnya.
Selain menyoroti masalah alat peraga kampanye, Anggota Komite II DPD RI itu juga telah bertemu dengan Ketua dan anggota Komisioner KPU Kalimantan Tengah. Dalam pertemuan itu, dirinya mendapat informasi terkait persiapan dan kesiapan menjelang pelaksanaan pemilu 2024, termasuk bagaimana persiapan logistik sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh KPU RI.
Teras Narang mengatakan bahwa pihak KPU Kalteng mengakui ada sebagian logistik pemilu 2024 terkena banjir di sejumlah wilayah di Kabupaten Barito Selatan. Di mana gudang penyimpangan logistik pemilu terendam air dan membuat beberapa diantaranya mengalami kerusakan, bahkan harus mengamankan sekitar 100 ribu surat suara.
Baca juga: Cegah salah pilih di pemilu 2024, mahasiswa harus pedomi semangat dasar Pancasila
"Informasi dari KPU Kalteng, logistik yang rusak itu sudah diganti dan sudah lengkap sesuai kebutuhan. KPU Kalteng juga informasinya telah menyiapkan berbagai antisipasi hal yang tidak diinginkan dari perubahan cuara, salah satunya berkoordinasi dengan BMKG maupun BPBD di wilayah setempat," ucapnya.
Mantan Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu pun secara pribadi mengapresiasi jajaran KPU dan Bawaslu di provinsi setempat, yang bekerja penuh tantangan dengan medan wilayah sangat luas serta beragam di tengah kondisi hujan. Meski begitu, dirinya tetap berharap bahwa langkah cermat dilakukan dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan dari Pemilu 2024 ini.
"Termasuk mesti ada koordinasi lebih antara KPU, Bawaslu, Dinas Lingkungan Hidup di kabupaten/kota, serta kelompok masyarakat pemerhati lingkungan," demikian Teras Narang.
Baca juga: Teras Narang terima sejumlah aspirasi dari masyarakat Gumas
Baca juga: Anggota MPR RI serap aspirasi OKP dan HIMA di Kalteng
Baca juga: Teras Narang: Kejelasan pelabuhan Segintung segera dipertanyakan ke Kemenhub
Pendidikan politik dan ekologi turut dikawal serta menjadi perhatian serius oleh DPD RI karena alat peraga kampanye di pemilu tahun 2024 semakin banyak dipergunakan oleh para peserta calon legislatif maupun presiden, kata Teras Narang di Palangka Raya, Selasa.
"Jika tidak dikelola secara benar dan baik, bisa saja alat peraga kampanye itu berpengaruh pada ekologi atau merusak lingkungan. Jadi, kami di DPD RI berkeinginan alat peraga kampanye itu jangan sampai merusak lingkungan," tambahnya.
Selain menyoroti masalah alat peraga kampanye, Anggota Komite II DPD RI itu juga telah bertemu dengan Ketua dan anggota Komisioner KPU Kalimantan Tengah. Dalam pertemuan itu, dirinya mendapat informasi terkait persiapan dan kesiapan menjelang pelaksanaan pemilu 2024, termasuk bagaimana persiapan logistik sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh KPU RI.
Teras Narang mengatakan bahwa pihak KPU Kalteng mengakui ada sebagian logistik pemilu 2024 terkena banjir di sejumlah wilayah di Kabupaten Barito Selatan. Di mana gudang penyimpangan logistik pemilu terendam air dan membuat beberapa diantaranya mengalami kerusakan, bahkan harus mengamankan sekitar 100 ribu surat suara.
Baca juga: Cegah salah pilih di pemilu 2024, mahasiswa harus pedomi semangat dasar Pancasila
"Informasi dari KPU Kalteng, logistik yang rusak itu sudah diganti dan sudah lengkap sesuai kebutuhan. KPU Kalteng juga informasinya telah menyiapkan berbagai antisipasi hal yang tidak diinginkan dari perubahan cuara, salah satunya berkoordinasi dengan BMKG maupun BPBD di wilayah setempat," ucapnya.
Mantan Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu pun secara pribadi mengapresiasi jajaran KPU dan Bawaslu di provinsi setempat, yang bekerja penuh tantangan dengan medan wilayah sangat luas serta beragam di tengah kondisi hujan. Meski begitu, dirinya tetap berharap bahwa langkah cermat dilakukan dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan dari Pemilu 2024 ini.
"Termasuk mesti ada koordinasi lebih antara KPU, Bawaslu, Dinas Lingkungan Hidup di kabupaten/kota, serta kelompok masyarakat pemerhati lingkungan," demikian Teras Narang.
Baca juga: Teras Narang terima sejumlah aspirasi dari masyarakat Gumas
Baca juga: Anggota MPR RI serap aspirasi OKP dan HIMA di Kalteng
Baca juga: Teras Narang: Kejelasan pelabuhan Segintung segera dipertanyakan ke Kemenhub