Tamiang Layang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah mulai melakukan pembahasan terhadap dana pengamanan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) setempat periode 2024-2029.
Asisten I Setda Bartim Ari Panan P Lelu di Tamiang Layang, Selasa, mengatakan bahwa pembahasannya dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan mengundang instansi terkait, mulai dari TNI- Polri beserta pihak Kesbangpol Bartim, Kabag Pemerintahan, dan anggota KPU setempat.
"Dalam rapat pembahasan itu diuraikan biaya pengamanan Pilkada Bartim 2024 dan dilakukan pembahasan secara terperinci. Pembahasannya pun tetap mengacu pada tahapan dan standar biaya umum sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Bartim," ucapnya.
Dikatakan, Pemkab Bartim mengalokasikan dana pengamanan berbentuk hibah untuk Polri kurang lebih Rp5,5 miliar, sementara untuk TNI sebesar Rp. 3,5 miliar. Dana tersebut bersumber dari APBD pada berada di Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Timur.
Ari Panan mengatakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait Dana Pengamanan Pilkada Bartim 2024 dilaksanakan pada 12 Februari 2024 mendatang.
"Tetapi sebelum penandatanganan, pemkab akan mengevaluasi anggaran yang dibahas dan diajukan tersebut melalui Inspektorat," tambahnya.
Baca juga: Penjabat Bupati Bartim berikan evaluasi dalam simulasi pemungutan suara
Untuk diketahui, rapat Pembahasan Biaya Pengamanan Pilkada Bupati Barito Timur 2024-2029 dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati Barito Timur sejak pukul 09.00 WIB hingga selesai, di Tamiang Layang, Selasa.
Rapat dibuka Sekda Bartim Panahan Moetar dan dilanjutkan pembahasan anggaran yang dipimpin Asisten I Setda Kabupaten Barito Timur, Ari Panan P. Lelu dihadiri Inspektur, Kepala Satpol PP, Kepala Bagian Pemerintahan, Perwakilan Kesbanpol, perwakilan KPU Bartim, dan perwakilan Polres Bartim.
Baca juga: Pemkab Bartim usulkan penerimaan 3.074 ASN baru ke MenPAN RB
Baca juga: Pj Bupati perbolehkan masyarakat Bartim beri makanan ke KPPS dan PTPS
Baca juga: Pj Bupati Bartim ingatkan pemdes menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan
Asisten I Setda Bartim Ari Panan P Lelu di Tamiang Layang, Selasa, mengatakan bahwa pembahasannya dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan mengundang instansi terkait, mulai dari TNI- Polri beserta pihak Kesbangpol Bartim, Kabag Pemerintahan, dan anggota KPU setempat.
"Dalam rapat pembahasan itu diuraikan biaya pengamanan Pilkada Bartim 2024 dan dilakukan pembahasan secara terperinci. Pembahasannya pun tetap mengacu pada tahapan dan standar biaya umum sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Bartim," ucapnya.
Dikatakan, Pemkab Bartim mengalokasikan dana pengamanan berbentuk hibah untuk Polri kurang lebih Rp5,5 miliar, sementara untuk TNI sebesar Rp. 3,5 miliar. Dana tersebut bersumber dari APBD pada berada di Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Timur.
Ari Panan mengatakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait Dana Pengamanan Pilkada Bartim 2024 dilaksanakan pada 12 Februari 2024 mendatang.
"Tetapi sebelum penandatanganan, pemkab akan mengevaluasi anggaran yang dibahas dan diajukan tersebut melalui Inspektorat," tambahnya.
Baca juga: Penjabat Bupati Bartim berikan evaluasi dalam simulasi pemungutan suara
Untuk diketahui, rapat Pembahasan Biaya Pengamanan Pilkada Bupati Barito Timur 2024-2029 dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati Barito Timur sejak pukul 09.00 WIB hingga selesai, di Tamiang Layang, Selasa.
Rapat dibuka Sekda Bartim Panahan Moetar dan dilanjutkan pembahasan anggaran yang dipimpin Asisten I Setda Kabupaten Barito Timur, Ari Panan P. Lelu dihadiri Inspektur, Kepala Satpol PP, Kepala Bagian Pemerintahan, Perwakilan Kesbanpol, perwakilan KPU Bartim, dan perwakilan Polres Bartim.
Baca juga: Pemkab Bartim usulkan penerimaan 3.074 ASN baru ke MenPAN RB
Baca juga: Pj Bupati perbolehkan masyarakat Bartim beri makanan ke KPPS dan PTPS
Baca juga: Pj Bupati Bartim ingatkan pemdes menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan