Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) mempertimbangkan perpanjangan status tanggap darurat banjir yang sebelumnya ditetapkan hingga 18 Maret.
"Kemarin tanggap darurat kami tetapkan hingga 18 Maret 2024. Karena potensi bulan Maret ini curah hujan masih tinggi, maka status sangat memungkinkan diperpanjang," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu di Palangka Raya, Jumat.
Hera juga menyoroti bahwa bulan April kemungkinan masih akan menghadapi curah hujan yang tinggi. Oleh karena itu, perpanjangan status tanggap darurat banjir menjadi sebuah opsi yang cukup mungkin untuk dipertimbangkan.
Keputusan perpanjangan status tanggap darurat banjir ini diambil sebagai langkah antisipasi untuk memastikan ketersediaan bantuan dan dukungan yang lebih lanjut bagi warga yang terdampak.
"Apalagi sampai saat ini ribuan warga masih terdampak dan sebagian besar diantaranya tinggal di rumah tetangga, kerabat dan di posko pengungsian," katanya.
Pemerintah Kota Palangka Raya akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi situasi banjir yang masih berlangsung.
Masyarakat diharapkan tetap waspada dan mengikuti perkembangan informasi terkait perpanjangan status tanggap darurat banjir ini.
“Pemerintah Kota Palangka Raya akan terus berupaya untuk memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan bagi Masyarakat yang terdampak banjir,” katanya.
Baca juga: Wali Kota sebut inflasi di Palangka Raya terkendali
Hera juga meminta jajarannya untuk memberikan penanganan yang baik kepada warga pengungsi banjir, termasuk layanan di posko pengungsian, konsumsi dan layanan kesehatan.
“Yang paling utama, masyarakat yang dievakuasi kita telah siapkan penampungan, bahan logistik, makanan, obat-obatan, serta kebutuhan lain yang dibutuhkan,” kata Hera.
Hal ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menangani dampak banjir, dengan memastikan bahwa kebutuhan dasar, keselamatan dan pelayanan warga terdampak banjir dapat terpenuhi dengan baik.
Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi mengatakan, untuk menanggulangi banjir pihaknya telah mendirikan sejumlah posko pengungsian dan posko lapangan di sejumlah Kecamatan yang terdampak banjir.
“Penetapan tanggap darurat ini karena melihat kondisi air saat ini makin tinggi bahkan merendam rumah lebih dari satu meter sehingga kita meningkatkan menjadi tanggap darurat,” kata Budi.
Pemkot Palangka Raya juga telah menyiapkan langkah-langkah darurat jika situasi memburuk, termasuk evakuasi warga yang terkena dampak banjir dan penyediaan bantuan bagi yang membutuhkan.
Baca juga: Wali Kota Palangka Raya prioritaskan penanganan korban banjir
Baca juga: Masyarakat Palangka Raya diminta ikut gotong-royong bantu korban banjir
Baca juga: 1.500 paket sembako disalurkan kepada korban banjir di Palangka Raya
"Kemarin tanggap darurat kami tetapkan hingga 18 Maret 2024. Karena potensi bulan Maret ini curah hujan masih tinggi, maka status sangat memungkinkan diperpanjang," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu di Palangka Raya, Jumat.
Hera juga menyoroti bahwa bulan April kemungkinan masih akan menghadapi curah hujan yang tinggi. Oleh karena itu, perpanjangan status tanggap darurat banjir menjadi sebuah opsi yang cukup mungkin untuk dipertimbangkan.
Keputusan perpanjangan status tanggap darurat banjir ini diambil sebagai langkah antisipasi untuk memastikan ketersediaan bantuan dan dukungan yang lebih lanjut bagi warga yang terdampak.
"Apalagi sampai saat ini ribuan warga masih terdampak dan sebagian besar diantaranya tinggal di rumah tetangga, kerabat dan di posko pengungsian," katanya.
Pemerintah Kota Palangka Raya akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi situasi banjir yang masih berlangsung.
Masyarakat diharapkan tetap waspada dan mengikuti perkembangan informasi terkait perpanjangan status tanggap darurat banjir ini.
“Pemerintah Kota Palangka Raya akan terus berupaya untuk memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan bagi Masyarakat yang terdampak banjir,” katanya.
Baca juga: Wali Kota sebut inflasi di Palangka Raya terkendali
Hera juga meminta jajarannya untuk memberikan penanganan yang baik kepada warga pengungsi banjir, termasuk layanan di posko pengungsian, konsumsi dan layanan kesehatan.
“Yang paling utama, masyarakat yang dievakuasi kita telah siapkan penampungan, bahan logistik, makanan, obat-obatan, serta kebutuhan lain yang dibutuhkan,” kata Hera.
Hal ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menangani dampak banjir, dengan memastikan bahwa kebutuhan dasar, keselamatan dan pelayanan warga terdampak banjir dapat terpenuhi dengan baik.
Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi mengatakan, untuk menanggulangi banjir pihaknya telah mendirikan sejumlah posko pengungsian dan posko lapangan di sejumlah Kecamatan yang terdampak banjir.
“Penetapan tanggap darurat ini karena melihat kondisi air saat ini makin tinggi bahkan merendam rumah lebih dari satu meter sehingga kita meningkatkan menjadi tanggap darurat,” kata Budi.
Pemkot Palangka Raya juga telah menyiapkan langkah-langkah darurat jika situasi memburuk, termasuk evakuasi warga yang terkena dampak banjir dan penyediaan bantuan bagi yang membutuhkan.
Baca juga: Wali Kota Palangka Raya prioritaskan penanganan korban banjir
Baca juga: Masyarakat Palangka Raya diminta ikut gotong-royong bantu korban banjir
Baca juga: 1.500 paket sembako disalurkan kepada korban banjir di Palangka Raya