Muara Teweh (ANTARA) - Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU),Kalimantan Selatan dalam rangka melaksanakan konsultasi dan berbagi informasi terkait pengawasan DPRD terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BULD).
Rombongan anggota DPRD HSU ini disambut Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Murah Yatini didampingi Kasubag Bagian fasilitasi Pengawasan, Irda Muslimin beserta jajaran dan staf Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara.
”Sebuah kehormatan dan ucapan terima kasih atas kedatangan anggota Komisi I dan II DPRD HSU ke Kabupaten Barito Utara,” kata Murah Yatini di Muara Teweh, Jumat.
Sementara Ketua Komisi II DPRD HSU Fadilah bersama dengan 14 anggota DPRD daerah itu melakukan kunjungan kerja ke Sekretariat DPRD Barito Utara.
Dalam pertemuan yang berlangsung ramah, Ketua Komisi II DPRD HSU Fadilah menyampaikan kunjungan kerja ini bertujuan untuk melaksanakan konsultasi dan berbagi informasi terkait pengawasan DPRD terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ke DPRD Barito Utara.
“Kedatangan kami dari DPRD HSU dalam rangka sharing terkait pengawasan DPRD terhadap Badan Layanan Umum Daerah,” kata Fadilah.
Rombongan anggota DPRD HSU ini disambut Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Murah Yatini didampingi Kasubag Bagian fasilitasi Pengawasan, Irda Muslimin beserta jajaran dan staf Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara.
”Sebuah kehormatan dan ucapan terima kasih atas kedatangan anggota Komisi I dan II DPRD HSU ke Kabupaten Barito Utara,” kata Murah Yatini di Muara Teweh, Jumat.
Sementara Ketua Komisi II DPRD HSU Fadilah bersama dengan 14 anggota DPRD daerah itu melakukan kunjungan kerja ke Sekretariat DPRD Barito Utara.
Dalam pertemuan yang berlangsung ramah, Ketua Komisi II DPRD HSU Fadilah menyampaikan kunjungan kerja ini bertujuan untuk melaksanakan konsultasi dan berbagi informasi terkait pengawasan DPRD terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ke DPRD Barito Utara.
“Kedatangan kami dari DPRD HSU dalam rangka sharing terkait pengawasan DPRD terhadap Badan Layanan Umum Daerah,” kata Fadilah.