Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menekankan sinkronisasi antara pusat dan daerah harus segera dilakukan, sebagai kunci dari setiap pembangunan yang dilakukan di tanah air.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam arahannya pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin.
“Kita telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang, rencana jangka menengah, dan masuk ke tahunan kita masing-masing telah memiliki rencana kerja pemerintah atau RKP. Tetapi yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki. Ini yang belum. Maka sinkronisasi itu menjadi kunci,” kata Jokowi dalam arahannya.
Kepala Negara memberikan contoh ketika pemerintah pusat membangun bendungan di daerah serta sistem irigasi primer, kenyataannya sistem irigasi sekunder dan tersier untuk mengalirkan air ke sawah, yang semestinya menjadi tanggung jawab daerah, tidak dikerjakan.
“Airnya kan nggak sampai ke sawah-sawah yang kita miliki,” kata Jokowi.
Pemerintah pusat, kata Jokowi, juga telah membangun pelabuhan. Namun kebutuhan pembangunan jalan daerah menuju ke pelabuhan, sekalipun hanya berjarak satu hingga lima kilometer tidak dikerjakan oleh daerah.
“Ini yang namanya tidak sinkron dan tidak seirama,” tegas Jokowi.
Dia lalu menyinggung pembangunan beberapa ruas jalan dan infrastruktur yang telah dilakukan, antara lain jalan tol sepanjang 2.049 kilometer, jalan nasional 5.833 kilometer, pembangunan 25 pelabuhan baru, serta 25 bandar udara baru.
Menurutnya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) semestinya langsung melihat bagaimana menyambungkan seluruh pembangunan yang ada itu dengan sentra-sentra kawasan produktif seperti wilayah pariwisata, perkebunan dan pertanian termasuk juga sentra kerajinan.
“Itu yang harusnya dikerjakan daerah. Kalau betul tidak sanggup, sampaikan ke pusat,” tegas dia.
Jokowi menegaskan bahwa semua kebijakan pembangunan harus seirama dari pusat hingga daerah.
Dia juga mengingatkan agar setiap rencana pembangunan oleh kementerian terkait dibicarakan terlebih dulu dengan daerah, untuk menanyakan kesiapan daerah menindaklanjuti pembangunan lanjutannya.
“Ketuk pintu, kulo nuwun. Kalau nggak sanggup geser ke provinsi lain. Tapi biasanya memang kalau ditanya ke gubernur, bupati, wali kota biasanya bilang sanggup. Waktu (pembangunan) selesai, (mereka bilang) ‘waduh berat pak, APBD kita habis untuk ini, untuk ini'. Padahal sudah sanggup itu di depan,” kata Presiden.
Oleh karena itu Presiden menekankan pentingnya sinkronisasi antara pusat dengan daerah dalam setiap pembangunan yang dilakukan. Dia meminta Rencana Kerja Pemerintah 2025 benar-benar di susun berdasarkan prinsip program yang seirama antara pusat dengan daerah.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam arahannya pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin.
“Kita telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang, rencana jangka menengah, dan masuk ke tahunan kita masing-masing telah memiliki rencana kerja pemerintah atau RKP. Tetapi yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki. Ini yang belum. Maka sinkronisasi itu menjadi kunci,” kata Jokowi dalam arahannya.
Kepala Negara memberikan contoh ketika pemerintah pusat membangun bendungan di daerah serta sistem irigasi primer, kenyataannya sistem irigasi sekunder dan tersier untuk mengalirkan air ke sawah, yang semestinya menjadi tanggung jawab daerah, tidak dikerjakan.
“Airnya kan nggak sampai ke sawah-sawah yang kita miliki,” kata Jokowi.
Pemerintah pusat, kata Jokowi, juga telah membangun pelabuhan. Namun kebutuhan pembangunan jalan daerah menuju ke pelabuhan, sekalipun hanya berjarak satu hingga lima kilometer tidak dikerjakan oleh daerah.
“Ini yang namanya tidak sinkron dan tidak seirama,” tegas Jokowi.
Dia lalu menyinggung pembangunan beberapa ruas jalan dan infrastruktur yang telah dilakukan, antara lain jalan tol sepanjang 2.049 kilometer, jalan nasional 5.833 kilometer, pembangunan 25 pelabuhan baru, serta 25 bandar udara baru.
Menurutnya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) semestinya langsung melihat bagaimana menyambungkan seluruh pembangunan yang ada itu dengan sentra-sentra kawasan produktif seperti wilayah pariwisata, perkebunan dan pertanian termasuk juga sentra kerajinan.
“Itu yang harusnya dikerjakan daerah. Kalau betul tidak sanggup, sampaikan ke pusat,” tegas dia.
Jokowi menegaskan bahwa semua kebijakan pembangunan harus seirama dari pusat hingga daerah.
Dia juga mengingatkan agar setiap rencana pembangunan oleh kementerian terkait dibicarakan terlebih dulu dengan daerah, untuk menanyakan kesiapan daerah menindaklanjuti pembangunan lanjutannya.
“Ketuk pintu, kulo nuwun. Kalau nggak sanggup geser ke provinsi lain. Tapi biasanya memang kalau ditanya ke gubernur, bupati, wali kota biasanya bilang sanggup. Waktu (pembangunan) selesai, (mereka bilang) ‘waduh berat pak, APBD kita habis untuk ini, untuk ini'. Padahal sudah sanggup itu di depan,” kata Presiden.
Oleh karena itu Presiden menekankan pentingnya sinkronisasi antara pusat dengan daerah dalam setiap pembangunan yang dilakukan. Dia meminta Rencana Kerja Pemerintah 2025 benar-benar di susun berdasarkan prinsip program yang seirama antara pusat dengan daerah.