Jakarta (ANTARA) -
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo menyebut bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat menjadi percontohan untuk tidak melahirkan stunting baru atau nol stunting.
"Saya sudah sampaikan kepada pemerintah daerah setempat, bahwa caranya tidak sulit. Ketika penduduk jumlahnya 200 ribu, itu setiap 1.000 penduduk yang ada di sekitar IKN hanya akan melahirkan sekitar 16 orang setiap tahunnya. Maka, kalau 200 ribu ya tugasnya mencegah kelahiran stunting pada 3.200 orang, sehingga -bisa- zero stunting," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.
Hasto menyampaikan hal tersebut pada acara penandatanganan nota kesepahaman antara BKKBN dan Otorita IKN di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat.
Ia juga menyatakan bahwa BKKBN siap mendukung IKN dengan data keluarga berdasarkan nama dan alamat (by name by address) yang ada di kawasan IKN, dan sudah menampilkan kondisi keluarga secara rinci, termasuk status risiko stuntingnya.
"Kami punya tim pendamping keluarga di sekitar IKN. Mereka yang setiap hari mencatat siapa yang menikah, hamil, dan melahirkan. Kalau per tahun ada 3.200 ibu hamil, maka bisa dikira-kira sebulan ada 250 ibu hamil, per harinya tidak sampai 10 yang melahirkan di IKN," katanya.
Hasto menjelaskan, risiko keluarga berisiko stunting berikutnya adalah calon pengantin, karena sekitar 80 persen yang menikah sudah hamil di tahun pertama.
"Sebagian besar orang Indonesia menikah tujuannya prokreasi, ingin punya anak. Berbeda dengan negara maju, ada yang untuk rekreasi, ada juga yang menikah tujuannya security, hanya untuk mendapatkan perlindungan karena ada suami," katanya.
Ia juga mengatakan, setiap calon pengantin perlu memeriksa (skrining) status kesehatannya sebelum menikah, sehingga profil kesehatan di wilayah IKN dapat diproyeksikan dengan tepat.
Terkait bonus demografi, Hasto menyampaikan bahwa saat ini, setiap 100 orang hanya menanggung 44 orang yang tidak bekerja, tetapi kondisi tersebut berbeda dengan Kalimantan Timur.
"Jumlah angkatan kerjanya jauh lebih banyak. Rasio ketergantungannya lebih rendah dari provinsi lain," katanya.
Ia berharap BKKBN dan OIKN dapat bersama-sama membangun kualitas SDM di wilayah IKN.
"Kami optimistis bersama jajaran untuk mempersiapkan keluarga berkualitas, masyarakat di IKN sebagai pilot project," katanya.
Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Ir Bambang Susantono mengutarakan bahwa penandatanganan kesepakatan tersebut menjadi awal langkah nyata untuk mewujudkan masyarakat Nusantara nol stunting.
"Harus ada lompatan ke depan bagaimana kita membangun sumber daya manusia, dan ini tidak mudah karena sebagian besar adalah transmigran, generasi kedua dan ketiga," katanya.
Bambang berharap, BKKBN dapat terus mendukung OIKN dengan dukungan data yang lengkap, untuk melacak perkembangan daerah atau keluarga yang berpotensi stunting.
"No one left behind, kita ingin memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal," katanya.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo menyebut bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat menjadi percontohan untuk tidak melahirkan stunting baru atau nol stunting.
"Saya sudah sampaikan kepada pemerintah daerah setempat, bahwa caranya tidak sulit. Ketika penduduk jumlahnya 200 ribu, itu setiap 1.000 penduduk yang ada di sekitar IKN hanya akan melahirkan sekitar 16 orang setiap tahunnya. Maka, kalau 200 ribu ya tugasnya mencegah kelahiran stunting pada 3.200 orang, sehingga -bisa- zero stunting," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.
Hasto menyampaikan hal tersebut pada acara penandatanganan nota kesepahaman antara BKKBN dan Otorita IKN di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat.
Ia juga menyatakan bahwa BKKBN siap mendukung IKN dengan data keluarga berdasarkan nama dan alamat (by name by address) yang ada di kawasan IKN, dan sudah menampilkan kondisi keluarga secara rinci, termasuk status risiko stuntingnya.
"Kami punya tim pendamping keluarga di sekitar IKN. Mereka yang setiap hari mencatat siapa yang menikah, hamil, dan melahirkan. Kalau per tahun ada 3.200 ibu hamil, maka bisa dikira-kira sebulan ada 250 ibu hamil, per harinya tidak sampai 10 yang melahirkan di IKN," katanya.
Hasto menjelaskan, risiko keluarga berisiko stunting berikutnya adalah calon pengantin, karena sekitar 80 persen yang menikah sudah hamil di tahun pertama.
"Sebagian besar orang Indonesia menikah tujuannya prokreasi, ingin punya anak. Berbeda dengan negara maju, ada yang untuk rekreasi, ada juga yang menikah tujuannya security, hanya untuk mendapatkan perlindungan karena ada suami," katanya.
Ia juga mengatakan, setiap calon pengantin perlu memeriksa (skrining) status kesehatannya sebelum menikah, sehingga profil kesehatan di wilayah IKN dapat diproyeksikan dengan tepat.
Terkait bonus demografi, Hasto menyampaikan bahwa saat ini, setiap 100 orang hanya menanggung 44 orang yang tidak bekerja, tetapi kondisi tersebut berbeda dengan Kalimantan Timur.
"Jumlah angkatan kerjanya jauh lebih banyak. Rasio ketergantungannya lebih rendah dari provinsi lain," katanya.
Ia berharap BKKBN dan OIKN dapat bersama-sama membangun kualitas SDM di wilayah IKN.
"Kami optimistis bersama jajaran untuk mempersiapkan keluarga berkualitas, masyarakat di IKN sebagai pilot project," katanya.
Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Ir Bambang Susantono mengutarakan bahwa penandatanganan kesepakatan tersebut menjadi awal langkah nyata untuk mewujudkan masyarakat Nusantara nol stunting.
"Harus ada lompatan ke depan bagaimana kita membangun sumber daya manusia, dan ini tidak mudah karena sebagian besar adalah transmigran, generasi kedua dan ketiga," katanya.
Bambang berharap, BKKBN dapat terus mendukung OIKN dengan dukungan data yang lengkap, untuk melacak perkembangan daerah atau keluarga yang berpotensi stunting.
"No one left behind, kita ingin memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal," katanya.