Sukamara (ANTARA) - Penjabat Bupati Sukamara, Kalimantan Tengah, Kaspinor menyatakan bahwa pihaknya siap bekerja lebih keras dalam memenuhi target pemerintah pusat terhadap angka stunting minimal 14 persen di tahun 2024.
Adapun upaya yang dilakukan melakukan rapat koordinasi dan terus memperkuat peran tim percepatan penurunan stunting (TPPS), kata Kaspinor di Sukamara, Senin.
"Kami juga menindaklanjuti data stunting di Kabupaten Sukamara berdasarkan hasil survei kesehatan masyarakat (SKI) pada tahun 2023," tambahnya.
Dikatakan, stunting merupakan program prioritas dan juga salah satu permasalahan serius dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia hingga saat ini, bahkan telah menjadi isu prioritas nasional hingga membuat target 14 persen minimal pada tahun 2024 di seluruh daerah.
Kaspinor mengatakan untuk gambaran status gizi di wilayah setempat menurut SSGI pada 2022 sebesar 22,8 persen, pada 2023 hasil survei SKI 29,1 persen naik sebesar 7,3 persen. Oleh sebab itu, perlu dilakukan langkah-langkah konkrit serta memperkuat koordinasi kolaborasi pada lintas sektor dalam pencegahan stunting ini.
"Untuk menghasilkan output sesuai sasaran, kita perlu melakukan monitor dan evaluasi dengan baik dan berkualitas," ujarnya.
Pj Bupati Sukamara itu pun menyebut, dibutuhkan manajemen perencanaan dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan. Mulai dari rakor yang telah dilakukan, kemudian rutin melakukan evaluasi dan mendiskusikan tentang kemajuan, hambatan, dan perbaikan yang sudah dilakukan untuk mencapai prevalensi hingga 14 persen di 2024 ini.
Baca juga: Pj Bupati minta KONI lebih optimal tingkatkan kualitas pelaku olahraga di Sukamara
"Berbagai langkah dan inovasi juga dapat dilakukan secara sinergitas dan kolaboratif serta lebih menguatkan SDM tenaga lini lapangan yang merupakan ujung tombak dalam percepatan penurunan stunting di wilayah ini," kata
Dia pun meminta kepada semua pihal agar berpartisipasi secara aktif menyampaikan progres pelaksanaan program nasional penurunan stunting tersebut, dan selalu melakukan koordinasi dan menyampaikan laporan kegiatan dari TPPS di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
"Terpenting juga yakni keakuratan dan keterpaduan data sistem pelaporan. Supaya tidak terjadi kekeliruan dalam analisis data dan permasalahan sebagai dasar perencanaan intervensi dan kita dapat merencanakan program dan kegiatan lebih efektif dan tepat sasaran," demikian Kaspinor.
Baca juga: Dinkes Sukamara imbau masyarakat waspada peningkatan DBD
Baca juga: Kadisdik Sukamara: Gerakan Merdeka Belajar memajukan dunia pendidikan
Baca juga: Bunda PAUD Sukamara dorong peningkatan peran orang tua
Adapun upaya yang dilakukan melakukan rapat koordinasi dan terus memperkuat peran tim percepatan penurunan stunting (TPPS), kata Kaspinor di Sukamara, Senin.
"Kami juga menindaklanjuti data stunting di Kabupaten Sukamara berdasarkan hasil survei kesehatan masyarakat (SKI) pada tahun 2023," tambahnya.
Dikatakan, stunting merupakan program prioritas dan juga salah satu permasalahan serius dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia hingga saat ini, bahkan telah menjadi isu prioritas nasional hingga membuat target 14 persen minimal pada tahun 2024 di seluruh daerah.
Kaspinor mengatakan untuk gambaran status gizi di wilayah setempat menurut SSGI pada 2022 sebesar 22,8 persen, pada 2023 hasil survei SKI 29,1 persen naik sebesar 7,3 persen. Oleh sebab itu, perlu dilakukan langkah-langkah konkrit serta memperkuat koordinasi kolaborasi pada lintas sektor dalam pencegahan stunting ini.
"Untuk menghasilkan output sesuai sasaran, kita perlu melakukan monitor dan evaluasi dengan baik dan berkualitas," ujarnya.
Pj Bupati Sukamara itu pun menyebut, dibutuhkan manajemen perencanaan dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan. Mulai dari rakor yang telah dilakukan, kemudian rutin melakukan evaluasi dan mendiskusikan tentang kemajuan, hambatan, dan perbaikan yang sudah dilakukan untuk mencapai prevalensi hingga 14 persen di 2024 ini.
Baca juga: Pj Bupati minta KONI lebih optimal tingkatkan kualitas pelaku olahraga di Sukamara
"Berbagai langkah dan inovasi juga dapat dilakukan secara sinergitas dan kolaboratif serta lebih menguatkan SDM tenaga lini lapangan yang merupakan ujung tombak dalam percepatan penurunan stunting di wilayah ini," kata
Dia pun meminta kepada semua pihal agar berpartisipasi secara aktif menyampaikan progres pelaksanaan program nasional penurunan stunting tersebut, dan selalu melakukan koordinasi dan menyampaikan laporan kegiatan dari TPPS di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
"Terpenting juga yakni keakuratan dan keterpaduan data sistem pelaporan. Supaya tidak terjadi kekeliruan dalam analisis data dan permasalahan sebagai dasar perencanaan intervensi dan kita dapat merencanakan program dan kegiatan lebih efektif dan tepat sasaran," demikian Kaspinor.
Baca juga: Dinkes Sukamara imbau masyarakat waspada peningkatan DBD
Baca juga: Kadisdik Sukamara: Gerakan Merdeka Belajar memajukan dunia pendidikan
Baca juga: Bunda PAUD Sukamara dorong peningkatan peran orang tua