Sampit (ANTARA) - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menyoroti realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kotim tahun anggaran 2023 yang tak capai target, bahkan secara persentase mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
“Fraksi PAN mempertanyakan mengapa realisasi PAD Kotim mengalami penurunan, dari target 100 persen yang tercapai hanya 69,67 persen. Selain itu, beberapa realisasi pendapatan lainnya juga tak capai target,” kata Sekretaris Fraksi PAN DPRD Kotim Muhammad Kurniawan Anwar di Sampit, Senin.
Hal ini ia sampaikan pada rapat paripurna ke-5 dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kotim tentang Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotim tahun anggaran 2023.
Ia menuturkan, penyampaian ranperda ini sangat jelas dan terperinci. Penyampaian ini adalah tugas dan kewajiban konstitusional atau aktualisasi prinsip kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai sesama unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.
Fraksi PAN sangat mengapresiasi capaian Bupati Kotim dalam pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah dan mendapat berbagai penghargaan bergengsi secara nasional. Hal ini merupakan suatu pencapaian yang mencerminkan kerja keras Bupati Kotim dan jajaran serta seluruh anggota DPRD.
Dalam pelaksanaan APBD 2023, Pemkab Kotim sudah memprioritaskan pembangunan dan peningkatan pelayanan kesehatan, kompetensi guru dan penyediaan beasiswa serta pembangunan infrastruktur, teknologi informasi, pariwisata, UMKM dan perkembangan sektor pertanian.
“Hal tersebut telah membuktikan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah di Kotim mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbuhnya.
Peningkatan PAD merupakan salah satu modal keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan tujuan serta fungsi pemerintah, baik pelayanan publik maupun pembangunan.
Semakin tinggi rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerah.
Baca juga: Kelulusan siswa SD di Kotim capai 99,54 persen
Namun setelah melihat hasil laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kotim tahun anggaran 2023, Fraksi PAN mempertanyakan realisasi PAD Kotim yang tak mencapai target.
Realisasi PAD Kotim pada 2023 sebesar Rp374.879.069.055 atau 69,67 persen dari target sebesar Rp538.077.621.136. Disamping itu, realisasi pajak daerah hanya Rp190.852.763.606 atau 52,49 persen dari target Rp363.591.294.050, realisasi retribusi daerah sebesar Rp13.395.246.190 atau 67,11 persen dari target Rp19.959.018.386.
Lalu, realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp1.812.069.557 atau 16,07 persen dari target Rp11.276.788.600.
“Penurunan realisasi PAD Kotim ini harus menjadi perhatian bagi seluruh pihak eksekutif dan legislatif,” ujarnya.
Peningkatan optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber PAD perlu dilakukan kajian bersama guna mengetahui faktor yang menyebabkan kurang optimal pendapatan dari beberapa unsur, baik itu kendala internal maupun eksternal.
Kendala internal yang dimaksud seperti sumber daya manusia yang terbatas dan kurangnya sarana prasarana pemungutan pajak sistem informasi teknologi yang belum merata.
Sementara kendala eksternal di antaranya, aturan hukum pemungutan pajak daerah yang belum jelas dan kurangnya sinergisitas eksekutif dan legislatif daerah atau kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.
“Mari kita bedah variabel apa yang membuat capaian dan beberapa jenis pajak tadi tidak maksimal,” ujarnya.
Kurniawan pun berharap Bupati Kotim Halikinnor dan jajaran bisa memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan, serta solusi kedepannya. Diperlukan langkah-langkah strategis agar tahun berikutnya PAD Kotim bisa mengalami peningkatan dan sebaliknya belanja daerah mengalami penurunan.
Baca juga: Pemkab Kotim dan Kemenhub teken MoU kembangkan Bandara Haji Asan Sampit
Baca juga: Wabup Kotim dukung penguatan implementasi Kurikulum Merdeka
Baca juga: Wabup serahkan raperda pertanggungjawaban APBD Kotim 2023