Palangka Raya (ANTARA) - Sekretaris Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Heri Purwanto meminta kepada pemerintah kota untuk lebih efektif dalam memonitoring dan pengawasan terhadap perencanaan pelaksanaan program belanja daerah.
"Monitoring itu diharapkan dapat terlaksana secara langsung maupun tidak langsung agar kualitas dan peningkatan sarana prasarana dapat benar-benar terasa. Begitu pula dalam hal peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat untuk dapat dioptimalkan," katanya di Palangka Raya, Senin.
Dirinya juga meminta kepada Pemerintah Kota Palangka Raya untuk ke depannya lebih keras bekerja dalam mendorong sumber daya anggaran. Oleh karena itu perlu adanya pembenahan pengelolaan keuangan daerah.
Terlebih meningkatkan sumber daya fiskal dan pemanfaatan anggaran agar dapat optimal untuk mencapai target pembangunan yang lebih apik.
“Kami juga memberikan masukan untuk memaksimalkan potensi kenaikan pendapatan di sektor parkir,” ucapnya.
Di sektor parkir, lanjut Heri, dengan sistem perparkiran yang baik dalam penerapan terintegrasi agar tidak terjadi masalah kebocoran pendapatan dari retribusi parkir.
Baca juga: DPRD Kalteng berharap perda pertanian perhatikan kesejahterakan petani
Dengan demikian sektor parkir dapat menjadi sumber pemasukan bagi daerah yang juga berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan APBD guna mendorong pembangunan daerah.
“Sebab seperti kita ketahui, PAD menjadi kunci utama dalam menyukseskan setiap pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan,” ujarnya.
Heri menilai, langkah-langkah ini penting untuk dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan segala aspek pembangunan yang ada di Kota Palangka Raya.
Dengan pembangunan yang meningkat, maka kesenjangan sosial yang ada di antara masyarakat dapat dicegah dan kesejahteraan masyarakat di Kota Palangka Raya dapat terwujud.
"Karena kan memang kita di sini berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, makanya perlu adanya pengawasan dan efektivitas belanja daerah agar PAD kita bisa lebih didorong kembali," demikian Heri Purwanto.
Baca juga: MUI Kalteng tolak penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar
Baca juga: Pemerintah Kota Palangka Raya dan Ombudsman soroti pengawasan air minum isi ulang
Baca juga: Sei Gohong masuk 50 besar desa wisata terbaik di Indonesia versi ADWI 2024
"Monitoring itu diharapkan dapat terlaksana secara langsung maupun tidak langsung agar kualitas dan peningkatan sarana prasarana dapat benar-benar terasa. Begitu pula dalam hal peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat untuk dapat dioptimalkan," katanya di Palangka Raya, Senin.
Dirinya juga meminta kepada Pemerintah Kota Palangka Raya untuk ke depannya lebih keras bekerja dalam mendorong sumber daya anggaran. Oleh karena itu perlu adanya pembenahan pengelolaan keuangan daerah.
Terlebih meningkatkan sumber daya fiskal dan pemanfaatan anggaran agar dapat optimal untuk mencapai target pembangunan yang lebih apik.
“Kami juga memberikan masukan untuk memaksimalkan potensi kenaikan pendapatan di sektor parkir,” ucapnya.
Di sektor parkir, lanjut Heri, dengan sistem perparkiran yang baik dalam penerapan terintegrasi agar tidak terjadi masalah kebocoran pendapatan dari retribusi parkir.
Baca juga: DPRD Kalteng berharap perda pertanian perhatikan kesejahterakan petani
Dengan demikian sektor parkir dapat menjadi sumber pemasukan bagi daerah yang juga berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan APBD guna mendorong pembangunan daerah.
“Sebab seperti kita ketahui, PAD menjadi kunci utama dalam menyukseskan setiap pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan,” ujarnya.
Heri menilai, langkah-langkah ini penting untuk dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan segala aspek pembangunan yang ada di Kota Palangka Raya.
Dengan pembangunan yang meningkat, maka kesenjangan sosial yang ada di antara masyarakat dapat dicegah dan kesejahteraan masyarakat di Kota Palangka Raya dapat terwujud.
"Karena kan memang kita di sini berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, makanya perlu adanya pengawasan dan efektivitas belanja daerah agar PAD kita bisa lebih didorong kembali," demikian Heri Purwanto.
Baca juga: MUI Kalteng tolak penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar
Baca juga: Pemerintah Kota Palangka Raya dan Ombudsman soroti pengawasan air minum isi ulang
Baca juga: Sei Gohong masuk 50 besar desa wisata terbaik di Indonesia versi ADWI 2024