Palangka Raya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah mempercepat pembahasan APBD Perubahan tahun 2024 agar kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan bisa tetap dilaksanakan secara optimal.
Adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 ini guna mengoptimalkan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan kemampuan pendapatan, kata Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Razak di Palangka Raya, Selasa.
"Karena memang seiring berjalannya waktu ada program-program yang mengalami kendala, misalnya keterbatasan anggaran sehingga perlu adanya kebijakan-kebijakan guna mengoptimalkan program yang terkendala," katanya.
Dia menjelaskan, perubahan anggaran ini dioptimalkan untuk melaksanakan program kegiatan sesuai dengan kemampuan pendapatan, tentunya dari kegiatan yang tertuang pada pos anggaran, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di berbagai sektor.
Hal tersebut juga berkaitan dengan kebijakan perubahan APBD yang tujuannya untuk penyesuaian dan optimalisasi penggunaan anggaran supaya ke depannya mampu menghadapi kebutuhan serta dinamika yang ada, terutama memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Pastinya kita juga ingin target yang tertuang di perubahan anggaran ini bisa tercapai, karena tujuannya tidak sekadar realisasi tapi juga dipandang sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Baca juga: Bantu masyarakat, Pemprov Kalteng tingkatkan rasio elektrifikasi menuju 100 persen
Untuk itu, lanjut Razak, DPRD Kalimantan Tengah bersama pemerintah provinsi mempercepat pembahasan Raperda tentang perubahan APBD 2024.
Hal tersebut terbukti dengan hanya dalam satu hari, DPRD dan pemerintah provinsi melaksanakan empat agenda sidang paripurna secara maraton, mulai dari pidato pengantar gubernur, pemandangan umum Fraksi, kemudian dilanjutkan dengan tanggapan gubernur, yang diakhiri dengan persetujuan bersama Raperda Perubahan APBD.
“Percepatan pembahasan Raperda Perubahan APBD ini menjadi komitmen bersama dengan pemerintah daerah, supaya semua tahapannya segera diselesaikan untuk nanti hasilnya ditindaklanjuti,” ujarnya.
Politis senior partai Golkar ini juga mengungkapkan, bahwa Perubahan APBD 2024 ini tentunya mendapat catatan dan perhatian dari Fraksi DPRD Kalteng.
Berbagai catatan tersebut di antaranya terkait pemanfaatan potensi pendapatan daerah, pemanfaatan belanja daerah, dan lini lainnya yang masuk dalam pelaksanaan kegiatan anggaran.
“Terkait apa yang disampaikan, ditanyakan teman-teman dari Fraksi sudah disanggah pemerintah. Tentu kita juga mengharapkan semua yang menjadi pelaksanaan anggaran bisa diperhatikan sungguh-sungguh,” demikian Abdul Razak.
Baca juga: Masyarakat antusias sambut pentas seni budaya semarakkan HUT RI
Baca juga: Peringati HUT RI, Wagub Kalteng sebut kolaborasi sebagai kunci pembangunan
Baca juga: Pemprov Kalteng bantu UMKM kelola usaha dengan kreatif dan inovatif
Adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 ini guna mengoptimalkan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan kemampuan pendapatan, kata Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Razak di Palangka Raya, Selasa.
"Karena memang seiring berjalannya waktu ada program-program yang mengalami kendala, misalnya keterbatasan anggaran sehingga perlu adanya kebijakan-kebijakan guna mengoptimalkan program yang terkendala," katanya.
Dia menjelaskan, perubahan anggaran ini dioptimalkan untuk melaksanakan program kegiatan sesuai dengan kemampuan pendapatan, tentunya dari kegiatan yang tertuang pada pos anggaran, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di berbagai sektor.
Hal tersebut juga berkaitan dengan kebijakan perubahan APBD yang tujuannya untuk penyesuaian dan optimalisasi penggunaan anggaran supaya ke depannya mampu menghadapi kebutuhan serta dinamika yang ada, terutama memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Pastinya kita juga ingin target yang tertuang di perubahan anggaran ini bisa tercapai, karena tujuannya tidak sekadar realisasi tapi juga dipandang sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Baca juga: Bantu masyarakat, Pemprov Kalteng tingkatkan rasio elektrifikasi menuju 100 persen
Untuk itu, lanjut Razak, DPRD Kalimantan Tengah bersama pemerintah provinsi mempercepat pembahasan Raperda tentang perubahan APBD 2024.
Hal tersebut terbukti dengan hanya dalam satu hari, DPRD dan pemerintah provinsi melaksanakan empat agenda sidang paripurna secara maraton, mulai dari pidato pengantar gubernur, pemandangan umum Fraksi, kemudian dilanjutkan dengan tanggapan gubernur, yang diakhiri dengan persetujuan bersama Raperda Perubahan APBD.
“Percepatan pembahasan Raperda Perubahan APBD ini menjadi komitmen bersama dengan pemerintah daerah, supaya semua tahapannya segera diselesaikan untuk nanti hasilnya ditindaklanjuti,” ujarnya.
Politis senior partai Golkar ini juga mengungkapkan, bahwa Perubahan APBD 2024 ini tentunya mendapat catatan dan perhatian dari Fraksi DPRD Kalteng.
Berbagai catatan tersebut di antaranya terkait pemanfaatan potensi pendapatan daerah, pemanfaatan belanja daerah, dan lini lainnya yang masuk dalam pelaksanaan kegiatan anggaran.
“Terkait apa yang disampaikan, ditanyakan teman-teman dari Fraksi sudah disanggah pemerintah. Tentu kita juga mengharapkan semua yang menjadi pelaksanaan anggaran bisa diperhatikan sungguh-sungguh,” demikian Abdul Razak.
Baca juga: Masyarakat antusias sambut pentas seni budaya semarakkan HUT RI
Baca juga: Peringati HUT RI, Wagub Kalteng sebut kolaborasi sebagai kunci pembangunan
Baca juga: Pemprov Kalteng bantu UMKM kelola usaha dengan kreatif dan inovatif