Hadapi puncak kekeringan, Pemkab Sukamara tingkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan

Penjabat Bupati Sukamara, Kalimantan Tengah Rendy Lesmana mengatakan apel gelar pasukan dan sarpras siaga 2024 dilaksanakan menindaklanjuti hasil kegiatan rapat koordinasi bersama BPKPK Kalteng menghadapi puncak kekeringan yang diperkirakan pada September dan Oktober 2024.

 

"Karena itu pemerintah daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Sukamara khususnya," katanya di Sukamara, Senin.

 

Dia menjelaskan, apabila dibandingkan data berdasarkan laporan penangan kejadian karhutla pada September 2023 yang terbakar seluas 217,1 hektare, sedangkan pada 2024 di bulan yang sama terbakar seluas 202,9 hektare.

 

"Memang mengalami penurunan 14,16 hektare atau sekitar 6,98 persen," tuturnya.

 

Menurut Rendy, berdasarkan laporan indeks standar pencemaran udara (ISPU) kualitas udara pada 30 Agustus 2024 di stasiun pemantauan provinsi yakni sebesar 48, dengan kriteria tingkat kualitas udara yang sangat baik dan tidak memberikan efek negatif terhadap manusia, hewan dan tumbuhan.

 

"Terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga penanganan karhutla di wilayah ini relatif dapat terkendali," ucapnya.

Baca juga: Jaksa di Sukamara diminta tak nodai dan mengkhianati kepercayaan masyarakat

 

Rendy mengatakan, selama ini satu permasalahan yang selalu dihadapi oleh pemerintah hampir setiap tahunnya adalah karhutla. Karena itu, hal tersebut perlu menjadi perhatian semua pihak agar tidak seperti tahun sebelumnya yang harus naik status menjadi tanggap darurat karhutla.

 

"Atas nama pemerintah, saya mengimbau kepada seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam satgas kebencanaan serta organisasi kemasyarakatan mengambil langkah-langkah konkrit," tegasnya 

 

Dirinya juga menerangkan beberapa langkah konkrit yang perlu dilakukan yakni tim satgas yang tergabung dalam penanggulangan bencana khususnya karhutla, lebih mengoptimalkan patroli terpadu secara rutin pada daerah rawan.

 

Kemudian, BPBD Sukamara diminta segera melaksanakan rakor apabila terjadi peningkatan kejadian karhutla di wilayah ini. Begitu juga untuk pos lapangan yang di bentuk BPBPK provinsi dan MPA yang dibentuk KPHP dan Manggala Agni agar melaksanakan patroli rutin, serta melakukan sosialisasi dan pencegahan karhutla.

 

Rendy juga menyampaikan agar seluruh perangkat daerah sampai pada tingkat RT/RW melaksanakan pengawasan serta segera mengoordinasikan pemadaman dini jika terjadi karhutla pada wilayahnya masing-masing.

 

"Mari kita bersama–sama dan bahu-membahu mencegah agar tidak terjadi karhutla di wilayah ini. Kalaupun ada, maka segera lakukan tindakan preventif untuk menanggulanginya," demikian tutur Rendy.

Baca juga: Pemkab Sukamara penuhi kebutuhan air bersih warga pesisir

Baca juga: Pemkab Sukamara tingkatkan upaya percepatan penurunan stunting

Baca juga: Hujan deras iringi Masduki-Nur Efendi mendaftar ke KPU Sukamara