Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Arif menekankan perlu sosialisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah kota bersama PT Pertamina, terkait penggunaan aplikasi MyPertamina kepada masyarakat.
“Sosialisasi memang harus dilakukan, tidak boleh hanya serta-merta mendadak. Pemerintah memang berupaya agar penggunaan Pertalite ini dapat segera bergeser ke bahan bakar lain, seperti Pertamax, tetapi hal tersebut perlu diperhatikan lebih lanjut,” katanya di Palangka Raya, Minggu.
Arif mengaku mendukung kebijakan pemerintah yang memberlakukan penggunaan aplikasi MyPertamina bagi masyarakat yang ingin membeli BBM bersubsidi.
Namun, penggunaan barcode yang diterapkan untuk membatasi pembelian BBM subsidi, perlu diklasifikasikan agar tidak memberatkan masyarakat menengah ke bawah.
"Misalnya penggunaan aplikasi tersebut diperuntukkan bagi masyarakat mampu, sementara masyarakat menengah ke bawah tidak perlu," ucapnya.
Baca juga: Berikut pesan Ketua Sementara DPRD untuk pelamar CPNS di Palangka Raya
Hal tersebut dilakukan agar penggunaan aplikasi tidak membebani masyarakat menengah ke bawah yang tidak memiliki telepon seluler canggih untuk memindai barcode di aplikasi MyPertamina.
Dia menilai penggunaan aplikasi MyPertamina bagi masyarakat yang tidak memiliki telepon seluler canggih dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat.
"Karena siapa tahu ada masyarakat menengah ke bawah yang handphonenya hanya bisa untuk pesan singkat dan telepon saja atau android tetapi versi yang terdahulu. Sementara aplikasi ini kan tentunya memerlukan jenis android yang terbaru," ujarnya.
Untuk itu Arif meminta adanya evaluasi dalam penerapan aplikasi MyPertamina bagi masyarakat yang ingin membeli BBM bersubsidi.
Jangan sampai tujuan pemerintah untuk mengendalikan pembelian BBM bersubsidi agar dapat tepat sasaran, justru menimbulkan permasalahan baru di kalangan masyarakat Kota Palangka Raya.
"Jangan hanya dilihat dari asas kebutuhan dan kepentingan semata, tetapi pikirkan juga bagaimana nasib masyarakat kecil yang terdampak oleh kebijakan ini," demikian Arif.
Baca juga: DPRD ingatkan peran penting guru cegah kekerasan di sekolah
Baca juga: Pj Ketua TP PKK Palangka Raya dikukuhkan sebagai Ketua Pembina Posyandu
Baca juga: Pemkot Palangka Raya terima penghargaan tangani stunting
“Sosialisasi memang harus dilakukan, tidak boleh hanya serta-merta mendadak. Pemerintah memang berupaya agar penggunaan Pertalite ini dapat segera bergeser ke bahan bakar lain, seperti Pertamax, tetapi hal tersebut perlu diperhatikan lebih lanjut,” katanya di Palangka Raya, Minggu.
Arif mengaku mendukung kebijakan pemerintah yang memberlakukan penggunaan aplikasi MyPertamina bagi masyarakat yang ingin membeli BBM bersubsidi.
Namun, penggunaan barcode yang diterapkan untuk membatasi pembelian BBM subsidi, perlu diklasifikasikan agar tidak memberatkan masyarakat menengah ke bawah.
"Misalnya penggunaan aplikasi tersebut diperuntukkan bagi masyarakat mampu, sementara masyarakat menengah ke bawah tidak perlu," ucapnya.
Baca juga: Berikut pesan Ketua Sementara DPRD untuk pelamar CPNS di Palangka Raya
Hal tersebut dilakukan agar penggunaan aplikasi tidak membebani masyarakat menengah ke bawah yang tidak memiliki telepon seluler canggih untuk memindai barcode di aplikasi MyPertamina.
Dia menilai penggunaan aplikasi MyPertamina bagi masyarakat yang tidak memiliki telepon seluler canggih dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat.
"Karena siapa tahu ada masyarakat menengah ke bawah yang handphonenya hanya bisa untuk pesan singkat dan telepon saja atau android tetapi versi yang terdahulu. Sementara aplikasi ini kan tentunya memerlukan jenis android yang terbaru," ujarnya.
Untuk itu Arif meminta adanya evaluasi dalam penerapan aplikasi MyPertamina bagi masyarakat yang ingin membeli BBM bersubsidi.
Jangan sampai tujuan pemerintah untuk mengendalikan pembelian BBM bersubsidi agar dapat tepat sasaran, justru menimbulkan permasalahan baru di kalangan masyarakat Kota Palangka Raya.
"Jangan hanya dilihat dari asas kebutuhan dan kepentingan semata, tetapi pikirkan juga bagaimana nasib masyarakat kecil yang terdampak oleh kebijakan ini," demikian Arif.
Baca juga: DPRD ingatkan peran penting guru cegah kekerasan di sekolah
Baca juga: Pj Ketua TP PKK Palangka Raya dikukuhkan sebagai Ketua Pembina Posyandu
Baca juga: Pemkot Palangka Raya terima penghargaan tangani stunting