Ketua Sementara DPRD paparkan tantangan percepat pembangunan di Palangka Raya

Ketua Sementara DPRD Palangka Raya, Kalimantan Tengah Khemal Nasery mengatakan terdapat beberapa kendala bagi pihaknya bersama pemerintah kota dalam melaksanakan percepatan pembangunan.

 

"Luasan Kota Palangka Raya ini mencapai 2.679 km² dengan topologi meliputi sungai, danau hingga hutan-hutan yang lebat, dan terdapat lima kecamatan serta 30 kelurahan. Artinya tidak ada satu pun desa yang ada di Palangka Raya," katanya, Kamis.

 

Dirinya menjelaskan, tidak adanya desa di Palangka Raya membuat ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tengah ini tidak mendapatkan bantuan Dana Desa dari pemerintah pusat.

 

Dengan demikian, seluruh pembangunan yang ada di 30 kelurahan di Palangka Raya harus ditopang dengan APBD yang kini berada di kisaran Rp1,3 triliun.

 

"Artinya semuanya ditopang APBD Palangka Raya, dan ini menjadi tantangan bagi wali kota bersama dewan agar pembangunan ini bisa merata, walaupun harus perlahan dan bertahap," ucapnya.

 

Terlebih, lanjut Khemal, Palangka Raya memiliki sektor-sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat terbatas, di antaranya seperti sektor pajak dan retribusi.

Baca juga: Pemkot diminta tingkatkan pengembangan pariwisata di Palangka Raya

 

Apalagi saat pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu, membuat hotel, rumah makan hingga pariwisata tutup sehingga pemasukan pajak dan retribusi menjadi menurun.

 

"Hal ini tentunya membuat pemerintah kota dan jajaran DPRD bekerja keras untuk memikirkan bagaimana pembangunan tetap berjalan. Tapi nyatanya pemerintah berhasil saja kan melakukan pembangunan," ujarnya.

 

Politisi partai Golkar ini melanjutkan, hal tersebut menjawab pertanyaan masyarakat yang mendambakan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok daerah.

 

Namun pihaknya berkomitmen mengawal seluruh aspirasi masyarakat yang masuk dalam program prioritas Pemerintah Kota Palangka Raya untuk segera direalisasikan.

 

"Tentunya aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui musrenbang atau reses akan kami kawal. Tetapi jika di wilayah tersebut terdapat sarana pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas umum, pasti kami prioritaskan, selama anggarannya tersedia," demikian Khemal.

Baca juga: Cegah kebakaran, masyarakat diminta perhatikan penggunaan listrik di rumah

Baca juga: Mikrobus terguling, enam santri ponpes Al-Wafa Palangka Raya dilarikan ke rumah sakit

Baca juga: Polda Kalteng kerahkan 998 personel amankan kampanye Pilkada 2024