Rudini-Paisal siapkan solusi hadapi rencana penghapusan tenaga non ASN 2025

Pasangan Calon (Paslon) Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing menyiapkan solusi menghadapi rencana penghapusan tenaga non ASN pada 2025 oleh pemerintah pusat.

 

“Kami sudah menyiapkan suatu program untuk menanggulangi pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi tenaga non ASN pada 2025, yakni menyangkut penyediaan lapangan pekerjaan,” kata Rudini di Sampit, Selasa.

 

Tenaga non ASN yang dimaksud merupakan tenaga kontrak atau tenaga honorer di lingkungan Pemkab Kotim yang direkrut untuk membantu tugas para ASN. 

 

2022 lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sempat menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang penghapusan tenaga honorer atau kontrak paling lambat 28 November 2023. 

 

Setelah berbagai lika-liku dan masukan dari berbagai pihak, akhirnya rencana itu pun tertunda. Namun, belum lama ini rencana itu kembali mencuat dan rencananya akan direalisasikan pada 2025 mendatang.

Baca juga: Rudini-Paisal janjikan pinjaman tanpa agunan untuk Gen-Z

 

Hal ini pun turut menjadi perhatian paslon nomor urut tiga, Rudini-Paisal yang prihatin dengan nasib tenaga non ASN yang belum jelas dan khawatir bahwa jumlah pengangguran akan meningkat secara signifikan dari kebijakan tersebut.

 

Oleh karena itu, pihaknya telah menyiapkan program-program guna mengatasi masalah pengangguran di Kotim. Salah satunya, penyediaan lapangan pekerjaan bagi warga dengan KTP Kotim.

 

“Kotim ini sangat besar potensinya dan banyak perusahaan yang beroperasi di daerah ini, jadi tidak mungkin rasanya kita kekurangan pekerjaan. Ini salah satu cara kami menghadapi rencana PHK massal pada 2025 nanti,” ujarnya.

 

Ia melanjutkan, pihaknya juga akan memaksimalkan lembaga-lembaga pendidikan di Kotim, baik itu perguruan tinggi maupun tempat kursus dan bekerjasama dengan perusahaan.

Baca juga: Kopdar bareng Gen-Z, Rudini-Paisal siap penuhi tantangan kawula muda

Dengan pemerintah daerah sebagai jembatannya, diharapkan putra-putri Kotim bisa mendapat jaminan pekerjaan di perusahaan.

 

Sehubungan dengan itu, tentunya materi-materi pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, agar putra-putri daerah bisa memiliki daya saing yang kuat.

 

Rudini menambahkan, hal seperti ini pernah dilakukan oleh mendiang ayahnya, Darwan Ali yang membangun Universitas Darwan Ali (Unda) dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan daya saing putra-putri daerah.

 

“Dulu orang kita hanya menjadi mandor atau karyawan di perusahaan karena tidak ada yang sarjana, makanya disediakan universitas itu supaya orang kita juga bisa bersaing untuk meraih posisi strategis seperti menjadi manajer dan semacamnya,” tuturnya.

 

Sebelumnya, Paisal juga menyampaikan salah satu program pihaknya apabila terpilih memimpin Kotim, yakni program pinjaman tanpa agunan untuk modal usaha, khususnya bagi generasi muda.

 

Program ini secara tidak langsung untuk mengatasi pengangguran di Kotim. Melalui bantuan modal usaha untuk mendorong warga agar mau berwirausaha dan tidak hanya berorientasi sebagai pegawai pemerintahan maupun perusahaan.

 

Sementara itu, berdasarkan keterangan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim Kamaruddin Makkalepu jumlah tenaga non ASN di Kotim saat ini kurang lebih sebanyak 2.300 orang. 

 

Jumlah itu belum termasuk tenaga honorer di satuan pendidikan yang dibayar menggunakan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

 

Kamaruddin menyampaikan, hingga saat ini pihaknya belum bisa memberikan kepastian terkait nasib tenaga non ASN yang akan dihentikan kontraknya tahun depan, karena belum ada regulasi lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Baca juga: Rudini-Paisal diharapkan bisa atasi kendala permodalan pengusaha muda

Baca juga: Pelaku UMKM harap Rudini-Paisal bawa solusi masalah pemasaran

Baca juga: Rudini-Paisal komitmen majukan sektor pariwisata Kotim