Palangka Raya (ANTARA) -
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mengharapkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) semakin berperan sebagai trusted advisor atau penasihat terpercaya dalam mengawal penyelenggaraan keuangan negara dan daerah.
"Hal ini dilaksanakan melalui peningkatan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal pemerintah," kata Sugianto Sabran di Palangka Raya saat pengukuhan Hanggara Atmana sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Kamis.
Sugianto menyampaikan apresiasi kepada Perwakilan BPKP Kalteng, karena selama ini berperan penting membantu peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan daerah di provinsi setempat.
"Terutama dalam menjaga pengelolaan keuangan daerah, pencapaian tujuan dan sasaran strategis melalui pengawalan program-program strategis pemerintah," jelasnya.
Baca juga: Pembangunan pabrik pakan Kalteng, beri efek ganda hingga dukung ekonomi berkelanjutan
Baca juga: Pembangunan pabrik pakan Kalteng, beri efek ganda hingga dukung ekonomi berkelanjutan
Lebih lanjut dia mengatakan, Pemprov Kalteng berhasil meraih opini WTP 10 kali berturut-turut, dan berharap untuk LKPD selanjutnya tetap mampu mempertahankan. Oleh karenanya pendampingan dan masukan BPKP sangat diperlukan.
Dia juga meminta peran optimal BPKP mendorong kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola keuangan dan administrasi, agar seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Tengah meraih opini WTP.
"Harapan yang sama juga saya sampaikan kepada penyelenggara pemerintah daerah di Kalimantan Tengah, agar senantiasa meningkatkan kinerja dan akuntabilitas untuk mencapai prestasi bersama," tuturnya.
Sugianto pun mengajak semua pihak untuk terus memperkuat koordinasi, sinergi, dan kolaborasi, terutama dalam melaksanakan program strategis pembangunan yang menyentuh langsung ke masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, termasuk penurunan stunting, infrastruktur, pengendalian inflasi dan bantuan sosial, serta lainnya.
"Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah menjadi salah satu garda terdepan dalam fungsi pengawasan, agar program-program strategis pembangunan dapat berjalan baik dan optimal, sesuai prinsip-prinsip good governance," tambahnya.
Baca juga: PT SLK komitmen bantu penuhi hak masyarakat atas layanan kesehatan
Baca juga: Optimalkan BUMDes pacu perekonomian desa di Kalteng
Baca juga: Gerakan Pangan Murah Kotim bantu perekonomian masyarakat
Baca juga: PT SLK komitmen bantu penuhi hak masyarakat atas layanan kesehatan
Baca juga: Optimalkan BUMDes pacu perekonomian desa di Kalteng
Baca juga: Gerakan Pangan Murah Kotim bantu perekonomian masyarakat