Muara Teweh (ANTARA) - Kepolisian Resor Barito Utara, Kalimantan Tengah, lakukan penandatanganan Fakta Integritas Netralitas Anggota Polri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
"Saat ini kita masih melaksanakan pengamanan jalannya tahapan kampanye pilkada serentak dalam rangka operasi Mantap Praja Telabang 2024 di daerah ini," kata Kapolres Barito Utara Gede Eka Yudharma di Muara Teweh, Senin.
Menurut dia, sebagai anggota Polri khususnya Polres Barito Utara pada kesempatan ini, marilah bersama-sama meneguhkan komitmen dalam melaksanakan tugas pengamanan pilkada serentak di wilayah Barito Utara untuk memegang tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan ,ketertiban dan keberlangsungan proses demokrasi di negeri ini.
Hak-hak rakyat, katanya, dalam menentukan masa depan bangsa dapat terlaksana dengan baik, bebas dari intimidasi, kecurangan, maupun gangguan keamanan maupun gangguan keamanan.
“Kita harus berkomitmen untuk memiliki integritas dan profesionalitas. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya menegaskan beberapa prinsip utama yang harus dipegang teguh selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah di wilayah kita,” kata Gede Eka.
Kapolres juga menegaskan bahwa netralitas adalah harga mati bagi seluruh anggota Polri, termasuk jajaran Polres Barito Utara.
“Kita tidak boleh memihak pada salah satu kandidat, partai politik, atau kepentingan kelompok tertentu. Netralitas kita adalah Kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat kepada Polri,” tegas dia.
Gede Eka mengatakan, profesionalitas dalam menjalankan tugas pengamanan pilkada adalah kewajiban mutlak. Polri harus siap menghadapi berbagai tantangan yng muncul, baik dalam bentuk potensi konflik.
Lebih lanjut dia mengatakan, selama proses pilkada, polisi akan menghadapi berbagai situasi yang mungkin akan melibatkan pelanggaran hukum.
“Saya ingatkan kembali bahwa setiap pelanggaran, sekecil apapun , harus ditindak tegas dan profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada toleransi terhadap tindakan-tindakan yang mengancam keadilan dan kejujuran pilkada,” ucap Gede Eka Yudharma.
Selain itu juga, katanya, tugas aparat keamanan tidak hanya menjaga keamanan fisik, tetapi juga melindungi hak-hak politik setiap warga khususnya di Barito Utara.
“Kita harus memastikan bahwa setiap orang dapat menggunakan hak pilihnya tanpa intimidasi, ancaman, atau tekanan,” kata kapolres.
Kapolres meminta kepada para anggota Polres Barito Utara untuk menjunjung tinggi kode etik Kepolisian dan menjaga nama baik institusi. Setiap anggota Polri adalah cerminan dari integritas dan kehormatan institusi Kepolisian Republik Indonesia.
“Oleh karena itu, saya ingatkan kepada kita semua untuk selalu menjaga sikap, perilaku dan tindakan kita sesuai kode etik Kepolisian agar tidak merusak nama baik Polri, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari,” demikian Gede Eka Yudharma.
"Saat ini kita masih melaksanakan pengamanan jalannya tahapan kampanye pilkada serentak dalam rangka operasi Mantap Praja Telabang 2024 di daerah ini," kata Kapolres Barito Utara Gede Eka Yudharma di Muara Teweh, Senin.
Menurut dia, sebagai anggota Polri khususnya Polres Barito Utara pada kesempatan ini, marilah bersama-sama meneguhkan komitmen dalam melaksanakan tugas pengamanan pilkada serentak di wilayah Barito Utara untuk memegang tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan ,ketertiban dan keberlangsungan proses demokrasi di negeri ini.
Hak-hak rakyat, katanya, dalam menentukan masa depan bangsa dapat terlaksana dengan baik, bebas dari intimidasi, kecurangan, maupun gangguan keamanan maupun gangguan keamanan.
“Kita harus berkomitmen untuk memiliki integritas dan profesionalitas. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya menegaskan beberapa prinsip utama yang harus dipegang teguh selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah di wilayah kita,” kata Gede Eka.
Kapolres juga menegaskan bahwa netralitas adalah harga mati bagi seluruh anggota Polri, termasuk jajaran Polres Barito Utara.
“Kita tidak boleh memihak pada salah satu kandidat, partai politik, atau kepentingan kelompok tertentu. Netralitas kita adalah Kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat kepada Polri,” tegas dia.
Gede Eka mengatakan, profesionalitas dalam menjalankan tugas pengamanan pilkada adalah kewajiban mutlak. Polri harus siap menghadapi berbagai tantangan yng muncul, baik dalam bentuk potensi konflik.
Lebih lanjut dia mengatakan, selama proses pilkada, polisi akan menghadapi berbagai situasi yang mungkin akan melibatkan pelanggaran hukum.
“Saya ingatkan kembali bahwa setiap pelanggaran, sekecil apapun , harus ditindak tegas dan profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada toleransi terhadap tindakan-tindakan yang mengancam keadilan dan kejujuran pilkada,” ucap Gede Eka Yudharma.
Selain itu juga, katanya, tugas aparat keamanan tidak hanya menjaga keamanan fisik, tetapi juga melindungi hak-hak politik setiap warga khususnya di Barito Utara.
“Kita harus memastikan bahwa setiap orang dapat menggunakan hak pilihnya tanpa intimidasi, ancaman, atau tekanan,” kata kapolres.
Kapolres meminta kepada para anggota Polres Barito Utara untuk menjunjung tinggi kode etik Kepolisian dan menjaga nama baik institusi. Setiap anggota Polri adalah cerminan dari integritas dan kehormatan institusi Kepolisian Republik Indonesia.
“Oleh karena itu, saya ingatkan kepada kita semua untuk selalu menjaga sikap, perilaku dan tindakan kita sesuai kode etik Kepolisian agar tidak merusak nama baik Polri, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari,” demikian Gede Eka Yudharma.