Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Syaufwan Hadi menyatakan bahwa integritas dan transparansi dalam pemerintahan, sangat penting perannya dalam mencegah terjadinya korupsi.
"Dalam melawan korupsi, komitmen semua lapisan masyarakat sangat diperlukan. Kami di DPRD terus berupaya mengawal anggaran dan kebijakan yang berpihak pada rakyat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas," kata dia di Palangka Raya, Selasa.
Menurut legislator Palangka Raya itu, jiwa antikorupsi harus mulai ditanamkan sejak dini, mulai dari pendidikan antikorupsi bagi generasi muda, sehingga membentuk fondasi utama dalam membangun masyarakat yang bebas korupsi. Untuk itu, pendidikan antikorupsi sudah seharusnya diajarkan di masing-masing satuan pendidikan, agar generasi muda mulai memahami arti dari melawan korupsi.
"Pendidikan antikorupsi sejak dini dapat membentuk pola pikir jujur dan bertanggung jawab pada generasi muda. Jika sejak awal mereka memiliki mentalitas antikorupsi, cita-cita Kota Palangka Raya yang bersih dan maju akan terwujud," ujar Syaufwan.
Selain melalui pendidikan antikorupsi, Syaufwan juga mengungkapkan pentingnya aksi nyata melawan korupsi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang terjadi di lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan, agar seluruh elemen terlibat untuk tidak memberikan ruang kepada oknum-oknum yang mencoba hendak melakukan tindak korupsi yang nantinya dapat merugikan negara dan masyarakat.
"Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah kota atau penegak hukum saja, tetapi sudah menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara yang baik," ujarnya.
Politisi dari PAN ini juga mengungkapkan bahwa korupsi memberikan dampak negatif yang besar, baik itu perekonomian, pelayanan publik, pendidikan, demokrasi, pertahanan dan keamanan hingga menyebabkan konflik sosial.
Untuk itu, dengan semangat membangun bersama, pemberantasan korupsi di Kota Palangka Raya harus benar-benar dilakukan oleh seluruh pihak agar kedepan tidak ada aksi korupsi yang terjadi di Kota Palangka Raya.
"Korupsi menciptakan citra negatif terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik, menggerus fondasi kepercayaan publik yang merupakan aspek vital dalam menjaga stabilitas negara," demikian Syaufwan.
Baca juga: Masyarakat Palangka Raya diminta pilih angkutan umum resmi saatlibur nataru
Baca juga: DPRD Palangka Raya minta pemda optimalkan program cetak sawah
Baca juga: Peran aktif masyarakat di SP4N-LAPOR mampu tingkatkan pelayan publik