Palangka Raya (ANTARA) - Sekretaris Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Pitria Noor Jaya meminta pemerintah kota agar dapat mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor.
"Kami mendapat informasi masih ada masyarakat yang enggan membayar pajak kendaraan bermotor. Tetapi masyarakat mengakui, itu karena terkendala kebijakan," katanya di Palangka Raya, Rabu.
Dia mengungkapkan, bahwa kebijakan yang menjadi kendala tersebut, yakni masyarakat harus melampirkan KTP asli yang sesuai dengan nama yang tertera di dalam BPKB kendaraan.
Sementara yang menjadi permasalahan, masyarakat yang ada di Kota Palangka Raya ini tidak seluruhnya membeli kendaraan baru yang secara langsung menggunakan nama pribadi.
"Karena kan mereka banyak yang membeli kendaraan itu kondisinya bekas. Nah, kalau mau membayar pajak kendaraan kan mereka menjadi repot," ucapnya.
Padahal, ujar Pitria, masyarakat sebelumnya telah berkeinginan untuk membayar pajak kendaraan, tetapi akibat kendala tersebut membuat masyarakat justru tidak membayar pajak.
Baca juga: Legislator sebut penting mengedukasi sejak dini bahaya HIV/AIDS
Sementara, pajak kendaraan bermotor juga merupakan salah satu sektor penting untuk menunjang pembangunan yang ada di Kota Palangka Raya.
"Memang ada bagi masyarakat yang masih kenal dengan pemilik awal kendaraan, tinggal pinjam KTP saja bisa membayar pajak. Tapi kalau tidak kenal bagaimana? Kalau ternyata mereka membeli kendaraan melalui forum jual beli," ujarnya.
Politisi dari partai Gerindra ini mengungkapkan, bahwa tidak semua masyarakat mau dengan sukarela meminjamkan KTP nya kepada seseorang yang hanya dikenal akibat transaksi jual beli kendaraan.
Hal ini disebabkan banyak masyarakat yang khawatir jika KTP nya nantinya disalahgunakan oleh sang peminjam dan hanya menjadikan membayar pajak kendaraan sebagai modusnya.
"Ini kan justru bahaya. Karena kan KTP itu data diri yang sangat penting untuk dijaga. Kalau dijadikan sebagai pinjaman online oleh orang lain bagaimana? Kan itu bahaya," demikian Pitria.
Baca juga: DPRD apresiasi kinerja Hera Nugrahayu tunaikan tugas penjabat wali kota
Baca juga: Legislator: Hentikan menyebut Puntun sebagai kampung narkoba
Baca juga: Normalisasi drainase cegah banjir di Palangka Raya