Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rana Muthia Oktari, meminta pemerintah kota mempercepat pelaksanaan realisasi anggaran untuk mendorong akselerasi pembangunan daerah sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu bermanfaat untuk warga.
"Dalam APBD Perubahan 2025, kami mencatat adanya kenaikan target Pendapatan Daerah menjadi Rp 1,44 Triliun dan Belanja Daerah naik menjadi Rp 1,49 Triliun. Hal ini secara langsung menuntut pemerintah kota lebih bekerja keras mengelola anggaran," katanya di Palangka Raya, Kamis.
Dia mengatakan, kenaikan anggaran tersebut tentunya harus dikelola dengan hati-hati dan terukur, supaya sisi pemanfaatannya bisa terlihat jelas.
Untuk itu pihaknya menekankan agar kebijakan belanja harus fokus pada kegiatan yang bermanfaat langsung pada kepentingan masyarakat.
"Hal ini tentunya sesuai dengan prinsip money follow program dengan memerhatikan kegiatan prioritas yang ada di Kota Palangka Raya," ucapnya.
Rana juga mengingatkan pemerintah kota memerhatikan pelaksanaan belanja sosial dan penanganan infrastruktur agar tetap menjadi prioritas.
Baca juga: DPRD Palangka Raya soroti pengelolaan sampah saat kegiatan besar
Hal ini dilakukan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan warga dan mempercepat pembangunan di Kota Palangka Raya.
"DPRD sangat mengharap anggaran yang dikucurkan betul-betul bermanfaat, sehingga pembangunan semakin cepat dan masyarakat kita sejahtera," ucapnya.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palangka Raya ini juga meminta pemerintah kota memacu akselerasi serapan anggaran yang sekarang ini tengah berjalan, khususnya pada triwulan berikutnya supaya maksimal di akhir tahun anggaran.
"Realisasi ini lebih kepada pemanfaatannya, karena itu harus efisien dan terukur guna percepatan pembangunan dan pelayanan publik," ujarnya.
Rana juga menambahkan, pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus ditingkatkan agar tidak terjadi penyimpangan dan seluruh proses berjalan transparan serta akuntabel.
Dia menilai, sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana.
"Pengawasan bukan berarti menghambat, justru untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ini juga bagian dari tanggung jawab moral kita kepada warga," demikian Rana.
Baca juga: DPRD Palangka Raya minta SOPD perhatikan realisasi belanja
Baca juga: Fakultas Hukum UMPR-UPR kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi
Baca juga: UIN Palangka Raya perkuat sinergi dengan Pemkab Kotim