Palangka Raya (ANTARA) - Ratusan mahasiswa yang merupakan aliansi dari September Hitam dan Cipayung Plus mendatangi kantor DPRD Kalimantan Tengah, untuk menyampaikan sejumlah aspirasi.
"Tadi saya bersama unsur pimpinan mendatangi para mahasiswa. Dan itu kita apresiasi betul dan ternyata mahasiswa itu bukan identik dengan rusuh, tapi mahasiswa juga punya etika, punya sopan santun," kata Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S Dohong, usai menerima para pendemo, Senin sore.
Dia mengatakan, mahasiswa dari aliansi Gerakan September Hitam menyampaikan sejumlah aspirasi.
Aspirasi tersebut, yakni mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, menolak RUU Polri, mencabut UU TNI, serta merevisi kembali RKUHAP agar tidak melegitimasi tindakan brutal aparat.
"Kemudian mereka juga meminta DPR RI untuk menolak kenaikan gaji, tunjangan, dan dana pensiun anggota dewan, serta memperketat evaluasi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah," ucapnya.
Selain itu, Arton juga mendengarkan sejumlah aspirasi dari mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus.
Aspirasi tersebut, yakni mendesak DPR menggunakan hak angket untuk menurunkan Kapolri dari jabatannya.
Baca juga: Mahasiswa desak DPRD Kapuas serius serap aspirasi rakyat
Kemudian mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan UU Masyarakat Adat.
Mendesak DPRD Kalteng membuat perda tentang sistem peninjauan PHK dan upah adil bagi buruh perkebunan, tambang, tani, dan UMKM.
Menolak Raperda tentang kenaikan gaji dan tunjangan DPRD Kalteng, mendesak DPRD Kalteng lebih aktif dalam penyelesaian sengketa tanah di daerah.
Menolak kenaikan PBB/NJOP serta tarif BPJS di Kalteng, serta mendesak DPR RI membatalkan kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan pejabat.
Menanggapi tuntutan tersebut, Arton menekankan aspirasi yang disampaikan para mahasiswa itu akan disampaikan secara khusus ke Kementerian Dalam Negeri dan Sekretariat DPR RI.
Untuk itu ia mengajak para mahasiswa agar bersama-sama mengawal sehingga aspirasi dapat sampai ke pemerintah pusat.
"Tentu kami berjanji dan berkomitmen, agar apa yang disampaikan para mahasiswa ini benar-benar tersampaikan ke pemerintah pusat," demikian Arton.
Baca juga: Sampaikan tujuh tuntutan, demonstrasi di Sampit berlangsung damai
Baca juga: Legislator Palangka Raya sebut Perda RPJMD 2025-2029 segera disahkan
Baca juga: DPRD Kalteng minta pemerintah ambil alih pengelolaan jalur Asam Baru-Rantau Pulut