Pulang Pisau (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan dalam kunjungan kerja spesifik dalam rangka penataan kawasan dan peningkatan sektor pertanian di Desa Garung Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau mengungkapkan masih desa di kabupaten setempat yang masuk dalam kawasan hutan.
“Masih banyak desa yang berada dalam kawasan hutan sehingga perlu dilakukan penataan dengan segera,” kata Ahmad Yohan di Pulang Pisau, Selasa.
Langkah ini, papar dia, menjadi penting agar masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum serta ketenangan dalam menjalani kehidupan, termasuk ketika mereka berusaha membangun perekonomian secara berkelanjutan.
“Tentu ini perlu ada penataan agar ada kepastian hukum dan yang paling penting adalah menyangkut ketenangan hidup masyarakat dalam segala aspek,” jelasnya.
Ia menjelaskan penataan tersebut diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dan diverifikasi agar statusnya bisa dikeluarkan dari status kawasan hutan untuk kepentingan masyarakat serta pengembangan ekonomi secara menyeluruh.
“Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan awal bagi kita untuk ditindaklanjuti agar sesegera mungkin persoalan-persoalan terkait dengan desa yang masuk dalam kawasan hutan ini bisa kita verifikasi,” ungkapnya.
Dikatakan Ahmad Yohan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga telah mendorong menjadikan Kalimantan Tengah sebagai salah satu kawasan penting untuk penguatan swasembada pangan.
“Sampai hari ini Cetak Sawah Rakyat (CSR) sudah luar biasa, hampir 50.000 hektare di Kalimantan Tengah,” terangnya.
Baca juga: Bapenda Pulang Pisau sosialisasikan opsen PKB dan BBNKB
Ia menegaskan program CSR bukanlah hal yang sederhana seperti membalikkan telapak tangan. Proses tersebut membutuhkan waktu, tahapan, serta tata kelola air yang baik, karena itu, pembangunan jaringan irigasi menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung keberhasilan CSR.
“Program CSR butuh waktu, tahapan, tata kelola air, serta pembangunan irigasi agar hasilnya bisa benar-benar maksimal,” jelas Ahmad Yohan.
Dia juga menyoroti perlunya pemanfaatan teknologi dalam pertanian. Ia menyebut, masyarakat Kalimantan Tengah harus mendapatkan pendampingan dan pelatihan agar bisa menguasai teknologi modern untuk memajukan potensi pertanian.
“Banyak masyarakat yang belum paham dengan teknologi sehingga mereka harus bisa menggunakan teknologi untuk memajukan potensi pertaniannya lebih baik lagi,” tambahnya.
Ahmad Yohan bersama anggota yang hadir diantaranya Edoardus Kaize (F-PDIP), Bambang Purwanto (F-PD), drh Slamet (F-PKS) berharap pembukaan lahan pertanian di Kalimantan Tengah ini benar-benar bisa memberi manfaat besar bagi penguatan swasembada pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan perlunya koordinasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait pembangunan jaringan irigasi.
“CSR merupakan tanggung jawab Kementerian Pertanian, sementara irigasi menjadi kewenangan. Kita berharap semoga ini segera selesai,” demikian Ahmad Yohan.
Baca juga: Poktan Pelangi Nusantara komitmen padukan ilmu dan keahlian
Baca juga: Bupati Pulang Pisau sampaikan aspirasi masyarakat kepada Komisi IV DPR RI
Baca juga: Bapenda Pulang Pisau beri penghargaan pengendara taat pajak