Sampit (ANTARA) - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menggelar audiensi bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat guna membahas kesiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIII Kalteng.
“Kami ingin mengetahui kendala-kendala apa saja yang ada, serta bagaimana persiapan yang dilakukan KONI untuk menyongsong pelaksanaan Porprov pada 2026 mendatang yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat,” kata Ketua Komisi III DPRD Kotim Dadang Siswanto di Sampit, Senin.
Audiensi yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kotim ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kotim Wiyono dan jajaran.
Dadang menjelaskan, bahwa tujuan utama pertemuan ini adalah untuk meninjau perencanaan program serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi KONI Kotim dalam menjalankan pembinaan terhadap berbagai cabang olahraga (cabor) di bawah naungannya.
Salah satu masalah yang disampaikan dalam rapat adalah terkait kendala pencairan anggaran tahun berjalan. Hal ini disebabkan adanya persyaratan administrasi yang belum sepenuhnya terpenuhi dan dipatuhi.
“Terdapat kendala teknis yang harus diselesaikan terkait pemenuhan syarat administrasi, dan ini menjadi penghambat,” bebernya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim Riskon Fabiansyah menekankan perlunya penetapan cabor unggulan dari total 32 cabor yang ada di bawah KONI.
Penetapan ini sangat penting sebagai fokus persiapan menjelang Porprov 2026, terutama karena berkaitan dengan alokasi anggaran yang harus dipersiapkan.
“Perlu ada proyeksi cabor unggulan dan perkiraan kebutuhan anggarannya untuk menghadapi Porprov tahun depan, apalagi kita harus mempertimbangkan efisiensi belanja,” ujarnya.
Baca juga: Komisi IV DPRD Kotim siap perjuangkan aspirasi peningkatan infrastruktur
Berkaitan dengan keterbatasan anggaran, Riskon kembali mengusulkan agar kedepannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dapat didorong untuk segera direalisasikan.
Salah satu tujuan dari perda tersebut adalah untuk mengatasi permasalahan pembiayaan dan pembinaan, yakni dengan mendorong skema kemitraan, seperti konsep "Bapak Asuh Cabang Olahraga (Cabor)" yang melibatkan perusahaan besar swasta (PBS).
Dengan kolaborasi ini, pembinaan cabor tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBD, sehingga diharapkan dapat meningkatkan prestasi olahraga daerah secara keseluruhan sambil menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan pihak swasta.
“Kami akan mendesak Dispora untuk melaksanakan Perda Keolahragaan tersebut. Kami juga siap membantu memfasilitasi jika diperlukan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Umum KONI Kotim Alexius Esliter, membenarkan adanya kendala dalam proses pencairan dana operasional saat ini.
“Kami sangat berharap Dispora dapat memberikan arahan. Sampai saat ini, anggaran kami belum dapat dicairkan. Kami berterima kasih atas dukungan Komisi III dan berharap terus dibimbing agar KONI dapat berjalan optimal dan berprestasi,” tuturnya.
Alexius juga menyoroti masalah kepengurusan sejumlah cabor yang akan berakhir tahun ini. Hal ini menjadi krusial karena usulan anggaran untuk tahun berikutnya harus diajukan oleh kepengurusan yang sudah definitif.
“Kami juga berharap Kontingen Kotim mampu meraih prestasi terbaik pada Porprov 2026 mendatang, tapi tentunya hal itu perlu didukung dengan penganggaran dan pembinaan,” demikian Alexius.
Baca juga: DPRD Kotim ingatkan pemkab bijak sikapi pemangkasan anggaran 2026
Baca juga: DPRD Kotim sebut perlunya pembentukan balai sertifikasi TKI
Baca juga: Komisi I DPRD Kotim dorong evaluasi rutin terhadap kinerja pejabat