Sampit (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mengungkapkan adanya tiga investor besar yang mengincar pembangunan kawasan industri di wilayah setempat, khususnya untuk pengembangan hilirisasi mineral.
“Sampai hari ini ada tiga pihak yang menawarkan atau menyatakan minat untuk berinvestasi di Pulau Hanaut. Dua di antaranya berfokus pada bauksit, sedangkan satu lagi berskala besar dengan konsep kawasan industri terpadu,” kata Kepala DPMPTSP Kotim Diana Setiawan di Sampit, Sabtu.
Diana menyebutkan, bahwa tiga kelompok investor besar telah menyatakan minat serius mereka untuk mengembangkan proyek hilirisasi mineral di kawasan pesisir Kecamatan Pulau Hanaut, dengan perkiraan nilai investasi yang dapat mencapai angka fantastis Rp160 triliun.
Dari tiga peminat tersebut, dua di antaranya fokus pada komoditas bauksit di sekitar Desa Ganepo. Sementara itu, satu investor lainnya memiliki visi yang jauh lebih ambisius, membangun kawasan industri terpadu yang mencakup pengolahan bauksit, batubara, silika dan zirkon.
"Hingga saat ini, ada tiga pihak yang secara aktif menyatakan minat untuk berinvestasi di Pulau Hanaut. Dua pihak bersifat spesifik pada bauksit dan satu pihak lagi adalah proyek berskala masif dengan konsep integrated industrial estate,” jelas Diana.
Ia melanjutkan, dari ketiga peminat tersebut, baru satu pihak yang telah secara resmi mengajukan izin kepada Pemerintah Kabupaten Kotim. Diana Setiawan menekankan bahwa proyek yang direncanakan melampaui pembangunan pabrik peleburan (smelter) biasa.
Rencana tersebut mencakup penciptaan kawasan industri mandiri, lengkap dengan fasilitas pendukung vital seperti pembangkit listrik sendiri serta akomodasi, termasuk hotel, untuk menampung tenaga kerja dan tamu industri.
“Mereka berencana menciptakan kawasan ekonomi terpadu. Ini bukan sekadar pabrik pengolahan, melainkan satu klaster industri yang mandiri dengan semua fasilitas pendukung lengkap,” ucapnya.
Baca juga: Baru beroperasi, Koperasi Merah Putih Desa Jemaras mulai untung
Saat ini, proyek tersebut masih berada dalam tahap teknis di mana investor melakukan penelitian tanah dan studi kelayakan (feasibility study). Sosialisasi kepada masyarakat luas baru akan dilakukan setelah lokasi dipastikan dan komitmen investasi benar-benar final.
Menyikapi rencana besar ini, Diana mendesak pemerintah desa dan kecamatan di Pulau Hanaut untuk segera bertindak proaktif. Pihak desa dan camat diminta segera melakukan inventarisasi kepemilikan lahan sebelum pembangunan dimulai.
Ini merupakan langkah krusial untuk mencegah terjadinya sengketa tanah, yang pernah menjadi kendala pada proyek-proyek investasi di wilayah utara Kotim.
“Saya meminta kepala desa dan camat di Pulau Hanaut segera merapikan data kepemilikan tanah. Harus ada kejelasan status lahan, apakah sudah memiliki surat atau belum. Ini vital agar masalah lahan tidak muncul di kemudian hari,” tegas Diana.
Ia pun menyinggung, beberapa kasus sengketa lahan di wilayah utara Kotim seharusnya menjadi pelajaran berharga agar masyarakat dan pemerintah desa lebih siap menyambut investasi besar.
“Jangan sampai setelah investor masuk baru muncul persoalan lahan. Kalau data sudah rapi sejak awal, semuanya bisa berjalan lebih lancar,” pesannya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah optimis bahwa realisasi proyek hilirisasi dan smelter ini akan memberikan dorongan ekonomi yang signifikan bagi Kotim, mulai dari penciptaan lapangan kerja baru, kenaikan nilai properti, pergerakan ekonomi lokal, hingga kontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Jika berhasil diwujudkan, proyek smelter di Pulau Hanaut ini tidak hanya akan menjadi salah satu investasi terbesar di Kalimantan Tengah, tetapi juga memposisikan Kotim sebagai pusat strategis hilirisasi mineral di wilayah selatan provinsi.
“Dengan adanya investor ini, tentu harga tanah akan meningkat, ekonomi akan bergerak, dan masyarakat juga bisa ikut merasakan manfaatnya. Tapi syaratnya, semua pihak harus siap dan tertib secara administrasi,” demikian Diana.
Baca juga: Disdik Kotim siapkan kompensasi untuk keterlambatan layanan publik
Baca juga: Pemkab Kotim sebut Cempaga jadi percontohan pendekatan penyelesaian sengketa lahan
Baca juga: Semakin diminati, Partai NasDem incar kursi pimpinan DPRD Kotim