Pemerintah Siap Pulangkan TKI 'Overstay'

id Pemerintah siap pulangkan TKI 'overstay', Agung Laksono

 Pemerintah Siap Pulangkan TKI 'Overstay'

Menko Kesra Agung Laksono (ANTARA/Widodo S. Jusuf), Istimewa

Pemulangan dilakukan sepanjang tidak menganggu jadwal rotasi penerbangan haji.
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan pemerintah siap memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang 'overstay' di Arab Saudi dengan menggunakan pesawat pengangkut jemaah haji.

"Pemulangan dilakukan sepanjang tidak menganggu jadwal rotasi penerbangan haji," kata Agung Laksono, di Jakarta, Sabtu.

Sampai 19 September 2013, jumlah WNI 'overstay' yang sudah terdaftar untuk pulang dengan menggunakan pesawat pengangkut jemaah haji Garuda Indonesia ini sekitar 2.500 orang. Di luar itu masih ada sekitar 1.100 orang yang pulang ke tanah air dengan biaya mandiri.

Data Kementerian Luar Negeri menyebutkan WNI 'overstay' di Arab Saudi mencapai 120 ribu WNI. Dari jumlah tersebut 89.458 orang sudah mengajukan permohonan surat perjalanan laksana paspor (SPLP).

Agung menambahkan, WNI 'overstay' yang akan memanfaatkan kekosongan pesawat haji ini biayanya jauh lebih murah hanya 188 dolar AS.

"Biaya tersebut antara lain untuk pembelian bahan bakar pesawat dan biaya makan selama di pesawat," katanya.

Sedang mereka yang pulang secara mandiri dikenakan biaya penerbangan normal sekitar 600 dolar AS.

"Pemulangan WNI 'overstay' ini sudah mendapat izin prinsip dari Menteri Agama dan Kerajaan Arab Saudi. Kita akan manfaatkan pesawat haji yang pulang ke tanah air untuk mengangkut mereka dengan jumlah 3.419 kursi," katanya.

Terhadap para WNI 'overstay' yang pulang secara berkelompok, pemerintah berjanji mengantarkan pemulangan mereka ke kampung halaman dengan pengawalan ketat dari petugas dan tanpa dipungut biaya.

Terkait makin sempitnya waktu pemberian amnesti Arab Saudi bagi para WNI 'overstay' yang akan berakhir 3 Nopember 2013, Menko Kesra berjanji akan terus melakukan pendekatan kepada pemerintah Arab Saudi sehingga tidak akan dilakukan sanksi apapun.
(W004)