Muara Teweh (Antara Kalteng) - DPRD dan pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah membahas rancangan peraturan daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
"Kita harapkan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pemilihan kepala desa ini dapat menghasilkan perda yang dapat mengakomodir masyarakat di daerah ini," kata Ketua DPRD Barito Utara, Set Enus Y Mebas di Muara Teweh, Rabu.
Raperda dalam melaksanakan pilkades serentak ini merupakan perubahan Perda Nomor 4 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Sementara Ketua Komisi A DPRD Barito Utara, Hj Nurul Aini SPd mengatakan, syarat jadi kades harus lulusan SMA dan usia batas 50 tahun boleh berkeluarga boleh tidak.
"Kenapa membuat seperti ini masalah pilkades tersebut jika salah menetapkan dan menerapkan kemungkinan akan mengundang konflik," kata politisi dari PPP ini.
Dia menekankan jangan ada kata-kata warga masyarakat setempat, karena nanti kalau betul-betul SDM di sana kurang mengerti, nanti warga yang beranggapan warga masyarakat setempat harus penduduk di sana.
"Meski yang bersangkutan harus ada KTP di situ," katanya.
Sedangkan Taufik Nugraha mengatakan hasil Raperda adalah yang terbaik karena menyangkut hajat orang banyak kedepan.
Banyak hal sebenarnya pemerintah pusat membuat undang-unang tidak jelas. Pemerintah pusat tidak melihat daerah ini seperti apa.
"Seperti di Televisi orang Jakarta bilang Muara Teweh itu dimana, jadi jangan heran orang tidak memikirkan kita. Kalau kita tidak berani kapan lagi, kita harus berani bersuara dan kalau tidak pas bilang tidak pas," tegas Taufik yang juga politisi dari PDIP ini.
Dalam penyusunan raperda tersebut pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa setempat bersama komisi A DPRD Barito Utara studi banding ke Kabupaten Sleman, Yogjakarta pada awal Maret 2015.
***2***
(T.K009)
(T.K009/B/S019/S019) 18-03-2015 16:01:17
